Pemerintah RI Harus Mengevaluasi Arah Pembangunan Sektor Pertanian Nasional

JAKARTA-Anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia DIY, Pranasik Faihaan, dari Yogyakarta, Kamis (12/2) mengatakan Tiongkok mengembangkan teknologi agraria untuk menaikkan produktivitas sehingga dapat mengurangi kebutuhan lahan pertanian menuju kemandirian pangan.

Sedangkan Indonesia berkali-kali membuka lahan baru melalui program food estate, tetapi lahan pertanian dan perkebunan yang ada tidak dipertahankan untuk produktivitas yang lebih tinggi.

Hal itu yang menyebabkan kebergantungan Indonesia pada impor pangan masih cukup tinggi. Padahal, tidak ada satu pun negara adidaya dunia yang tergantung pada impor pangan di atas 20 persen dari total kebutuhan pangan mereka. Sedangkan Indonesia, berdasarkan data perdagangan tahun 2024-2025, Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 60-70 persen lebih impor Indonesia ditujukan untuk bahan baku/penolong yang mendukung industri dalam negeri.

Pemerintah RI harus mengevaluasi arah pembangunan sektor pertanian nasional jika ingin benar-benar mencapai kemandirian pangan. Perlunya evaluasi itu dengan melihat pendekatan yang dilakukan Tiongkok di mana Pemerintahnya lebih fokus pada penguatan teknologi dan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka tanpa tekad penuh dan dukungan nyata melalui intensifikasi serta implementasi teknologi agraria dalam pembangunan pangan nasional, Indonesia akan berjalan di tempat atau bahkan menyusut dalam program kemandirian pangan nasional.

“Pertanian dan perkebunan yang sudah menghasilkan pangan harus dijaga dan didukung total untuk kelangsungan hidupnya dan tidak sebaliknya dibiarkan gagal atau malah dibuat sulit untuk keberlangsungan hidupnya,” ujar Pranasik.

Tiongkok jelas Pranasik mengembangkan teknologi penelitian untuk varietas bioteknologi jagung yang memiliki kadar protein lebih tinggi sehingga dapat mengurangi kebergantungan pada kedelai impor untuk pakan ternak. Tanpa tekad negara untuk mencintai dan mendukung total pertanian dan perkebunan pangan nasional yang sudah ada, sulit mengharapkan pengembangan baru yang belum menghasilkan pangan.

Ia menambahkan, teknologi agraria hanya bisa maju di dalam negeri jika negara secara nyata memberikan jaminan perlindungan hukum dan kebijakan positif terhadap kelangsungan pertanian dan perkebunan pangan nasional, sehingga dapat meningkatkan investasi pada riset dan teknologi yang membutuhkan modal serta waktu sangat besar untuk bisa bersaing secara global.

Jika negara sebut Pranasik mencintai dan mendukung total pertanian dan perkebunan pangan nasional, maka strategi utama dan pertama dari food security bisa tercapai, di mana hal itu merupakan tingkat kepentingan teratas bagi setiap negara adidaya yang berdaulat.

Kalau melihat komposisi demografi, sekitar 43 persen penduduk Indonesia hidup di perdesaan dengan lebih dari 83.000 desa. Dibanding Amerika Serikat (AS) hanya memiliki sekitar 20 persen penduduk di pedesaan namun menjadi salah satu eksportir pangan terbesar dunia. Tiongkok, dengan sekitar 34 persen penduduk desa, hanya membutuhkan 23 persen impor pangan.

“Jaadi jangan yang sudah ada tidak dipelihara atau malah dimatikan, sedangkan selalu berharap dan mencoba food estate baru berulang-ulang kali,” kata Pranasik.

Sentuhan Teknologi

Pada kesempatan terpisah, Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Bali, I Nengah Muliarta sependapat dengan pandangan bahwa kedaulatan sebuah bangsa mustahil ditegakkan di atas fondasi ketergantungan impor.

Mengenai Tiongkok adalah cermin yang sangat tajam bagi Indonesia, karena mereka menyadari bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar soal seberapa luas lahan yang dibuka, melainkan seberapa cerdas kita mengelola setiap jengkal tanah yang ada melalui integrasi sains dan teknologi.

Sementara Indonesia sering kali terjebak dalam romantisme ekstensifikasi, seperti proyek Food Estate yang kerap kali mengabaikan kompleksitas ekosistem dan kesiapan petani lokal, padahal negara-negara maju justru bergerak ke arah intensifikasi yang presisi.

“Kesenjangan ini menciptakan paradoks di mana kita terus menambah lahan baru, namun di saat yang sama kehilangan lahan produktif akibat konversi, sementara produktivitas per hektar kita cenderung stagnan karena minimnya sentuhan inovasi bioteknologi yang transformatif,”ungkap Muliarta.

Strategi Tiongkok dalam mengembangkan varietas jagung tinggi protein papar dia untuk menekan kebergantungan kedelai adalah bukti nyata bahwa kemandirian pangan modern tidak lagi hanya dimenangkan di ladang, tetapi juga di laboratorium.

Di Indonesia, kita masih melihat adanya pemisahan yang cukup lebar antara riset akademis dengan implementasi di tingkat petani. Dukungan negara sering kali bersifat administratif dan bantuan alat mesin pertanian yang sporadis, bukan pada pembangunan ekosistem riset yang berkelanjutan.

Tanpa adanya keberanian politik untuk memprioritaskan kedaulatan benih dan teknologi nutrisi tanaman, Indonesia akan terus menjadi pasar bagi produk pangan global, bukan pemain yang menentukan nasib perut rakyatnya sendiri.

“Kita harus berhenti memandang pertanian sebagai sektor tradisional yang hanya butuh cangkul dan lahan luas, melainkan harus mulai memperlakukannya sebagai sektor teknologi tinggi yang memerlukan investasi modal manusia secara masif,”tegas Muliarta.

Transformasi itu paparnya menuntut semua pemangku kepentingan untuk mencintai apa yang sudah dimiliki dengan cara meningkatkan efisiensi lahan-lahan yang ada sebelum terburu-buru merambah hutan untuk lahan baru.

Rekomendasi strategis yang harus segera diambil adalah melakukan pergeseran paradigma dari kebijakan berbasis perluasan lahan menjadi kebijakan berbasis kedaulatan teknologi agraria.

Pemerintah harus memberikan insentif luar biasa bagi riset domestik dalam pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki densitas nutrisi tinggi, sekaligus memperketat proteksi lahan pertanian produktif dari konversi industri.

Selain itu, digitalisasi pertanian dan mekanisasi yang terintegrasi harus masuk ke desa-desa bukan sebagai proyek bantuan sekali pakai, melainkan sebagai sistem pendukung produksi yang dikelola secara profesional.

“Hanya dengan tekad penuh untuk mengawinkan sains dengan keringat petani di lahan yang sudah ada, Indonesia dapat melepaskan diri dari bayang-bayang impor dan benar-benar menjadi negara yang kuat secara pangan,”pungkas Muliarta.YK/ers/E-9