Harga Pangan Terus Naik, Ekonom Desak Pemerintah dan BI Bergerak Cepat Sebelum Daya Beli Masyarakat Terpuruk

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Kenaikan harga pangan dan energi masih menjadi ancaman nyata bagi daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya harga berbagai komoditas, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) didorong untuk memperkuat koordinasi kebijakan agar inflasi tetap terkendali dan dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Para ekonom menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan suku bunga. Langkah yang lebih konkret diperlukan, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan energi yang selama ini menjadi penyumbang utama kenaikan biaya hidup masyarakat.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, YB. Suhartoko, mengatakan kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang sama penting dalam menjaga kesehatan perekonomian nasional. Menurutnya, kedua instrumen tersebut harus berjalan seiring untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, mengendalikan nilai tukar rupiah, sekaligus menekan angka pengangguran.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah pada umumnya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi atau pro growth. Sementara itu, kebijakan moneter yang menjadi kewenangan Bank Indonesia lebih berfokus pada menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi.

Karena itu, ketika pemerintah memilih mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja negara atau berbagai stimulus fiskal, Bank Indonesia perlu mengimbanginya dengan kebijakan moneter yang lebih hati-hati agar tekanan inflasi tidak semakin besar.

Menurut Suhartoko, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menerapkan kebijakan moneter yang lebih kontraktif secara moderat, seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar jika inflasi mulai menunjukkan tren meningkat.

Namun, ia menegaskan bahwa inflasi tidak selalu dipicu oleh faktor moneter. Dalam banyak kasus, terutama dalam jangka pendek, kenaikan harga justru berasal dari sisi pasokan atau gangguan distribusi barang.

Oleh sebab itu, pemerintah dan BI perlu memperluas koordinasi dalam mengendalikan inflasi non-inti, khususnya pada kelompok volatile food dan administered prices, yaitu komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak serta barang dan jasa yang tarifnya diatur pemerintah.

Suhartoko juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih efektif. Menurutnya, kolaborasi kedua tim menjadi semakin penting di tengah tingginya ketidakpastian global yang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas dunia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral terus diperkuat untuk menjaga stabilitas inflasi nasional.

Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Perry menyampaikan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama karena kenaikan harga global masih berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Bank Indonesia, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy), menunjukkan bahwa stabilitas harga secara umum masih dapat dijaga berkat sinergi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia.

Keberhasilan menjaga inflasi tersebut juga didukung oleh implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional yang terus diperkuat, serta konsistensi kebijakan moneter yang dijalankan oleh BI.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juni 2026 inflasi bulanan mencapai 0,44 persen (month to month/mtm), sedangkan inflasi tahunan berada di level 3,34 persen.

Di sisi lain, inflasi inti tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,22 persen. Secara tahunan, inflasi inti meningkat menjadi 2,76 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,59 persen.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga berbagai komoditas global, meskipun ekspektasi inflasi masyarakat dinilai masih tetap terkendali.

Sementara itu, kelompok volatile food mencatat inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,22 persen. Meski demikian, secara tahunan kelompok ini masih mengalami inflasi cukup tinggi, yakni 5,58 persen, walaupun lebih rendah dibandingkan capaian Mei yang sebesar 6,24 persen.

Kenaikan harga pangan terutama dipicu oleh meningkatnya harga bawang merah, bawang putih, dan beras. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sejumlah daerah sentra, meningkatnya biaya distribusi dan transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Para ekonom menilai tantangan menjaga inflasi ke depan tidak akan semakin mudah. Karena itu, koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci agar harga pangan dan energi tetap stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta pertumbuhan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.