Pesan Tegas Prabowo di Hari Pers Nasional 2026: Pers Harus Jadi Penjaga Demokrasi, Bukan Korban Disrupsi

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tidak boleh sekadar menjadi perayaan simbolik tahunan. Lebih dari itu, HPN harus dimaknai sebagai momen strategis untuk menyatukan kekuatan insan pers nasional dalam menghadapi gelombang tantangan baru yang kian kompleks, mulai dari disrupsi digital, tekanan ekonomi media, hingga dominasi algoritma dan kecerdasan buatan (AI).

Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri Puncak Peringatan HPN 2026 di Serang, Banten. Menurut Muhaimin, Presiden berharap pers Indonesia mampu melakukan konsolidasi menyeluruh agar peran strategis jurnalisme tetap relevan dan berdampak bagi masyarakat luas.

“Presiden berharap Hari Pers Nasional ini menjadi momentum konsolidasi untuk menghadapi tantangan baru dan berbagai kesulitan yang muncul. Semangat jurnalisme dan peran media yang dinantikan masyarakat harus diwujudkan melalui persatuan dan penguatan bersama,” ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin.

Ia menekankan konsolidasi yang dimaksud Presiden tidak terbatas pada internal insan pers. Lebih luas lagi, konsolidasi itu mencakup kolaborasi dan sinergi antara pers, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, tanpa kerja sama lintas sektor, pers akan semakin tertekan oleh perubahan ekosistem informasi yang sangat cepat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan salam hormat dan ucapan selamat kepada seluruh insan pers di Tanah Air yang memperingati HPN 2026, sebagai bentuk apresiasi atas peran pers dalam menjaga demokrasi dan kepentingan publik.

Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan pers nasional berjuang sendirian di tengah disrupsi digital. Pemerintah, kata dia, bertekad menjaga keberlanjutan ekosistem pers, termasuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi industri media agar jurnalisme berkualitas tetap hidup.

“Negara berkomitmen memastikan media massa mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil, sehingga jurnalisme yang bermutu tetap menjadi suluh demokrasi,” tegasnya.

Ia juga menilai kualitas pers sangat menentukan arah demokrasi di tengah banjir informasi dan dominasi platform digital berbasis algoritma.

Dukungan pemerintah juga mencakup penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights) yang diterapkan di sejumlah negara maju. Langkah ini dinilai penting agar media tidak terus-menerus dirugikan oleh platform digital global.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menilai HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik, kolaborasi, serta optimisme nasional melalui praktik jurnalisme yang sehat dan profesional. Ia menegaskan pers yang kuat akan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi dan kekuatan bangsa.

Ketua PWI Pusat Ahmad Munir menambahkan bahwa pers bukan sekadar industri informasi, melainkan memiliki tanggung jawab kebangsaan. Kritik pers terhadap pemerintah, menurutnya, adalah bagian dari tanggung jawab moral agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar.

Puncak HPN 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” diharapkan menjadi titik balik bagi kebangkitan pers nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan pers yang independen, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.