Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tembus 5,21 Persen, Benarkah Mencerminkan Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Beli Masyarakat?

JAKARTA, KUCANTIK.COM – Pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2025 mencatat capaian yang membanggakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi ibu kota tumbuh 5,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen.

Capaian tersebut langsung disambut positif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang tetap aktif menggerakkan roda perekonomian.

Tak hanya mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional, Jakarta juga masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 16,61 persen terhadap perekonomian nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang melampaui rata-rata nasional adalah buah dari kolaborasi. Pemerintah hadir menjaga iklim usaha, dunia usaha bergerak menciptakan nilai tambah, dan warga tetap percaya serta aktif berpartisipasi dalam perekonomian kota," ujar Pramono.

Hampir seluruh sektor usaha mencatatkan kinerja positif selama 2025. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang melonjak 9,33 persen, disusul transportasi dan pergudangan sebesar 8,69 persen, serta jasa lainnya yang tumbuh 8,46 persen.

Momentum pertumbuhan juga semakin menguat pada triwulan IV-2025. Secara tahunan (year on year), ekonomi Jakarta mampu tumbuh hingga 5,71 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin bergairah menjelang akhir tahun.

Pemerintah menilai peningkatan tersebut tidak lepas dari berbagai kebijakan stimulus yang diberikan. Salah satunya berupa insentif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi sektor makanan, minuman, serta perhotelan dengan nilai mencapai Rp495 miliar yang dinikmati lebih dari 45 ribu objek pajak.

Selain itu, program Jakarta Festive Wonders juga memberikan pembebasan pajak reklame guna mendorong aktivitas perdagangan. Hasilnya, transaksi di pusat perbelanjaan diklaim mencapai Rp15,25 triliun, sementara jumlah kunjungan ke mal meningkat sekitar 20 persen selama periode Natal dan Tahun Baru.

Namun, di balik sederet capaian tersebut muncul pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen benar-benar mencerminkan meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat Jakarta?

Data BPS menunjukkan struktur ekonomi Jakarta masih sangat bergantung pada konsumsi. Konsumsi rumah tangga menyumbang 62,80 persen terhadap perekonomian, sedangkan konsumsi pemerintah berkontribusi 13,20 persen. Artinya, sekitar 76 persen aktivitas ekonomi Jakarta masih ditopang oleh belanja masyarakat dan pemerintah.

Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menyumbang 33,79 persen. Komposisi ini memunculkan perhatian karena pertumbuhan ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi dinilai lebih rentan terhadap berbagai tekanan, termasuk inflasi.

Dalam kondisi harga barang dan jasa terus meningkat, nilai konsumsi memang bisa terlihat naik meski jumlah barang yang dibeli masyarakat tidak bertambah secara signifikan. Dengan kata lain, peningkatan konsumsi belum tentu sepenuhnya mencerminkan membaiknya kemampuan belanja masyarakat, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai kualitas pertumbuhan ekonomi perlu menjadi perhatian. Pertumbuhan yang sehat idealnya tidak hanya didorong oleh konsumsi, tetapi juga ditopang investasi yang kuat, peningkatan produktivitas, serta ekspansi sektor-sektor riil yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Jika ketergantungan terhadap konsumsi terus berlanjut tanpa diimbangi penguatan investasi dan sektor produktif, maka laju pertumbuhan ekonomi berisiko lebih sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan terus menjaga keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Menurutnya, kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga keberlangsungan dunia usaha, sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meski Jakarta berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Tantangan terbesar bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara nyata.

Pada akhirnya, angka 5,21 persen memang menjadi sinyal positif bagi perekonomian ibu kota. 

Namun, pertanyaan yang masih mengemuka adalah apakah pertumbuhan itu benar-benar membuat kondisi keuangan masyarakat semakin kuat, atau justru hanya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang dipengaruhi tekanan harga. 

Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.