Meski Tak Pegang Dolar AS, Krisis Nilai Tukar Guncang Rakyat Hingga ke Dusun

JAKARTA, KUCANTIK.COM -Pengamat ekonomi dan keuangan, Eko B Supriyanto dari InfoBank dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (17/5) mengatakan krisis nilai tukar bukan hanya menyangkut para spekulan dan pengusaha kaya di Jakarta, tetapi juga mengguncang rakyat di dusun-dusun.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada akhir pekan lalu yang menyebut rakyat di perdesaan tidak memakai dollar ketika rupiah melemah ke posisi 17.600 per dollar AS dinilai terlalu menyederhankan permasalahan ekonomi.

Pernyataan tersebut bahkan secara implisit menganggap bahwa masyarakat desa hidup di dalam sistem ekonomi tertutup (autarky), yang tidak terhubung dengan perdagangan global. “Pandangan ini adalah sebuah kemunduran dalam teori ekonomi. Untuk membantah pernyataan ini, kita dapat merujuk pada mekanisme Imported Inflation (Inflasi Impor) dan teori Pass-Through Effect,” kata Eko.

Petani di desa mungkin tidak pernah menyentuh uang dollar, tetapi mereka mengonsumsi barang yang dihargai dalam dolar. Pupuk kimia, pestisida, bibit unggul, pakan ternak pabrikan, hingga bahan bakar minyak (BBM) untuk traktor, sebagian besar komoditas itu mengandung bahan baku impor atau harganya sangat terpengaruh oleh pergerakan pasar global.

Ketika harga-harga impor tersebut naik, biaya pokok produksi petani ikut melonjak. Inilah yang dalam teori ekonomi disebut sebagai Cost-Push Inflation. Petani tetap harus membayar lebih banyak rupiah untuk mendapat satu kilogram pupuk. Akibatnya, marjin keuntungan mereka tergerus, dan beberapa di antara mereka mungkin terlilit utang.

“Diam-diam inflasi sudah mencopet dompet masyarakat pedesaan lewat harga-harga yang lebih mahal karena barang impor ada di dalam tahu dan tempe yang dikonsumsi tiap hari. Kedelai merupakan bahan baku tahu tempe yang diimpor.

Jika daya beli petani melemah, maka mereka akan membatasi konsumsi. Ini akan memukul perputaran ekonomi di tingkat desa.

Diminta pada kesempatan terpisah, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwijono Hadi Darwanto menilai kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat tetap berdampak terhadap masyarakat desa meskipun mereka tidak menggunakan dollar secara langsung dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut Dwijono, pernyataan bahwa masyarakat desa tidak terdampak karena tidak memakai dollar tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat. Ia menjelaskan nilai tukar dollar berpengaruh terhadap biaya produksi karena banyak kebutuhan usaha dan pertanian di Indonesia masih bergantung pada barang impor.

“Memang orang desa tidak pakai dollar, tapi dollar dipakai untuk membayar input usaha yang diimpor,” kata Dwijono.

Ia mencontohkan bahan baku industri tempe seperti kedelai sebagian besar masih diimpor menggunakan dollar AS. Selain itu, sejumlah bahan baku pupuk dan input produksi pertanian lain juga masih bergantung pada impor, sehingga pelemahan rupiah akan mendorong kenaikan biaya produksi di tingkat petani maupun pelaku usaha kecil.

“Bahan baku industri tempe di masyarakat berupa kedelai saja hampir sebagian besar diimpor. Begitu juga beberapa input lain seperti pupuk yang sebagian bahan bakunya diimpor pabrikan menggunakan dollar untuk impor,” kata Dijono.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat memicu cost push inflation atau inflasi akibat kenaikan biaya produksi yang pada akhirnya berdampak pada harga barang di masyarakat.

Masih Bergantung Impor

Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Denpasar, I Nengah Muliarta, menjelaskan bahwa fenomena cost-push inflation di sektor pertanian terjadi karena adanya diskoneksi antara retorika politik dan realitas struktural ekonomi pedesaan.

“Fakta menunjukkan rantai pasok agribisnis kita sudah terintegrasi dengan pasar global,” kata Muliarta.

Pertanian modern di Indonesia jelasnya masih sangat bergantung pada bahan baku impor untuk pembuatan pupuk kimia sintetis, seperti fosfat dan kalium. Padahal cadangan bahan baku itu tidak tersedia cukup di dalam negeri.

Proses inflasi dorongan biaya ini berjalan struktural. Pabrik pupuk domestik membeli bahan baku dari pasar internasional dengan dollar AS. Saat rupiah melemah, biaya impor otomatis membengkak. Kenaikan biaya di hulu ini kemudian diteruskan ke distributor hingga ke petani lewat harga eceran pupuk non-subsidi yang naik, atau kuota pupuk subsidi yang makin terbatas karena pagu anggaran tergerus kurs.

Kondisi ini membuat petani terjepit. Mereka berperan sebagai price taker yang tidak punya kendali atas harga jual hasil panen.

“Di satu sisi biaya produksi naik tajam karena pupuk dan obat-obatan mahal. Di sisi lain, harga jual gabah atau sayur ditentukan pasar dan rantai tengkulak yang cenderung menekan harga. Margin petani pun tergerus,” jelas Muliarta.

Jika dibiarkan, situasi ini bisa menurunkan motivasi bertani dan mengancam ketahanan pangan nasional.ers/YK/E-9