Uang Pensiun Gibran Usai Mundur Wakil Presiden, Tembus Rp20 Juta per Bulan!

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan terkait pembahasan hak keuangan yang bisa diterimanya apabila suatu saat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah potensi uang pensiun yang dapat mencapai Rp20.160.000 setiap bulan.

Angka tersebut bukan sekadar perkiraan tanpa dasar. Hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa pembahasan ini bersifat hipotetis. Gibran tidak otomatis menerima uang pensiun hanya karena muncul pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri. Hak tersebut baru dapat diberikan apabila pemberhentiannya diproses dan memenuhi ketentuan sebagai pemberhentian dengan hormat.

Berapa Uang Pensiun Gibran Jika Mundur?

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Artinya, perhitungan uang pensiun tidak didasarkan pada keseluruhan penghasilan bulanan yang diterima selama menjabat, melainkan pada gaji pokok terakhir.

Mengacu pada informasi Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Dengan dasar gaji pokok tertinggi sebesar Rp5.040.000, gaji pokok Wakil Presiden menjadi Rp20.160.000 per bulan.

Jika angka tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun, Gibran berpotensi menerima Rp20.160.000 setiap bulan apabila memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat.

Jika dihitung selama 12 bulan, nominalnya mencapai Rp241.920.000 dalam setahun. Jumlah tersebut merupakan pensiun pokok, belum termasuk hak administratif dan fasilitas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mundur atas Permintaan Sendiri Tetap Bisa Mendapat Pensiun?

Salah satu hal yang perlu diketahui adalah pengunduran diri atas permintaan sendiri dapat termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat.

Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 menyebutkan bahwa pemberhentian dengan hormat mencakup beberapa kondisi, di antaranya tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, serta tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dalam masa jabatan karena sebab tertentu.

Dengan demikian, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus hak pensiun. Meski begitu, proses dan keputusan pemberhentian tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bukan Hanya Uang Pensiun, Ada Fasilitas Negara Lainnya

Hak mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat ternyata tidak terbatas pada uang pensiun bulanan. UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif yang menyertainya.

Dalam Pasal 7, mantan Wakil Presiden berhak memperoleh tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pegawai negeri. Selain itu, negara juga menyediakan biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

Biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya juga termasuk dalam hak yang diatur undang-undang tersebut.

Sementara itu, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mantan Wakil Presiden juga memperoleh kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

Untuk fasilitas pengamanan, pelaksanaannya perlu merujuk pada ketentuan pengamanan pejabat dan mantan pejabat negara yang berlaku. Hal ini berbeda dari daftar hak pensiun, rumah, kendaraan, dan biaya kesehatan yang secara eksplisit tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Kapan Uang Pensiun Mulai Dibayarkan?

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Pembayaran pensiun tersebut juga memiliki ketentuan penghentian. Pasal 10 mengatur bahwa hak pembayaran dihentikan apabila mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Jadi, potensi uang pensiun Gibran sebesar Rp20,16 juta per bulan perlu dipahami sebagai simulasi berdasarkan aturan yang berlaku, bukan kepastian bahwa ia akan menerima pembayaran tersebut. Status pemberhentian, dasar penghitungan gaji pokok terakhir, dan ketentuan administratif tetap menjadi faktor penentu.