Entertainment

Rabu, 02 Jul 2025, 08:45 WIB

Denny Caknan Terjerat Kasus Korupsi! Dibayar Rp160 Juta dari Iuran PNS Semarang

Penulis

Doc: Instagram

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Nama singer koplo asal Ngawi, Denny Caknan, tiba?tiba disorot publik bukan karena hit lagu barunya, melainkan karena kabar miring dari sidang dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryati Rahayu atau lebih akrab disapa "Mbak Ita" dan suaminya, Alwin Basri.

Sidang yang digelar pada Senin (30/6) menghadirkan Indriyani, atau “Iin,” selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, sebagai saksi. Ia mengungkapkan bahwa ada kekurangan dana dalam acara yang dijuluki “Gebyar Semarang Kita Hebat?2023”. Menurut rencana, artis NDX A.K.A akan diundang, namun karena berhalangan hadir, akhirnya Denny Caknan yang mengisi lineup. “Itu permintaan Pak Alwin. Awalnya permintaannya NDX tapi tak bisa kemudian Denny Caknan,” ujar Iin dalam kesaksiannya.

Namun, pemanggilan Denny tak semudah membalikkan telapak tangan, dana acara dari APBD atau sponsor ternyata menipis. Maka, dana “iuran kebersamaan” dari pegawai Bapenda yang awalnya dimaksudkan untuk piknik dan gotong royong pun dipakai menutup kekurangan. Total dana iuran tersebut mencapai Rp160 juta. Iin menyimpulkan bahwa penggunaan dana ini cukup strategis, “Ini untuk kepentingan politik pencalonan DPR RI dan Bu Ita, untuk meningkatkan popularitas beliau”.

Lebih dari sekadar menyanyi, lagu Denny Caknan menjadi bagian dari strategi pencitraan. Total iuran pegawai yang dipotong dari periode 2022–2024 mencapai Rp2,2?miliar. Angka ini konsisten dengan pernyataan JPU yang menyampaikan bahwa dana dari pegawai sebesar Rp3,8?miliar diterima Mbak Ita dan Rp1,2?miliar untuk suaminya, Alwin.

Kasus ini tak hanya tentang angka. Lazimnya, aktivitas budaya dan hiburan dilebur dalam acara daerah. Namun saat dana kolektif PNS dipakai untuk mendongkrak popularitas politisi, riak moral muncul. Apalagi jika dana ini tidak bersih dari praktik korupsi. Denny Caknan hanya satu nama di daftar rangkaian dana iuran: ia bisa menjadi simbol bagaimana seni bisa dimobilisasi dalam narasi politik tanpa consent publik, pegawai, dan mungkin dirinya sendiri.