Keikutsertaan Indonesia di Awal Pembentukan BoP Memberi Posisi Psikologis Lebih Kuat

JAKARTA- Akademisi Disiplin Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Teuku Rezasyah, , kehadiran sejak awal memberikan posisi psikologis yang lebih kuat dibanding negara yang baru menyatakan keikutsertaan menjelang KTT, termasuk Israel. 

“Dengan hadir di tahap inisiasi yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Indonesia dinilai berupaya menempatkan diri sebagai aktor yang aktif, bukan sekadar pengikut dalam konfigurasi perdamaian global,” katanya, Minggu (22/2)

Menurut Reza, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC sebagai bukti tingginya komitmen Indonesia untuk mempengaruhi struktur dewan yang masih dalam tahap pembentukan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar el Mahfudzi, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo di forum BoP harus dimengerti secara jernih oleh publik dalam negeri. Menurut Nazar, diplomasi pada level global sering kali tidak sepenuhnya terlihat dampaknya dalam jangka pendek, sehingga mudah memunculkan kecurigaan atau spekulasi di ruang publik.

“Apa yang dikerjakan Presiden di BoP perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami posisi strategis Indonesia dan tidak melihatnya sebagai manuver elitis semata,”kata Nazar.

Nazar menilai, keterlibatan Indonesia dalam forum seperti BoP sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa legitimasi kebijakan luar negeri tetap bertumpu pada kepercayaan publik.

Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan secara sistematis apa tujuan, batasan, serta hasil konkret yang ingin dicapai Indonesia dalam forum tersebut, khususnya terkait isu Palestina yang selama ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Lebih lanjut, Nazar menekankan bahwa transparansi dan komunikasi politik yang baik akan memperkuat posisi Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. “Diplomasi yang kuat bukan hanya soal negosiasi di meja internasional, tetapi juga soal dukungan domestik yang solid. Jika publik memahami arah dan kepentingan nasional yang diperjuangkan, maka kehadiran Indonesia di BoP justru menjadi modal moral dan politik yang lebih kokoh,” katanya.

Hadirkan Perdamaian Dunia

Sementara itu, mahasiswa doktoral Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Frederik M Gasa mengatakan dari perpektif komunikasi politik, kehadiran Prabowo di BoP adalah langkah yang baik untuk memperkuat positioning Indonesia dalam lanskap global.

Kehadiran Prabowo di rapat perdana Dewan perdamaian memberikan signal dan keseriusan RI untuk kembali memberi pengaruh di level global, bahwa negara kita besar, bukan kaleng kaleng.

“Hal ini juga menjadi penanda bahwa Indonesia sangat serius dalam menghadirkan perdamaian dunia,”ungkap Frederik.

Kendati demikian, dia tidak memungkiri bahwa tetap banyak juga pandangan lainnya karena masuk BoP tidak gratis. Perbedaan pendapat itu menurutnya sah sah saja di negara demokrasi, namun kita lihat dari perspektif manfaat nyata untuk perdamaian.

“Kita berharap, semoga dengan bergabungnya Indonesia di BoP, kita dapat berperan lebih aktif lagi dalam upaya-upaya menjaga perdamaian dunia,”tutur Frederik.YK/ers/E-9