MUI Haramkan Vape, Ini 7 Bahaya Rokok Elektrik bagi Kesehatan yang Jarang Disadari

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Penggunaan vape atau rokok elektrik kembali menjadi sorotan setelah muncul pembahasan mengenai hukum penggunaannya dalam Islam.

Vape yang selama ini dianggap sebagian orang sebagai alternatif rokok konvensional ternyata juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan maupun hukum agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang membahas persoalan rokok elektrik. Perdebatan mengenai vape tidak hanya berkaitan dengan kandungan nikotin, tetapi juga dampak penggunaan cairan vape terhadap kesehatan serta potensi bahayanya bagi penggunanya.

Dalam pembahasan hukum Islam, sesuatu yang menimbulkan mudarat atau membahayakan kesehatan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu produk digunakan.

MUI Resmi Haramkan Vape, Pengguna hingga Penjual Rokok Elektrik Jadi Sorotan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Keputusan ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat vape selama ini banyak digunakan sebagai alternatif rokok konvensional. Tidak hanya menyasar pengguna, MUI juga menetapkan bahwa kegiatan memproduksi hingga memperjualbelikan vape hukumnya haram.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran dan konsumsi narkotika.

Dalam ketentuan pertama Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 disebutkan bahwa penggunaan rokok elektrik hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah penggunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Asrorun Ni'am sebagaimana dikutip dari keterangan resmi MUI.

Tiga Ketentuan Hukum Vape dalam Fatwa MUI

Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum utama yang berkaitan dengan rokok elektrik.

Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan lingkungan.

Kedua, menyalahgunakan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.

Ketiga, kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik atau vape turut ditetapkan haram.

Dengan demikian, ketetapan MUI tidak hanya berkaitan dengan orang yang mengisap vape, tetapi juga mencakup kegiatan usaha yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan produk tersebut.

Mengapa Vape Diharamkan MUI?

Ada sejumlah alasan yang menjadi pertimbangan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum haram terhadap vape.

1. Dinilai membahayakan kesehatan

Vape merupakan perangkat elektronik bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup pengguna.

Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa. MUI secara khusus menyoroti nikotin yang memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.

Kandungan nikotin juga menjadi perhatian karena dapat menyebabkan ketergantungan. Artinya, penggunaan vape tidak bisa begitu saja dianggap bebas risiko hanya karena tidak menghasilkan asap pembakaran seperti rokok konvensional.

2. Berpotensi merusak lingkungan

Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan dampak lingkungan. Perangkat vape menggunakan komponen elektronik, baterai, wadah cairan, dan berbagai material lain yang dapat menjadi limbah.

Jika dibuang sembarangan, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan menambah persoalan sampah elektronik.

3. Mencegah penyalahgunaan narkotika

MUI juga menggunakan prinsip sadd al-dzariah atau menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan terlarang.

Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar untuk mencegah perangkat vape dimanfaatkan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pertimbangan ini menjadi semakin relevan di tengah temuan penyalahgunaan cairan vape yang mengandung zat berbahaya dan terlarang.

MUI Minta Pemerintah Segera Atur Pelarangan Vape

Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Di sisi lain, organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diharapkan meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatannya.

Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

Apakah Larangan Vape MUI Sudah Menjadi Undang-Undang?

Perlu diketahui, fatwa MUI merupakan ketetapan hukum keagamaan yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Sementara itu, pemberlakuan larangan secara hukum negara memerlukan dasar peraturan perundang-undangan dari pemerintah.

Karena itu, meskipun MUI telah menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, hal tersebut tidak otomatis berarti seluruh penjualan dan penggunaan vape langsung menjadi tindak pidana berdasarkan hukum negara.

MUI sendiri telah merekomendasikan agar pemerintah dan DPR menyusun regulasi khusus mengenai pelarangan vape beserta sanksinya.

Dengan terbitnya fatwa tersebut, masyarakat diharapkan lebih memahami risiko penggunaan rokok elektrik sekaligus mempertimbangkan ketentuan agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.