Dari 30.19 Juta, BSN Baru Mampu Membina 2.575 UMKM

JAKARTA- Pelaksana Tugas Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y Kristianto Widiwardono di Jakarta, Rabu (4/2) mengatakan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih perlu terus ditingkatkan mengingat besarnya populasi UMKM di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) pada laman umkm.go.id, jumlah UMKM di Indonesia per 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta entitas.

Saat ini BSN tercatat melakukan pembinaan terhadap 2.575 UMKM dalam meningkatkan daya saing, agar mereka mampu menjangkau pasar lebih luas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Secara spasial, UMK tersebar di Jawa Barat (5,4 juta), Jawa Timur (4,58 juta), dan Jawa Tengah (4,45 juta). Sementara Provinsi Papua tercatat memiliki 64.761 UMKM, Papua Tengah 17.258 UMKM, dan Papua Selatan sebanyak 13.281 UMKM.

Untuk memperluas jangkauan, sepanjang 2025 BSN juga menginisiasi program Bootcamp SNI Bina UMK yang diikuti oleh 1.033 usaha mikro dan Kecil (UMK).

Dari jumlah tersebut, 526 UMK terpilih ditindaklanjuti, 361 UMK menjalani gap analysis dan mendapat pendampingan menuju sertifikasi. Hasilnya, sebanyak 119 UMKM berhasil memperoleh sertifikat SNI pada 2025.

UMKM jelasnya tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan kesejahteraan.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong dan membina UMKM agar naik kelas melalui penguatan inovasi, peningkatan efisiensi produksi, serta perbaikan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu faktor penting dalam upaya tersebut adalah penerapan standar.

“Penerapan standar berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Melalui penerapan SNI, produk UMKM memiliki jaminan mutu, keamanan, dan kelayakan yang diakui,” kata Kristianto.

Dengan sertifikasi SNI, maka akan menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang akses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun secara global.

“Hal ini selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas pada 4 November 2025 yang menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan penyederhanaan proses sertifikasi bagi UMKM,” katanya.

Masih Lemah

Direktur Mubyarto Institute Awan Santosa mengatakan, salah satu pembinaan yang diperlukan UMKM memang adalah pengembangan produk, diantaranya melalui pemenuhan SNI untuk menjamin kualitas produk mereka.

Agar berkelanjutan, pembinaan perlu mengoptimalkan pendekatan kelembagaan, baik melalui asosiasi, koperasi, komunitas, maupun jejaring UMKM lainnya. “Dengan demikian akan terbangun ekosistem inovasi dan pengembangan produk UMKM sesuai SNI,” katanya.

Pemerintah tutur Awan harus menjangkau lebih banyak lagi jumlah UMKM yang disasar untuk dibina, bahkan lokasi pembinaan tidak terpusat di Jakarta, tetapi turun ke bawah ke provinsi hingga kabupaten, agar semakin banyak UMKM di daerah yang dibina.

Jumlah UMKM katanya memang banyak tetapi daya saing dan strukturnya masih lemah, sehingga rentan kolaps. Banyak UMKM yang memiliki jaringan terbatas sehingga sulit untuk mencapai standar tertentu. Akibatnya, mereka sulit menjangkau pasar yang lebih luas.ers/E-9