Enjoy Life Raffi Ahmad hingga Desta Viral, Anggaran Influencer Rp14,69 Miliar dari APBN Tuai Perbincangan Panas

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Ungkapan Enjoy life dan Life is beautiful mendadak menjadi sorotan di tengah ramainya pembahasan anggaran jasa influencer yang melibatkan perusahaan terkait Raffi Ahmad. Gaya hidup santai dan momen kebersamaan geng selebriti yang berisi Raffi Ahmad dan Desta pun ikut menjadi bahan perbincangan warganet.

Sorotan tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut tercatat berasal dari kerja sama dua instansi pemerintah dengan PT Rans Animasi Indonesia.

Temuan ini langsung memancing beragam reaksi masyarakat. Pasalnya, nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari penerimaan publik, termasuk pajak masyarakat.

Di tengah pembahasan mengenai efisiensi belanja pemerintah, nominal fantastis untuk kebutuhan promosi melalui influencer pun memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.

Gaya Hidup Geng Raffi Ahmad dan Desta Ikut Disorot

Ungkapan Enjoy life dan Life is beautiful menjadi gambaran gaya hidup santai yang kemudian dikaitkan warganet dengan perbincangan mengenai anggaran promosi influencer.

Raffi Ahmad memang dikenal memiliki lingkaran pertemanan selebriti yang cukup populer. Salah satunya bersama Desta, yang kerap memperlihatkan momen kebersamaan dalam berbagai kesempatan.

Namun, kali ini perhatian publik bukan semata-mata tertuju pada aktivitas hiburan mereka. Nama Raffi Ahmad kembali ramai dibicarakan setelah temuan ICW mengenai kontrak pengadaan jasa influencer dengan nilai mencapai belasan miliar rupiah.

Perbincangan tersebut kemudian berkembang menjadi kritik mengenai penggunaan uang negara untuk kebutuhan promosi. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu sudah sebanding dengan manfaat yang diperoleh masyarakat.

ICW Ungkap Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar

Dok. Istimewa

Berdasarkan informasi yang disampaikan ICW pada 9 November 2026, terdapat kontrak pengadaan jasa antara PT Rans Animasi Indonesia dengan dua instansi pemerintah.

Instansi tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026.

Total nilai pengadaan dari kedua instansi tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Data tersebut merujuk pada realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten promosi melalui YouTube, Instagram, dan TikTok, hingga jasa kehadiran influencer dalam kegiatan tertentu.

Anggaran Kemendikbud dan KKP Jadi Perhatian

Dok. Istimewa

Dalam rincian yang dipublikasikan ICW, Kemendikbud Ristek melalui Museum dan Cagar Budaya tercatat mengadakan lima paket jasa pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Salah satu paket dengan nilai terbesar adalah jasa kehadiran dalam kegiatan atau event attendance yang mencapai Rp2,52 miliar.

Sementara itu, pengadaan penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram Raffinagita1717, dan TikTok juga memiliki nilai ratusan juta rupiah.

Sorotan semakin besar ketika ICW mengungkap tiga paket pengadaan dari KKP pada 2025 hingga 2026. Total nilai ketiganya mencapai sekitar Rp10,79 miliar.

Salah satu paket yang menarik perhatian adalah jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp3,6 miliar.

Besarnya anggaran tersebut kemudian memunculkan diskusi mengenai proporsi biaya promosi dibandingkan kebutuhan pembangunan dan program yang dijalankan pemerintah.

Warganet Pertanyakan Penggunaan Uang Rakyat

Temuan ICW membuat penggunaan APBN untuk jasa influencer kembali menjadi perbincangan. Terlebih, pemerintah tengah menghadapi tuntutan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penggunaan influencer sebenarnya dapat menjadi salah satu strategi komunikasi pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi. Namun, besarnya nilai kontrak membuat publik memiliki alasan untuk mempertanyakan mekanisme penentuan biaya hingga hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan promosi.

Masyarakat tentu ingin mengetahui apakah anggaran miliaran rupiah tersebut benar-benar menghasilkan dampak yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Meski demikian, nilai kontrak pengadaan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan anggaran. Hal tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, dan hasil audit yang relevan.

Kini, temuan ICW tersebut menjadi perhatian publik. Nama Raffi Ahmad pun kembali berada di tengah perbincangan, sementara penggunaan uang APBN untuk jasa influencer menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintah.