Raffi Ahmad Terima Endorse Rp14,69 Miliar dari APBN, ICW Bongkar Rincian Dana dari 2 Kementerian!

JAKARTA, KUCANTIK.COM – Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa influencer melalui perusahaan yang berkaitan dengannya.

Temuan tersebut langsung menarik perhatian warganet lantaran anggaran yang digunakan berasal dari uang negara. 

Di tengah berbagai pembahasan mengenai efisiensi belanja pemerintah, nominal miliaran rupiah untuk kebutuhan promosi melalui influencer pun memunculkan beragam pertanyaan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan ICW pada 9 November 2026, terdapat dua instansi pemerintah yang tercatat melakukan kontrak pengadaan jasa dengan PT Rans Animasi Indonesia, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025 hingga 2026.

Total nilai pengadaan dari kedua instansi tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Angka tersebut diketahui berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menariknya, pengadaan tersebut tidak hanya mencakup promosi melalui media sosial, tetapi juga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah.

Kontrak Kemendikbud Ristek Capai Rp3,9 Miliar pada 2024

Dok. Threads

Dalam rincian yang dipublikasikan, Kemendikbud Ristek melalui Museum dan Cagar Budaya tercatat mengadakan lima paket pengadaan jasa pada 2024.

Sejumlah paket tersebut berkaitan dengan penayangan konten promosi melalui berbagai platform digital, mulai dari YouTube RANS Entertainment, Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga TikTok.

Selain itu, terdapat pula pengadaan jasa kehadiran atau event attendance yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Berikut rincian lima paket pengadaan Kemendikbud Ristek:

- Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.

- Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717: Rp205.893.300.

- Penayangan Instagram Story Raffinagita1717: Rp575.655.000.

- Event attendance: Rp2.521.329.200.

- Penayangan TikTok Raffinagita1717: Rp144.423.600.

Jika dijumlahkan, total nilai lima paket pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

KKP Kucurkan Anggaran Rp10,79 Miliar untuk Jasa Influencer

Dok. Istimewa

Tak berhenti di Kemendikbud Ristek, ICW juga menemukan adanya tiga paket pengadaan jasa influencer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Ketiga paket tersebut masing-masing memiliki nilai kontrak miliaran rupiah dengan tujuan publikasi dan keterlibatan influencer dalam sejumlah program kementerian.

Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercatat memiliki paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.

Kemudian, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.

Sementara itu, pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tercatat mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total nilai tiga paket pengadaan dari KKP mencapai sekitar Rp10,79 miliar.

Penggunaan APBN untuk Influencer Jadi Sorotan

Temuan ICW mengenai kontrak pengadaan tersebut kembali memunculkan diskusi mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Pasalnya, dana yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan promosi tersebut berasal dari APBN yang bersumber dari penerimaan negara, termasuk pajak masyarakat.

Publik pun berpotensi mempertanyakan bagaimana mekanisme penentuan nilai kontrak, proses pemilihan penyedia jasa, hingga tolok ukur keberhasilan kampanye promosi yang melibatkan influencer.

Meski demikian, besarnya nilai kontrak pengadaan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun penyalahgunaan anggaran. 

Penilaian terhadap aspek tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen pengadaan, pelaksanaan kontrak, serta hasil pekerjaan.

Hingga informasi ini disusun, temuan yang dipaparkan tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk jasa promosi melalui perusahaan influencer.

Raffi Ahmad pun kembali terseret dalam perbincangan publik. Terlebih, total anggaran yang tercatat mencapai hampir Rp15 miliar hanya dari dua instansi pemerintah dalam periode 2024 hingga 2026.