Film Pesta Babi Viral Tuai Kontroversi! Dibubarkan Aparat hingga Dituding Dibiayai Asing, Siapa Dalang di Baliknya?

Ket. Film Pesta Babi.

Doc: Istimewa

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendadak menjadi bahan perdebatan panas di Indonesia. Karya garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu kini terus menuai kontroversi setelah sejumlah acara nonton bareng atau nobar film tersebut dibubarkan aparat di berbagai daerah.

Film yang mengangkat isu dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua itu memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Di media sosial, publik terbelah menjadi dua kubu. 

Sebagian mendukung film tersebut sebagai bentuk kritik sosial dan suara masyarakat Papua, sementara lainnya menuding dokumenter itu tidak netral dan sarat kepentingan politik.

Siapa yang Mendanai Film Pesta Babi? 

Polemik semakin panas setelah muncul pertanyaan besar mengenai siapa pihak yang membiayai produksi film tersebut. Banyak netizen hingga tokoh publik mempertanyakan sumber dana di balik dokumenter yang dinilai memiliki produksi besar dan proses pengambilan gambar lintas wilayah.

Sorotan itu bahkan datang langsung dari Maruli Simanjuntak. KSAD tersebut mempertanyakan asal dana produksi film yang menurutnya membutuhkan biaya tidak sedikit.

Menurut Maruli, perjalanan tim produksi ke berbagai lokasi hingga proses pembuatan dokumenter berskala besar tentu memerlukan pendanaan kuat. Meski begitu, ia tidak secara gamblang menyebut siapa pihak yang diduga berada di belakang pendanaan film tersebut.

Pernyataan tersebut kemudian memicu spekulasi liar di media sosial. Salah satu narasi yang ramai beredar menyebut film Pesta Babi didanai George Soros, sosok investor dunia yang kerap dikaitkan dengan berbagai isu politik internasional.

Bantahan Dandhy Laksono

Namun tudingan tersebut langsung dibantah tegas Dandhy Laksono. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Dandhy menegaskan film tersebut dibuat secara independen melalui kolaborasi bersama sejumlah pihak.

Ia menjelaskan seluruh nama lembaga dan kolaborator yang membantu produksi selalu dicantumkan secara terbuka dalam film. 

Dandhy bahkan menyebut dirinya tidak menerima bayaran profesional selama proses produksi, selain dukungan biaya operasional untuk turun langsung ke lapangan.

Menurutnya, tujuan utama dokumenter tersebut adalah membuka ruang edukasi dan diskusi terkait kondisi masyarakat Papua, bukan untuk menyerang pihak tertentu seperti yang dituduhkan sebagian kalangan.

Di sisi lain, kontroversi semakin membesar setelah sejumlah acara nobar film itu dibubarkan aparat, bahkan melibatkan anggota TNI di beberapa wilayah. Situasi ini memicu kritik soal kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik.

Menanggapi hal tersebut, Maruli menyatakan pembubaran dilakukan atas permintaan pemerintah daerah setempat. Ia juga menegaskan TNI hanya menjalankan tugas pengamanan dan memastikan program pemerintah berjalan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

Isi film yang menyinggung keterlibatan aparat dalam pengamanan proyek food estate di Papua Barat disebut menjadi salah satu pemicu sensitifnya dokumenter tersebut.

Meski menuai pro dan kontra, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita kini justru semakin ramai diperbincangkan publik. Kontroversi soal pendanaan, pembubaran nobar, hingga tudingan agenda politik membuat film ini berubah dari sekadar dokumenter menjadi isu nasional yang terus memanas.

Kirim
Tulisan Terkait
FAVORIT PEMBACA

TERBARU
PILIHAN