Pertumbuhan 8% Bisa Tercapai jika Kebijakan Fiskal, Moneter dan Investasi Dijalankan dengan Benar

JAKARTA- Saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (11/11), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mekankan pentingnya kesinambungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan iklim investasi untuk mendorong perekonomian nasional bisa tumbuh tinggi sesuai target di level 8 persen. “Dengan respons kebijakan yang tepat akan mampu menjaga stabilitas ekonomi,” kata Menkeu.

Menurut dia, kondisi perekonomian tidak cukup dibaca dari pergerakan suku bunga saja, tetapi juga dari pertumbuhan uang beredar. “Dalam lebih dari 25 tahun saya mengamati ekonomi, kita bisa tumbuh di atas delapan persen dalam jangka panjang asalkan kebijakan fiskal, moneter, dan iklim investasi dijalankan dengan benar,” kata Purbaya.

Menkeu menilai konsistensi kebijakan serta kehati-hatian fiskal menjadi dasar penting bagi upaya mencapai target pertumbuhan pada tahun mendatang.

Dalam pemaparannya, Purbayamenekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor privat atau swasta sebagai tiga mesin utama penggerak ekonomi nasional. Ketiga elemen itu harus bergerak bersamaan agar pertumbuhan dapat berlangsung cepat dan stabil.

“Ekonomi kita akan cepat kalau tiga mesin jalan, yakni fiskal, moneter, dan privat sektor. Jika dua itu jalan, tapi privat sektor tidak jalan, maka akan susah,” kata Purbaya.

Dia menambahkan bahwa penguatan permintaan domestik juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan global yang terus berulang.

Koordinasi Kebijakan

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Brata, menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hanya bisa tercapai jika kebijakan fiskal, moneter, dan iklim investasi berjalan secara terpadu dan saling mendukung.

Menurut Aloysius, pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak mungkin lahir dari satu kebijakan tunggal. “Pembentukan modal penting, begitu pula manusia yang berkualitas. Namun semuanya harus dikombinasikan oleh satu kebijakan yang terkoordinasi secara cerdas,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (11/11).

Ia menegaskan bahwa koordinasi antarkebijakan merupakan kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak sekadar tinggi, tetapi juga berkelanjutan.

Aloysius menyoroti bahwa persoalan utama ekonomi Indonesia adalah belum adanya kebijakan yang padu untuk mendorong peningkatan kapasitas produktif dan efisiensi penggunaan sumber daya.

“Kebijakan fiskal yang ekspansif sering kali tidak sejalan dengan kebijakan moneter yang kontraktif. Akibatnya, ekspansi fiskal menjadi sia-sia karena uang kembali terserap ke sistem moneter melalui suku bunga tinggi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan adanya risiko ketika pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran. Dalam kondisi penerimaan pajak yang rendah dan ambisi besar untuk menjalankan proyek-proyek strategis, langkah burden sharing antara otoritas fiskal dan moneter perlu dilakukan secara hati-hati.

“Kalau kendala anggaran bersifat struktural, burden sharing justru berisiko menggerus independensi bank sentral,” katanya.

Di tengah keterbatasan fiskal, kebijakan pemerintah sebaiknya berfokus pada investasi yang mendorong produktivitas, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas tanpa menghambat pertumbuhan.

“Komando pertumbuhan tentu berada di tangan otoritas fiskal, tapi baik fiskal maupun moneter harus menahan diri dalam komunikasi publik dan tetap berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” katanya.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YBSuhartoko, mengatakan suku bunga baik secara ekonomi dan bisnis adalah biaya dana dan oleh karena itu perubahan suku bunga harus tetap dipandang sebagai perubahan biaya dana. Suku bunga yang meningkat menunjukkan biaya dana meningkat juga dan sebaliknya.

Tingginya suku bunga nominal salah satu penyebabnya adalah tingginya inflasi. Oleh karena itu mendorong pertumbuhan tinggi selain menjaga suku bunga rendah juga menjaga kestabilan inflasi dalam tingkat yang rendah.

Mendorong suku bunga rendah dapat dilakukan dengan menambah likuiditas sehingga meningkatkan penawaran dana, namun tanpa diimbangi permintaan dana akan menghasilkan surplus dana sehingga dapat menjadi beban sisi penawaran. Kenaikan permintaan dana juga berisiko meningkatkan suku bunga.

“Di sinilah peran pemerintah baik melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk intervensi mempengaruhi suku bunga,” kata Suhartoko.