Memproduksi EBT Lokal Cara Terbaik Jaga Stabilitas Energi Suatu Negara

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Direktur Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta Miklos Gaspar mengatakan dengan memproduksi sumber energi sendiri, negara tidak lagi bergantung pada jalur pelayaran global yang rentan, merujuk pada hambatan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

“Energi baru terbarukan (EBT) lokal tidak hanya ramah iklim, tetapi juga memperkuat stabilitas energi serta mendukung keamanan nasional secara keseluruhan,” kata Gaspar di Jakarta, Kamis (16/4).

Seperti telah berulang kali dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres bahwa konsekuensi perang di Iran sangat jelas berdampak terhadap keamanan energi. “Dia mengatakan bahwa pertahanan terbaik, cara terbaik untuk membangun keamanan energi bagi suatu negara adalah melalui pengembangan energi terbarukan yang diproduksi secara lokal,” katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Januari 2026 menyampaikan pencapaian program transisi energi nasional 2025, dengan tingkat bauran EBT sebesar 15,75 persen.

Pencapaian itu ditandai oleh rekor penambahan kapasitas pembangkit EBT terbesar selama lima tahun terakhir hingga menyentuh angka 15.630 MW. Kapasitas tersebut didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 7.587 MW, bioenergy sebesar 3.148 MW, dan panas bumi sebesar 2.744 MW.

Selain itu, kontribusi dari sumber energi lain juga terus berkembang, di antaranya tenaga surya sebesar 1.494 MW, gasifikasi batu bara sebesar 450 MW, angin sebesar 152 MW, pemanfaatan sampah sebesar 36 MW, dan sumber lainnya sebanyak 18 MW.

Pemerintah juga akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW. Proyek itu mencakup pembangunan 80 GW PLTS dan 320 GWh baterai (battery energy storage system) di Koperasi Desa Merah Putih, serta 20 GW PLTS terpusat.

Handal dan Adaptif

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengaku sependapat dengan Gaspar. Menurut Fabby, pemanfaatan energi terbarukan yang tersedia di tingkat lokal merupakan solusi krisis energi.

Ketersediaan energi terbarukan pada dasarnya tidak tergantung pada kondisi geopolitik, embargo, atau transportasi. “Ini membuat energi terbarukan lebih handal dan adaptif,” kata Fabby.

Walaupun energi terbarukan seperti surya dan angin memiliki kelemahan yaitu variabilitas dan intermitensi, tetapi dengan perkembangan teknologi battery saat ini kedua kelemahan tersebut dapat diatasi sehingga dapat menyediakan energi secara konstan dan dengan harga yang lebih murah ketimbang energi fossil.

Senada dengan Fabby, Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma pengembangan energi terbarukan sangat relevan dengan posisi Indonesia yang kaya akan potensi energi hijau tersebut, serta linear dengan langkah Presiden Prabowo yang mencanangkan energi surya 100 giga watt (GW).

“Jika benar benar direalisasikan maka ini merupakan akselerasi tanpa beban, yang mampu menciptakan kedaulatan energi tanpa utang,”tegas Surya.

Agar pemanfaatan EBT makin cepat maka perlu banyak skema investasi. Skema yang memobilisasi investasi swasta dan masyarakat bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keniscayaan strategis untuk memutus rantai beban utang dan defisit anggaran.

“Dengan mengizinkan swasta menyalurkan energi bersih melalui jaringan transmisi (power wheeling), kita tidak hanya mempercepat transisi, tetapi juga memberikan ruang napas bagi APBN untuk dialokasikan pada penguatan jaring pengaman sosial,” tutup Surya.

Pada kesempatan terpisah, Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menilai upaya transisi energi di Indonesia selama satu dekade terakhir belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Ia menyebut target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 tidak tercapai, dengan realisasi yang masih berada di kisaran 15 persen.

Berbagai kebijakan yang dijalankan, kata Fahmi termasuk pengembangan biodiesel dari B40 menuju B50 serta peningkatan campuran etanol dari E5 ke E10, belum menunjukkan kemajuan signifikan. Menurutnya, kebijakan tersebut masih bergantung pada energi fosil karena komposisi bahan bakarnya belum sepenuhnya berbasis energi terbarukan.

Kegagalan itu katanya disebabkan oleh paradigma pemerintah yang masih memprioritaskan energi fosil. Upaya peningkatan produksi minyak domestik dinilai tidak signifikan, sementara cadangan energi fosil terus menurun.

“Seharusnya dilakukan transformasi menuju energi baru terbarukan, tetapi itu belum menjadi prioritas,” kata Fahmi.

Selain kebijakan, Fahmi juga menyayangkan keterbatasan teknologi sebagai hambatan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia mencontohkan sejumlah proyek yang terhenti setelah mitra asing menarik diri, seperti kerja sama biodiesel dan gasifikasi batu bara, yang bergantung pada teknologi dari luar negeri.

“Mudah-mudahan krisis ini mendorong pemerintah melakukan transformasi dari energi fosil ke energi baru terbarukan,” pungkas Fahmi.ers/YK/E-9