News

Rabu, 09 Jul 2025, 16:10 WIB

Negara ini Bagi-bagi Uang untuk Warganya yang Mau Punya Anak, Kamu Tertarik Pindah?

Penulis

Doc: reuters (ilustrasi)

JAKARTA, KUCANTIK.COM - China tengah menghadapi tantangan demografi serius akibat penurunan angka kelahiran yang terus berlanjut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah China meluncurkan kebijakan insentif finansial guna mendorong keluarga memiliki lebih banyak anak.

Mulai 1 Januari 2025, pemerintah China akan memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan (sekitar Rp 8,1 juta) per tahun untuk setiap anak yang lahir hingga usia tiga tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong mereka memiliki lebih banyak anak.

Meskipun kebijakan satu anak telah diakhiri pada 2016, angka kelahiran di China tetap menurun. Pada 2024, angka kelahiran per wanita hanya 1,2, jauh di bawah tingkat penggantian generasi sebesar 2,1. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingginya biaya hidup dan pendidikan, serta tantangan sosial dan ekonomi lainnya.

Kota Tianmen di Provinsi Hubei menjadi contoh sukses dari kebijakan insentif lokal. Setelah penerapan subsidi yang mencakup voucher perumahan dan tunjangan bulanan untuk pengasuhan anak, angka kelahiran di kota ini meningkat sebesar 17% pada 2024, melebihi rata-rata nasional sebesar 5,8%. Namun, para ahli mengingatkan bahwa model ini mungkin sulit diterapkan di kota besar dengan biaya hidup tinggi seperti Shanghai.

Michelle Lam, ekonom dari Societe Generale, menyatakan bahwa meskipun subsidi pemerintah pusat tergolong kecil, kebijakan ini menunjukkan perubahan pola pikir dan membuka jalan bagi stimulus lebih lanjut di masa mendatang. Namun, para ahli juga menekankan pentingnya kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk dukungan terhadap kesetaraan gender dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi bagi keluarga muda.

PBB memproyeksikan bahwa jika tren penurunan angka kelahiran berlanjut, populasi China yang saat ini sekitar 1,4 miliar dapat menyusut hingga di bawah 800 juta pada tahun 2100. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mengatasi krisis demografi ini.