Gibran Niat Mundur Wakil Presiden Usai Bertemu Prabowo, Ada Apa di Balik Pertemuan 2,5 Jam?

Ket. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Doc: Antara

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di tengah memanasnya polemik politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Pertemuan kedua tokoh tersebut pada Selasa (10/11/2026) semakin menarik perhatian publik karena muncul bersamaan dengan isu kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Kabar mengenai pertemuan Gibran dan Prabowo langsung memunculkan berbagai spekulasi. Terlebih, posisi Gibran tengah menjadi pembahasan setelah muncul desakan dari sejumlah anggota DPR untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikannya melalui mekanisme konstitusional.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada konfirmasi resmi Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Reuters melaporkan keduanya bertemu pada Selasa, tetapi agenda pembicaraan mereka belum diungkapkan. 

Pertemuan Gibran dan Prabowo Jadi Sorotan

Pertemuan Gibran dengan Prabowo berlangsung ketika isu pengunduran diri wakil presiden tengah ramai diperbincangkan.

Spekulasi tersebut muncul di tengah dinamika politik setelah MK dan MA mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Situasi ini membuat pertemuan kedua tokoh semakin menarik perhatian. Publik pun menunggu apakah akan ada pernyataan resmi dari Istana maupun Gibran mengenai hasil pembicaraan mereka.

Meski demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pertemuan tersebut menjadi tanda Gibran akan segera meninggalkan jabatannya.

Isu Gibran Mundur Muncul setelah Putusan MK dan MA

Polemik yang melibatkan Gibran berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai wakil presiden.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyoroti tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah.

Dua putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai kelanjutan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Sejumlah anggota DPR bahkan mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. 

Puan Maharani Minta Publik Tidak Berspekulasi

Ketua DPR RI Puan Maharani turut memberikan tanggapan mengenai kabar kemungkinan Gibran mengundurkan diri.

Puan menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari informasi yang beredar.

Ia juga menyampaikan bahwa publik sebaiknya menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait sebelum membicarakan kemungkinan pengunduran diri maupun mekanisme politik yang mungkin ditempuh.

Menurut Puan, spekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi sebaiknya tidak berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Nasib Jabatan Gibran Masih Jadi Perhatian

Di tengah perkembangan tersebut, posisi Gibran masih menjadi perhatian publik. Selain persoalan putusan pengadilan, dinamika di DPR juga menjadi bagian penting dari perkembangan isu ini.

Wacana Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan tertentu. Namun, proses tersebut tidak serta-merta membuat seorang wakil presiden langsung kehilangan jabatannya.

Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui apabila pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan benar-benar diajukan.

Sementara itu, jika seorang wakil presiden mengundurkan diri, konstitusi juga mengatur mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan.

Hingga kini, perhatian publik masih tertuju pada perkembangan komunikasi antara Gibran dan Prabowo serta sikap resmi pemerintah mengenai polemik tersebut. Apakah isu pengunduran diri akan berlanjut atau justru mereda?

Publik masih menunggu kejelasan dari pihak-pihak terkait.

Kirim
Tulisan Terkait
FAVORIT PEMBACA

TERBARU
PILIHAN