APBD Harus Digenjot Biayai Sektor Produktif

JAKARTA- Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adriyanto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan membiayai sektor-sektor produktif, sehingga belanjanya berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

“Ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan presisi dalam menyusun kebijakan anggaran,” kata dia dalam keterangannya di Makassar, Selasa (24/2).

APBD, jelasnya,harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.

“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Makassar.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik pada 2026. Dalam kesempatan itu,

Adriyanto juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk Kesepakatan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Sinkronisasi paparnya menjadi jembatan strategis agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dia pun mengingatkan bahwa deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menekankan perlunya penguatan pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal. Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer ke daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.

“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mengarahkan komposisi belanja pada sektor-sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Berdasarkan berbagai kajian, daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi belanja birokrasi.

Selain itu, percepatan realisasi belanja khususnya belanja modal juga menjadi perhatian. Serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.

Resentralisasi Fiskal

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan, target belanja APBN 2026 mencapai 3.843 triliun, dengan postur transfer daerah 693 triliun rupiah, dimana keduanya berkebalikan,. Meski target belanja meningkat hingga 222 triliun rupiah, namun transfer daerah merosot 227 triliun.

“Artinya, target belanja yang membesar lebih terkonsentrasi menjadi agenda pemerintah pusat. Padahal sumber pendapatan pemerintah sejatinya dari akumulasi pendapatan daerah, terutama yang terkait pajak dan bagi hasil pajak,” kata Hafidz.

Secara kasat mata, itu nampak sebagai resentralisasi fiskal, dimana justru postur transfer ke daerah menurun, tetapi pemerintah memiliki alasan lain dimana program-program dari pemerintah pusat sejatinya juga dinikmati daerah, seperti makan bergizi gratis (MBG) yang menyerap konsentrasi anggaran terbesar hingga 223 triliun.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, diantaranya; minimnya transfer daerah yang tidak diimbangi dengan perubahan skema penerimaan pajak dan sumber daya alam cenderung menyedot sumber daya ke pusat, sehingga daerah tidak punya alternatif penerimaan, pajak daerah relatif kecil dan sumber PAD belum memadai.

Kedua, belum ada upaya sistematis untuk menempatkan penerimaan pajak sesuai dengan lokus aktivitas. Pasalnya masih banyak industri migas, pertambangan, perkebunan dan manufaktur yang membayar pajak penghasilan pekerjanya masih di pusat atau sesuai domisili registrasi pajaknya, bukan sesuai lokasi aktivitas terkini.

Hanya pajak badan usahanya yang dibayarkan di daerah, itupun dikurangi aktivitas konsolidasi holding yang dibayarkan kebanyakan di Jakarta. Alhasil bagi hasil pajak Jakarta selalu mendapat lebih banyak dari yang lain.

Ketiga, Eksternalitas dari penerimaan negara berbasis ekstraktif tidak dipertimbangkan sebagai biaya, banyak penerimaan bersifat PNBP yang menjadi domain pemerintah pusat. Padahal dampak langsungnya dirasakan daerah, ini perlu penataan ulang misalnya dana pinjam pakai kawasan hutan, pemakaian ruang laut, dana reboisasi, bea masuk kawasan konservasi, seharusnya menjadi bagian dana eksternalitas yang tetap mengendap di daerah atau pemakaiannya dikunci untuk kepentingan daerah masing-masing.

“Prinsipnya pusat dan daerah perlu menata kembali sistem penerimaan berdasarkan keberlanjutan fiskal dan pembiayaan jangka panjang, bukan sekedar mengedepankan pragmatisme belanja tahunan yang ujungnya anggaran daerah yang sudah sangat minim juga habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin saja,”papar Hafidz.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menilai, tidak hanya APBD yang dimaksimalkan untuk kegiatan yang produktif dan lebih berdampak nyata pada masyarakat tetapi juga APBN.

Memang data menunjukkan hanya beberapa propinsi saja yang tidak punya ketergantungan fiskal kepada pusat misalnya DKI. Sebagian besar daerah sangat tergantung pada dana perimbangan pusat daerah baik itu Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK) dan Dana bagi hasil.

Sebagian besar belanja daerah juga dialokasikan untuk belanja rutin ketimbang untuk belanja modal (pembangunan). Oleh karena itu tidak heran jika daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat.

“Sebaiknya ke depan porsi belanja modal untuk kegiatan produktif harus lebih besar daripada untuk belanja rutin seperti untuk bayar gaji pegawai dan kegiatan rutin Pemda lainnya,”tutup Esther.ers/YK/E-9