Kebijakan Dediselisasi  Sebaiknya Diikuti Penghentian Pembangunan Pembangkit Fosil Gas dan Batubara

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani menilai kebijakan dediselisasi sebaiknya diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batubara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

“Dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed),” katanya, Senin (27/4), merespons kebijakan pemerintah tersebut.

Ia mengatakan kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batubara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batubara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batubara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” kata Dwi.

Kebijakan dedieselisasi dengan mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sinyal yang baik bagi Indonesia mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan harga energi global sedang berfluktuasi, pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan.

Kebijakan dedieselisasi, yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS, menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Sebab, lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” kata Dwi.

Dalam kesempatan lain, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan PLTS, plus Battery Energy Storage System (BESS) dapat menekan konsumsi BBM di sektor kelistrikan secara signifikan.

Saat ini papar dia, PLN masih mengoperasikan sekitar 5 gigawatt (GW) PLTD, baik milik sendiri maupun sewa. Sebagian besar pembangkit diesel itu tersebar di daerah terpencil dengan biaya logistik BBM yang sangat mahal dan kondisi geografis menantang.

“Hal itu yang membuat penyediaan listrik di daerah-daerah tersebut kurang handal dan biayanya sangat mahal,” kata Fabby.

Menurut Fabby, mengganti PLTD dengan PLTS yang dipadukan BESS akan memberi tiga manfaat utama bagi PLN dan pemerintah. Pertama, menurunkan biaya pembangkitan. Dirinya menyebut biaya produksi listrik di setiap lokasi bisa terpangkas 30-50 persen setelah beralih ke PLTS + BESS. Pasalnya, pembangkit diesel sangat bergantung pada BBM yang harga dan ongkos angkutnya tinggi ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Kedua, pasokan listrik lebih handal dan terjangkau. PLTS + BESS mampu menyimpan energi untuk digunakan malam hari atau saat cuaca mendung. Dengan begitu, layanan listrik 24 jam di daerah terpencil bisa lebih terjamin tanpa gangguan pasokan BBM.

Ketiga, menekan subsidi listrik. Biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dari PLTD jauh di atas tarif listrik yang dibayar masyarakat. Selisihnya ditutup subsidi negara. Jika BPP turun berkat PLTS + BESS, beban subsidi listrik pemerintah ikut berkurang.

“Jadi dedieselisasi memberikan manfaat ekonomi, penurunan emisi, dan memperkuat ketahanan energi,” tegas Fabby.

Program dedieselisasi atau pengalihan PLTD ke energi terbarukan sejalan dengan target transisi energi nasional. Selain mengurangi ketergantungan impor BBM, langkah tersebut juga mendukung komitmen pengurangan emisi karbon sektor ketenagalistrikan.

Saat ini, tantangan utama percepatan didieselisasi ada pada pendanaan dan kesiapan infrastruktur. Namun, Fabby optimistis skema investasi dan kerja sama dengan swasta dapat mempercepat konversi 5 GW PLTD yang masih beroperasi.

“Dengan kombinasi PLTS + BESS, daerah yang selama ini bergantung diesel mahal bisa mendapat listrik bersih, stabil, dan lebih murah. Ini solusi konkret untuk pemerataan energi,” tutupnya.

Tidak Mampu Bertahan

Sementara Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia (Indonesia Center for Renewable Energy Studies/ICRES), Surya Darma menegaskan, ketergantungan pada diesel dan bahan bakar minyak (BBM) impor tidak bisa terus dipertahankan karena akan membebani subsidi dan menekan ekonomi masyarakat di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Indonesia jelasnya tidak akan mampu bertahan jika terus bergantung pada diesel impor dan impor BBM lainnya.

“Jika tidak dikendalikan, akan terus meningkat dan menyebabkan membengkaknya subsidi dan makin menekan ekonomi masyarakat,” kata Surya.

Sementara itu, ahli Energi Baru Terbarukan (EBT) dari Universitas Janabadra Yogyakarta, Moch Syamsiro, menilai lambatnya pengembangan EBT di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni tantangan teknis pemanfaatan energi surya dan aspek keekonomian dibanding energi fosil.

“Diesel itu banyak dipakai di luar Jawa, di daerah terpencil. Padahal di sana justru banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk energi surya. Tantangannya sekarang adalah bagaimana PLN bisa menyerap dan memanfaatkan energi tersebut secara optimal,” katan Syamsiro.ers/YK/E-9