Klaim Petani Kini Bisa Liburan ke Luar Negeri Dipatahkan Akademisi, Kesejahteraan Masih Jauh dari Kenyataan

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kesejahteraan petani meningkat hingga banyak di antaranya mampu berlibur ke luar negeri memicu perdebatan luas. Di satu sisi, pemerintah menilai kebijakan penurunan harga pupuk subsidi serta kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi bukti keberhasilan meningkatkan pendapatan petani. Namun, sejumlah akademisi menilai klaim tersebut terlalu jauh dari realitas yang dialami jutaan petani kecil di Indonesia.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Mohammad Yadi Sofyan Noor, mengakui sejumlah kebijakan pemerintah memang memberikan angin segar bagi petani. Penurunan harga pupuk subsidi dan kepastian harga jual gabah dinilai mampu meningkatkan optimisme karena petani kini memiliki kepastian dalam menjual hasil panennya.

Meski demikian, para pakar menegaskan bahwa peningkatan pendapatan saat musim panen tidak bisa langsung dijadikan ukuran kesejahteraan petani secara keseluruhan. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Masyhuri, menjelaskan mayoritas petani Indonesia merupakan petani gurem yang hanya memiliki lahan sekitar 0,3 hektare. Dengan luas lahan yang sangat terbatas, tambahan pendapatan dari kenaikan harga gabah tidak cukup untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga petani secara signifikan.

Menurutnya, petani Indonesia juga memiliki posisi unik sebagai produsen sekaligus konsumen. Saat musim panen mereka memang menjual gabah dengan harga lebih baik, tetapi ketika persediaan habis, mereka kembali membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat keuntungan dari kenaikan harga gabah tidak sepenuhnya dinikmati petani kecil.

Masyhuri menilai manfaat terbesar justru dirasakan petani yang memiliki lahan luas. Semakin besar lahan yang dimiliki, semakin besar pula tambahan pendapatan yang diperoleh. Sebaliknya, petani gurem tetap harus mencari pekerjaan tambahan di luar sektor pertanian karena hasil panennya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga sepanjang tahun.

Ia juga mengingatkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan. NTP hanya menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima petani dengan biaya yang mereka keluarkan. Sementara itu, ukuran kesejahteraan yang lebih nyata adalah kemampuan rumah tangga petani memenuhi kebutuhan hidup, biaya pendidikan, kesehatan, hingga modal untuk musim tanam berikutnya.

Masalah mendasar pertanian Indonesia, kata Masyhuri, adalah fenomena "guremisasi" atau semakin mengecilnya kepemilikan lahan dari generasi ke generasi. Akibatnya, produktivitas dan pendapatan petani sulit meningkat meski harga gabah naik. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjalankan kebijakan jangka panjang seperti konsolidasi lahan agar skala usaha tani menjadi lebih besar dan efisien.

Selain konsolidasi lahan, pemerintah juga didorong membuka kawasan pertanian baru melalui program transmigrasi sehingga petani memiliki kesempatan mengelola lahan yang lebih luas. Jepang disebut sebagai contoh sukses. Di wilayah Hokkaido, rata-rata luas lahan pertanian yang dahulu hanya sekitar satu hektare kini berkembang menjadi 20 hingga 25 hektare per petani melalui kebijakan konsolidasi lahan yang konsisten.

Kritik yang lebih tajam disampaikan Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, I Nengah Muliarta. Ia menilai narasi bahwa petani kini semakin makmur hingga mampu berwisata ke luar negeri merupakan generalisasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Menurut Muliarta, kesejahteraan petani tidak bisa diukur hanya dari turunnya harga pupuk subsidi atau naiknya HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai penyederhanaan persoalan yang mengabaikan berbagai tantangan nyata di lapangan.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan utama bukan sekadar harga pupuk, melainkan ketersediaannya. Dalam banyak kasus, pupuk subsidi justru sulit diperoleh saat musim tanam. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih mahal. Ditambah lagi, sistem kartu tani, pembatasan kuota, hingga biaya transportasi dari gudang menuju lahan membuat biaya produksi tetap tinggi meskipun harga pupuk subsidi turun.

Tak hanya itu, kenaikan harga gabah juga diikuti meningkatnya berbagai komponen biaya produksi seperti upah buruh tani, harga pestisida, bahan bakar solar, hingga biaya sewa traktor. Jika seluruh biaya tersebut naik lebih cepat dibanding kenaikan harga gabah, maka daya beli petani justru melemah.

Muliarta menegaskan bahwa kesejahteraan petani seharusnya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sekadar besarnya pendapatan saat panen. Selama hasil panen masih habis untuk membayar utang modal tanam, memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan menutup biaya produksi, maka sulit menyebut petani telah benar-benar sejahtera.

Ia juga menilai narasi bahwa petani mampu berlibur ke luar negeri hanya menggambarkan sebagian kecil pelaku usaha agribisnis berskala besar. Kelompok seperti pemilik lahan luas, pengusaha penggilingan padi, atau tengkulak memang berpotensi menikmati keuntungan lebih besar.

Namun kondisi tersebut tidak bisa disamaratakan dengan jutaan petani gurem maupun buruh tani yang hingga kini masih bergelut dengan lahan sempit, ancaman perubahan iklim, risiko gagal panen, serta perlindungan asuransi pertanian yang belum berjalan optimal.

Karena itu, para akademisi menilai peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup diukur dari naiknya harga gabah atau turunnya harga pupuk. Perbaikan daya beli, perluasan kepemilikan lahan, efisiensi biaya produksi, serta kepastian penghasilan jangka panjang menjadi faktor yang jauh lebih menentukan apakah kehidupan petani Indonesia benar-benar mengalami kemajuan.