Jika Belanja Tak Berkurang Sulit Jaga Defisit Fiskal di Bawah 3 Persen

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata mengatakan target defisit fiskal 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menghadapi tantangan cukup berat karena realisasi defisit pada kuartal pertama telah mendekati 35 persen dari target tahunan.

“Bila laju belanja tidak berkurang, akan sulit untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen,” kata Aloysius saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa (12/5).

Pemerintah diingatkan agar menjaga disiplin fiskal di tengah potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan defisit neraca transaksi berjalan atau yang dikenal dengan twin deficit pada 2026.

Keseimbangan primer defisit fiskal jelasnya sudah mencapai 95,8 triliun rupiah atau melampaui target tahunan 89,7 triliun rupiah. Kondisi tersebut mencerminkan pendapatan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang sehingga kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang meningkat.

Sebab itu, Pemerintah kata Aloysius perlu menempuh langkah pengendalian belanja, termasuk mengevaluasi intensitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Langkah-langkah seperti mengurangi jumlah hari pembagian MBG dalam satu minggu menjadi krusial, dan penting sejauh tidak diimbuhi dengan jenis pengeluaran lainnya. Disiplin fiskal menjadi sangat penting untuk dijaga,” paparnya.

Di sisi lain, pengendalian defisit transaksi berjalan juga tidak mudah karena dipengaruhi berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah. Bank Indonesia sebelumnya memprakirakan defisit transaksi berjalan 2026 berada pada kisaran 0,5 persen hingga 1,3 persen terhadap PDB. Menurut Aloysius, risiko pelebaran berpotensi terjadi apabila ekspor melemah sementara impor menguat sehingga surplus perdagangan menyempit.

Ia menambahkan pemerintah perlu melihat sejauh mana program-program domestik, termasuk MBG, berkontribusi terhadap peningkatan impor. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah juga harus dijaga melalui kecukupan cadangan devisa.

“Potensi terjadinya twin deficit masih mungkin untuk dikendalikan. Posisi yang harus diambil adalah waspada atas potensinya, bukan mengabaikannya,” kata Aloysius.

Tentukan Prioritas

Pada kesempatan terpisah, lembaga riset ekonomi Permata Bank, Permata Institute for Economic Research (PIER), memperkirakan defisit fiskal 2026 tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB, asal pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal di tengah upaya mendorong pertumbuhan.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede dalam PIER Economic Review kuartal I 2026 mengatakan langkah efisiensi anggaran menjadi penting agar kondisi fiskal tetap terjaga, terutama di tengah kebutuhan belanja pemerintah yang besar.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga stabilitas harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) agar tidak memicu tekanan tambahan terhadap konsumsi domestik.

“Pemerintah perlu melakukan rasionalisasi, ataupun dalam hal ini penghematan dari beberapa pos-pos anggaran untuk menavigasi agar fiskal memiliki ketahanan. Setidaknya sampai dengan akhir tahun ini, juga bagaimana bisa membatasi potensi kenaikan harga BBM yang tentunya ini juga akan berdampak negatif bagi perekonomian kita,” jelasnya.

Dari sisi inflasi, PIER memperkirakan tekanan harga masih relatif terkendali sepanjang pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Inflasi diproyeksikan masih tetap berada di bawah 3 persen.

Sementara dari sisi APBN, Josua mengingatkan Pemerintah tetap perlu menentukan prioritas belanja di tengah besarnya kebutuhan anggaran. Dia juga menyoroti potensi pelebaran defisit transaksi berjalan dapat terjadi bersamaan dengan pelebaran defisit fiskal atau dikenal sebagai twin deficit.

Pada kesempatan terpisah, Pengamat ekonomi Salamudin Daeng menegaskan tahun 2026 seharusnya menjadi batu loncatan untuk mengakhiri sistem anggaran defisit yang selama ini berjalan.

Merujuk pidato Presiden Prabowo pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025, pemerintah menargetkan mengakhiri sistem anggaran defisit pada 2027. “Artinya anggaran bisa surplus dengan efektivitas di penerimaan dan efisiensi di pengeluaran,” kata Salamudin.

Jika itu terealisasi, maka akan menjadi lembaran sejarah baru bagi pengelolaan APBN Indonesia. “Ini cahaya terang bagi APBN Indonesia yang lebih berkualitas,” kata Salamudin.

Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti meminta pemerintah untuk lebih realistis terkait kemampuan APBN mendanai proyek proyek jumbo.

Pemerintah kata Esther semestinya bisa mengurangi belanja yang dianggap menyedot anggaran besar tetapi minim efek terhadap pertumbuhan ekonomi. “Memang agak susah kalau terlalu kental dengan pertimbangan politis,”tandas Esther.YK/ers/E-9