Miris! Sebagai Negara Agraris Indonesia Masih Impor Bahan Pangan

JAKARTA- Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Gusti Artama Gultom di Jakarta, Minggu (15/2) mengatakan identitas Indonesia sebagai negara agraris karena memiliki lahan atau tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, tapi sangat disayangkan masih jadi importir bahan pangan.

Beberapa bahan pangan yang menjadi langganan impor yakni jagung, daging, gula dan gandum.

“Hingga saat ini, Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum, bahkan bahan baku tempe dan tahu pun Indonesia masih harus impor,”ungkap Gusti kepada Koran Jakarta, Sabtu, (14/2).

Hingga saat ini, Indonesia tetap menyandang identitas sebagai negara agraris. Sebab itu, sangat ironis jika kenyataannya dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya, Indonesia harus mengimpor beberapa komoditas karena tidak bisa dipenuhi dari produksi petani lokal.

Di tengah narasi lumbung pangan dunia dan swasembada pangan, identitas Indonesia sebagai negara agraris menjadi pertanyaan. Negara agraris sangat identik dengan tanah yang subur, lahan pertanian yang luas, iklim tropis dengan cahaya matahari sepanjang waktu, juga mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani.

“Faktor ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara agraris,”ungkapnya.

Jika jati diri Indonesia tutur Gusti adalah negara agraris, semestinya identitas ini tidak hanya kisah di masa lalu saja dimana Indonesi pernah menjadi eksportir gula, sapi, bahkan mencapai swasembada pangan.

Sebagai negara agraris, seharusnya dibarengi dengan penerapan teknologi pertanian yang maju, peningkatan produktivitas pertanian yang tinggi, sistem pertanian yang efisien, sumber daya petani yang mumpuni, dan memiliki kebijakan yang mendukung kuat pertanian.

Indonesia kini menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Di satu sisi, Indonesia justru menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara untuk Global Food Security Index (GFSI). Sementara negara tetangga yakni Malaysia dan Singapore berada pada peringkat ke-41 dan ke-28.

Peringkat GFSI ini menggambarkan sejauh mana keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan, serta sumber daya alam dan ketahanan pangan.

Dalam ilmu ekonomi, memang impor tidaklah selalu salah. Jepang, meski sudah memiliki teknologi pertanian yang sudah maju, juga masih mengimpor sebagian kebutuhan bahan pangannya. Namun, kunci utama yang membedakan adalah struktur ekonomi dan daya tawar negara tersebut dalam perdagangan global.

Aktivitas impor bagi negara maju dan kuat seperti Jepang, merupakan pilihan yang rasional, artinya ada faktor lain yang menyebabkan impor menjadi lebih rasional dibandingkan harus memproduksi sendiri. Faktor itu dapat disebabkan keterbatasan lahan atau biaya produksi di negaranya lebih tingi akibat upah yang tinggi pula.

Ketahanan vs Kedaulatan

Lebih lanjut dijelaskan kalau ketahanan pangan berbicara tentang ketersediaan dan akses, termasuk melalui impor. Sementara kedaulatan pangan menekankan kemampuan produksi domestik dan kontrol atas sistem pangan. Indonesia tampaknya terlalu nyaman dengan pendekatan ketahanan berbasis impor, tetapi belum cukup berani membangun kedaulatan berbasis produktivitas dan teknologi. Impor bukanlah solusi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kebergantungan impor sangat rentan terhadap gejolak harga global, fluktuasi nilai tukar, gangguan rantai pasok global bahkan kondisi geopolitik internasional. Memang dalam jangka pendek, impor memang menjadi cara cepat untuk memenuhi ketersediaan bahan pangan.

“Kebergantungan impor tidak hanya akan melemahkan posisi petani selaku produsen utama,” katanya.

Di tingkat petani, harga komoditas akan semakin fluktatif dan cenderung akan merugikan petani, terutama saat musim panen. Kondisi itu membuat petani dihadapkan pada ketidakpastian pasar. Akan tetapi, juga berdampak terhadap seluruh rantai subsitem agribisnis pertanian mulai dari industri hulu (industri benih, pupuk, peralatan pertanian), usaha tani, industri hilir (pengolahan), dan distribusi serta rantai pemasaran juga akan terganggu.

Dengan melemahnya kinerja seluruh rantai subsitem agribisnis ini, dampaknya tidak saja hanya kerugian petani, namun kerugian ekonomi nasional yang lebih besar termasuk hilangnya nilai tambah dan kehilangan lapangan pekerjaan.

Sistem pertanian saat ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan teknologi konvensional. Pertanian saat ini telah dihadapkan pada tantangan perubahan iklim, peningkatan suhu, pergeseran musim dan kekeringan. Dibutuhkan pengembangan varietas benih yang bisa menjawab semua tantangan seperti itu, serta produktivitas yang tinggi.

Anggaran penelitian terkait pertanian harus ditingkatkan, melakukan modernisasi pertanian dan manajemen air khususnya pada saat musim kemarau. Regenerasi petani juga harus dilakukan dengan menghadirkan petani yang ‘melek’ teknologi dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pengurangan impor secara bertahap, tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan pembatasan perdagangan semata. Indonesia harus memiliki rencana jangka panjang untuk pembanguan pertanian. Kunci utamanya terletak pada penguatan usaha tani dan percepatan implementasi teknologi. Peningkatan produktivitas melalui benih/bibit unggul, mekanisasi, modernisasi irigasi, dan pemanfaatan digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pertanian.

Pemerintah tambahnya harus mengevaluasi arah pembangunan sektor pertanian nasional jika ingin benar-benar mencapai kemandirian pangan. Perlunya evaluasi itu dengan melihat pendekatan yang dilakukan Tiongkok di mana Pemerintahnya lebih fokus pada penguatan teknologi dan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.

Sementara itu, Anggota DPD Pemuda Tani Indonesia (PTI), Pranasik Faihaan, menilai Indonesia punya persoalan mendasar dalam tata kelola sektor pertanian nasional. “Kita punya lahan luas, iklim tropis yang mendukung, dan petani yang berpengalaman. Tetapi jika kebijakan tidak konsisten dan produksi dalam negeri tidak diproteksi dengan serius, maka impor akan terus menjadi pilihan instan,” kata Pranasik.

Pranasik menyoroti fakta bahwa sejumlah lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini terbukti produktif justru menghadapi berbagai gangguan, mulai dari persoalan perizinan, konflik tata ruang, hingga minimnya dukungan infrastruktur. Ketika lahan produktif terganggu atau beralih fungsi tanpa perencanaan matang, produksi dalam negeri otomatis menurun.

Dalam situasi tersebut, pemerintah kerap menjawab kekurangan pasokan dengan membuka keran impor. “Ini pola yang harus diputus. Jangan sampai yang sudah menghasilkan malah tidak dijaga keberlanjutannya,” katanya.

Di sisi lain, dia mengapresiasi sejumlah langkah yang mulai dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, terutama kebijakan Bulog yang membeli hasil produksi petani dalam kondisi apa pun (at any condition) guna menjaga stabilitas serapan dan harga di tingkat petani. Langkah itu memberi kepastian pasar yang sangat dibutuhkan petani, terutama saat panen raya.

“Ketika Bulog hadir sebagai pembeli yang konsisten, petani tidak lagi dihantui kekhawatiran harga anjlok,” ujarnya.ers/YK/E-9