BI Belanja SBN Pertanda Tekanan di Pasar Keuangan Domestik Sudah Semakin Berat

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Pengamat Ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko menilai meningkatnya pembelian SBN oleh BI menunjukkan tekanan di pasar keuangan domestik sudah semakin berat, terutama terhadap aset-aset berbasis rupiah. Kondisi tersebut katanya dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pasar tidak lagi sekuat sebelumnya dalam menyerap utang pemerintah di pasar sekunder.

“Fenomena ini menunjukkan BI mulai berada dalam posisi harus menjaga pasar SBN agar tidak mengalami tekanan lebih dalam. Ketika minat pasar melemah, BI pada akhirnya menjadi penyerap terakhir,” kata Aditya di Yogyakarta, Kamis (14/5).

Kondisi tersebut jelasnya tidak terlepas dari kebijakan burden sharing yang dijalankan pemerintah dan BI sejak masa pandemi. Dalam skema tersebut, BI membeli SBN dalam jumlah besar untuk membantu pembiayaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, menurut dia, efek jangka panjang dari kebijakan itu kini mulai terasa terhadap persepsi pasar.

“Selama beberapa tahun terakhir pemerintah relatif mudah mencetak utang karena ada keyakinan BI akan menjadi backstop. Masalahnya, ketika surat utang itu masuk pasar sekunder dan permintaan pasar tidak cukup kuat, maka BI praktis harus kembali menyerapnya agar pasar tidak terguncang,” ujarnya.

Kondisi tersebut kata Aditya berpotensi memunculkan kekhawatiran investor terhadap kesehatan fiskal dan independensi moneter Indonesia. Ia menjelaskan pasar internasional sangat sensitif terhadap tanda-tanda monetisasi utang, terutama ketika bank sentral terlihat terlalu dominan dalam menopang pembiayaan pemerintah.

Sebab itu, dia mengingatkan Pemerintah dan BI perlu segera memulihkan kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal, penguatan penerimaan negara, dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati.

“Jika kebergantungan terhadap BI terus membesar, maka tekanan terhadap rupiah dan pasar obligasi bisa menjadi semakin sulit dikendalikan dalam jangka panjang,” katanya.

Berbagi Beban

Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah akhirnya menuai dampak kebijakan burden sharing (berbagi beban) yang mulai dilakukan pada 2020 sebagai respon atas krisis karena pandemi-19 kala itu. Akibat dari kebijakan tersebut, Pemerintah terus mencetak utang di atas kertas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak pernah dimiliki.

Ketika itu dilepas di pasar sekunder, maka Bank Indonesia (BI) mau tidak mau harus membeli (stand by buyer) jika tidak terserap sepenuhnya oleh para pelaku pasar.

Data menunjukkan, otoritas moneter itu hingga 15 Desember 2025 sudah membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 327,45 triliun rupiah. Sedangkan pembelian BI per Maret 2026 dilaporkan mencapai 86,16 triliun rupiah dan Mei 2026 sudah melonjak 160 triliun rupiah.

Secara keseluruhan, porsi kepemilikan BI dari 2025 hingga 21 Maret 2025 tercatat 1.607,9 triliun rupiah, setara dengan 25,79 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan. Sedangkan, per Mei 2026, bank sentral sudah memegang SBN sebesar 2.150 triliun rupiah.

Problem Serius

Pada kesempatan lain, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan ketika pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintah secara optimal, maka BI menjadi pembeli siaga terakhir atau last resort buyer.

“Ini problem serius karena pemerintah pada praktiknya membiayai defisit dengan ekspansi moneter terselubung, mencetak likuiditas baru untuk menopang APBN,” kata Badiul.

Berdasarkan data yang dipaparkan Badiul, pembelian SBN oleh BI menunjukkan eskalasi cepat. Sepanjang 2025 pembelian mencapai 327,45 triliun rupiah, bertambah 86,16 triliun rupiah hingga Maret 2026, dan melonjak lagi sekitar 160 triliun rupiah pada Mei 2026.

“Artinya, dalam waktu relatif singkat BI telah menyerap tambahan ratusan triliun rupiah surat utang negara,” katanya.

Dengan kepemilikan BI kini mencapai 2.150 triliun rupiah atau sekitar 122 miliar dollar AS, Badiul menilai ruang independensi kebijakan moneter makin tertekan. BI tidak lagi sekadar menjaga stabilitas harga, tetapi juga ikut menopang kebutuhan pembiayaan fiskal.

Sebagai dampaknya, tidak hanya pada neraca BI tetapi juga pada kualitas rupiah dan persepsi investor. “Ketika pasar melihat pembiayaan negara makin bergantung pada bank sentral, risiko yang muncul adalah tekanan terhadap nilai tukar, kenaikan inflasi jangka menengah, dan meningkatnya premi risiko utang Indonesia,” jelas Badiul.

Ia mengingatkan, pada 2026 ketika rupiah sudah mengalami tekanan dan yield SBN cenderung naik, maka pola tersebut bisa memicu lingkaran setan. Utang makin mahal, pasar makin enggan membeli, lalu BI kembali dipaksa menyerap SBN. Dampak lanjutannya adalah pelemahan rupiah terhadap dollar AS semakin dalam.

Secara fiskal, kondisi ini menunjukkan APBN belum benar-benar sehat. Kebergantungan pada pembelian SBN oleh BI mengindikasikan penerimaan negara belum cukup kuat menopang belanja pemerintah yang terus ekspansif.

“Kalau asumsi bunga rata-rata SBN berada di kisaran 6,5-7 persen, maka biaya bunga atas kepemilikan SBN yang sangat besar itu pada akhirnya tetap menjadi beban fiskal jangka panjang,” ujarnya.

Badiul pun mendorong pemerintah menghentikan normalisasi semu APBN dan fokus memperbaiki tax ratio, efisiensi belanja, serta mengurangi pembiayaan utang yang terlalu agresif agar BI tidak terus menjadi mesin penyelamat fiskal.YK/ers/E-9