Nafkah Anak Jadi Polemik, Sistem Reimburse Sarwendah Dipertanyakan Kubu Ruben Onsu

JAKARTA, KUCANTIK.COM -  Persoalan nafkah anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, perdebatan muncul terkait mekanisme pembayaran yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat kedua belah pihak.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap bahwa pihaknya keberatan dengan sistem pengajuan biaya yang dilakukan Sarwendah. Menurutnya, pengeluaran untuk anak belakangan ini diajukan dalam bentuk tagihan layaknya invoice, tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu.

Tagihan Dinilai Sepihak dan Tidak Transparan

Minola menjelaskan bahwa dalam perjanjian yang tertuang dalam akta resmi, setiap biaya yang berkaitan dengan kebutuhan anak seharusnya dibicarakan bersama sebelum menjadi tanggungan kedua orang tua.

Namun dalam praktiknya, pihak Ruben justru menerima rincian biaya secara langsung tanpa diskusi awal. Bahkan, beberapa pengeluaran disebut tidak disertai penjelasan yang memadai.

“Semua seharusnya disampaikan dan didiskusikan terlebih dahulu,” tegas Minola, menyoroti perbedaan antara kesepakatan dan pelaksanaan di lapangan.

Sistem Reimburse Jadi Sorotan

Salah satu hal yang paling dipermasalahkan adalah penggunaan sistem reimburse, di mana biaya yang sudah dikeluarkan kemudian diminta penggantian kepada Ruben Onsu.

Menurut Minola, metode tersebut tidak pernah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Ia menilai pola tersebut justru menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, bahkan dilakukan berulang kali.

Selain itu, ada sejumlah pengeluaran yang dianggap tidak termasuk kategori biaya pemeliharaan maupun pendidikan anak, namun tetap dimasukkan dalam tagihan. Hal ini semakin memperkeruh situasi antara kedua pihak.

Nafkah Anak Seharusnya Bersifat Tetap

Dalam penjelasannya, Minola juga menekankan bahwa nafkah anak pada umumnya bersifat tetap dan tidak berubah-ubah setiap bulan. Oleh karena itu, perubahan nominal yang muncul dalam bentuk tagihan dinilai tidak lazim.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan terkait kebutuhan anak harus melibatkan kesepakatan bersama, bukan ditentukan sepihak oleh salah satu pihak.

Dampak pada Hubungan Kedua Pihak

Perselisihan ini tidak hanya menyangkut persoalan finansial, tetapi juga berdampak pada hubungan komunikasi antara Sarwendah dan Ruben. Upaya damai yang sempat direncanakan pun diketahui batal, sehingga penyelesaian masalah kini diarahkan melalui jalur hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik pasca-perceraian tidak hanya berkutat pada hak asuh, tetapi juga menyangkut transparansi dan kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan anak.