6 Skandal Penyadapan Ilegal yang Menghebohkan Dunia, dari Watergate hingga Pegasus

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Penyadapan ilegal menjadi salah satu praktik yang pernah mengguncang dunia politik dan bisnis.

Pengintaian komunikasi tanpa izin ini tidak hanya mengancam privasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mencuri informasi rahasia, memata-matai lawan politik, hingga membongkar strategi perusahaan.

Sejumlah kasus bahkan menyeret nama pemimpin negara, pejabat pemerintahan, aktivis, jurnalis, hingga perusahaan teknologi global.

Modus penyadapan terus berkembang, mulai dari pemasangan perangkat pada jaringan telepon hingga penggunaan spyware yang mampu mengakses berbagai informasi dalam ponsel.

Dalam beberapa kasus, praktik tersebut memicu krisis politik, konflik diplomatik, hingga keruntuhan perusahaan media besar.

Berikut enam skandal penyadapan ilegal yang pernah menghebohkan dunia.

1. Skandal Watergate, Penyadapan yang Menjatuhkan Presiden AS

Skandal Watergate menjadi salah satu kasus penyadapan ilegal paling terkenal dalam sejarah politik Amerika Serikat (AS). Kasus ini bermula pada Juni 1972 ketika sejumlah orang membobol kantor pusat Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington DC.

Para pelaku berupaya memasang perangkat penyadap untuk memperoleh informasi internal partai menjelang pemilihan presiden. Penyelidikan kemudian mengungkap keterkaitan mereka dengan tim kampanye Presiden Richard Nixon.

Kasus semakin membesar setelah muncul indikasi upaya Gedung Putih menutupi keterlibatan sejumlah pejabat. Rekaman percakapan internal Nixon turut menjadi bukti penting dalam penyelidikan.

Tekanan politik akhirnya membuat Nixon mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974. Skandal Watergate pun menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan melalui pengawasan terhadap lawan politik.

2. Angela Merkel, Kanselir Jerman yang Diduga Menjadi Target Penyadapan NSA

Skandal penyadapan internasional kembali mencuat pada 2013 setelah Edward Snowden membocorkan dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).

Salah satu pengungkapan yang memicu kontroversi adalah dugaan pemantauan telepon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel oleh intelijen AS.

Informasi tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Berlin. Merkel bahkan menyampaikan keberatannya secara langsung kepada Presiden Barack Obama.

Kasus ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar negara yang dianggap sebagai ancaman keamanan, tetapi juga pemimpin negara sekutu.

Pemerintah AS kemudian menyatakan tidak sedang memantau dan tidak akan memantau komunikasi Merkel. Peristiwa ini memperlihatkan besarnya dampak pengawasan intelijen terhadap hubungan diplomatik antarnegara.

3. Greek Watergate, Penyadapan terhadap Pejabat Tinggi Yunani

Yunani pernah diguncang skandal penyadapan ilegal berskala besar yang dikenal sebagai Greek Watergate.

Kasus ini terungkap pada 2005 setelah ditemukan penyadapan terhadap sekitar 100 nomor telepon seluler milik pejabat tinggi negara. Targetnya mencakup Perdana Menteri Costas Karamanlis, sejumlah menteri, pejabat militer, aparat intelijen, hingga jurnalis.

Penyadapan dilakukan dengan memanfaatkan celah pada jaringan telekomunikasi Vodafone Greece. Perangkat lunak ilegal disisipkan ke dalam sistem sehingga percakapan dapat dialihkan melalui sejumlah nomor bayangan atau shadow phones untuk dipantau.

Skandal ini memicu kekhawatiran terhadap keamanan infrastruktur telekomunikasi nasional sekaligus memperlihatkan potensi penyalahgunaan teknologi untuk mengawasi pejabat negara.

Hingga kini, identitas pihak yang bertanggung jawab atas operasi penyadapan tersebut belum terungkap secara tuntas.

4. Pegasus Project, Spyware yang Mengincar Politisi dan Jurnalis

Kemajuan teknologi digital membuat penyadapan ilegal semakin sulit dideteksi. Salah satu kasus yang menggambarkan perkembangan tersebut adalah Pegasus Project yang terungkap pada Juli 2021.

Investigasi konsorsium media internasional menemukan lebih dari 50.000 nomor telepon yang diduga dipilih sebagai calon target pengawasan oleh klien NSO Group, perusahaan teknologi asal Israel.

Pegasus merupakan spyware yang mampu memberikan akses ke berbagai informasi dalam ponsel, mulai dari pesan, foto, kontak, mikrofon, hingga kamera perangkat.

Daftar tersebut mencakup nomor milik politisi, pejabat pemerintahan, aktivis, pengacara, dan jurnalis dari berbagai negara. Pemeriksaan forensik juga menemukan sejumlah perangkat benar-benar terinfeksi spyware Pegasus.

Namun, keberadaan nomor dalam daftar tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa pemiliknya telah disadap. NSO Group menyatakan teknologinya dikembangkan untuk membantu pemerintah memerangi kejahatan dan terorisme.

Kasus ini memicu perdebatan global mengenai batas penggunaan teknologi pengawasan, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab perusahaan teknologi.

5. Hewlett-Packard, Skandal Penyadapan dalam Persaingan Internal Perusahaan

Penyadapan ilegal tidak hanya terjadi dalam dunia politik dan intelijen. Sektor korporasi juga pernah diguncang kasus serupa, salah satunya melibatkan perusahaan teknologi Hewlett-Packard (HP) pada 2006.

Kasus ini bermula ketika perusahaan berupaya mengidentifikasi pihak yang membocorkan informasi internal kepada media.

Untuk menemukan sumber kebocoran, penyelidik menggunakan metode pretexting atau penyamaran identitas guna memperoleh catatan telepon anggota dewan direksi dan sejumlah jurnalis.

Praktik tersebut menuai kontroversi karena melibatkan pengambilan informasi pribadi melalui cara yang menyesatkan.

Jaksa Agung California kemudian mengajukan dakwaan terhadap mantan Ketua Dewan HP Patricia Dunn dan sejumlah pihak lainnya.

Skandal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kerahasiaan informasi bisnis dapat menjadi persoalan hukum jika dilakukan melalui metode pengawasan yang melanggar privasi.

6. News of the World, Skandal Penyadapan yang Mengguncang Kerajaan Media Murdoch

Industri media Inggris juga pernah diguncang skandal penyadapan melalui kasus News of the World, tabloid milik kelompok media Rupert Murdoch.

Tabloid tersebut terseret kontroversi setelah terungkap praktik peretasan pesan suara telepon milik selebritas, politisi, anggota keluarga kerajaan, hingga masyarakat biasa.

Kasus semakin memicu kemarahan publik setelah diketahui pesan suara Milly Dowler, remaja yang diculik dan dibunuh pada 2002, turut diretas oleh pihak yang terkait dengan praktik tersebut.

Pengungkapan ini memicu penyelidikan besar terhadap praktik jurnalistik, hubungan media dengan kepolisian, serta kedekatan perusahaan media dengan sejumlah politisi.

Dampaknya sangat besar bagi kelompok media Murdoch. News of the World akhirnya menerbitkan edisi terakhirnya pada Juli 2011 setelah beroperasi selama 168 tahun.

Penyadapan Ilegal Bukan Sekadar Ancaman Privasi

Enam skandal tersebut memperlihatkan bahwa penyadapan ilegal memiliki motif dan dampak berbeda. Dalam ranah politik, informasi komunikasi dapat digunakan untuk mengungguli lawan, memengaruhi keputusan pemerintahan, hingga mengganggu hubungan diplomatik.

Di dunia bisnis, pengawasan tanpa izin berpotensi membongkar rahasia perusahaan, strategi komersial, serta identitas pembocor informasi internal.

Perkembangan teknologi digital juga membuat penyadapan semakin kompleks. Jika sebelumnya membutuhkan perangkat fisik dan akses langsung ke jaringan komunikasi, kini spyware dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari perangkat pribadi seseorang.

Rangkaian kasus mulai dari Watergate hingga Pegasus menjadi pengingat bahwa keamanan komunikasi bukan sekadar persoalan privasi individu, tetapi juga menyangkut integritas pemerintahan, persaingan bisnis, kebebasan pers, dan kepercayaan publik terhadap institusi yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan.