Pemerintah Terus Perkuat Kemandirian di Tengah Gejolak Geopolitik Global

JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dalam kondisi seperti apa pun, Indonesia jelas berusaha untuk mandiri.“Pemerintah terus memperkuat kemandirian nasional di tengah situasi geopolitik dunia yang sedang bergejolak,” kata Prasetyo di di Jakarta, Senin (26/1).

Pernyataan Mensesneg merupakan tanggapan atas kemungkinan adanya arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran kabinet terkait eskalasi konflik global yang kian memanas, termasuk spekulasi potensi perang dunia ketiga.

Prasetyo mengatakan bahwa kemandirian mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, energi, hingga ekonomi nasional.

Langkah itu dinilai penting agar Indonesia tidak bergantung pada pihak luar apabila terjadi gejolak atau krisis global.

“Pertama, tentu mandiri pangan, kemudian mandiri energi, mandiri ekonomi. Supaya kalau terjadi sesuatu, kita tidak bergantung,” jelas Mensesneg.

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pekan lalu mengatakan Indonesia tegas memilih jalan menuju perdamaian dan stabilitas global daripada kekacauan.

Sikap politik Indonesia itu disampaikan Prabowo di hadapan sejumlah pemimpin negara, ekonom-ekonom ternama dunia, kelompok investor global, para pengusaha dunia, akademisi dan praktisi yang seluruhnya berkumpul di Congress Hall untuk menyimak pidato khusus dari Prabowo.

“Kami ingin menjadi sahabat bagi semua. Tidak menjadi musuh bagi siapa pun. Seribu sahabat terlalu sedikit bagi kami, satu musuh terlalu banyak,” kata Presiden.

Sikap tersebut menjadi dasar dari arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persahabatan, tanggung jawab, perdamaian, stabilitas, dan keberlanjutan.

Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan kemandirian nasional penting di tengah situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian.

Kendati demikian, juga harus ditelaah secara kritis agar tidak berhenti sebagai retorika politik. Dalam konteks global, di mana konflik antarnegara, rivalitas kekuatan besar, dan ancaman krisis energi maupun pangan semakin nyata, gagasan kemandirian menjadi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki modal dasar untuk mandiri. Namun, modal tersebut tidak otomatis menjamin ketahanan jika tidak diolah dengan kebijakan yang konsisten, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang.

Mandiri pangan, misalnya, bukan hanya soal meningkatkan produksi beras, tetapi juga soal diversifikasi sumber pangan agar masyarakat tidak bergantung pada komoditas impor seperti gandum dan kedelai.

“Selama ini, kebergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan proteksionis negara produsen,”tegas Muliarta.

Jika pemerintah serius, maka strategi kemandirian pangan harus mencakup perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi, modernisasi teknologi pertanian, serta penguatan riset terhadap komoditas lokal seperti sorgum, sagu, dan umbi-umbian.

“Tanpa langkah konkret tersebut, kemandirian pangan hanya akan menjadi slogan yang diulang setiap kali krisis global muncul,”tandasnya.

Terjebak Paradoks

Hal serupa berlaku pada energi. Indonesia memang kaya sumber daya fosil, tetapi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) menunjukkan bahwa kemandirian energi masih jauh dari tercapai.

Transisi menuju energi terbarukan harus dipercepat, bukan hanya untuk mengurangi kebergantungan pada impor, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Bioenergi berbasis kelapa sawit, biomassa, dan energi surya menurut Muliarta adalah peluang besar, tetapi membutuhkan investasi, regulasi yang jelas, serta keberanian politik untuk mengurangi dominasi energi fosil.

“Tanpa itu, wacana mandiri energi akan terus terjebak dalam paradoks: kaya sumber daya, tetapi tetap bergantung pada pasokan luar negeri,”tegasnya.

Sedangkan kemandirian ekonomi, pada akhirnya, adalah fondasi yang menopang dua sektor tadi. Ekonomi yang kuat tidak bisa hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan harus bertumpu pada industri hilir yang bernilai tambah tinggi.

“Jika dijalankan dengan serius, Indonesia bukan hanya akan mampu bertahan dalam krisis global, tetapi juga tampil sebagai negara yang benar-benar berdaulat, resilien, dan mampu menentukan arah masa depannya sendiri,”pungkas Muliarta.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Erwin Syahrial, menilai agenda kemandirian nasional yang terus ditekankan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar narasi politik. Menurutnya, kemandirian tersebut sudah ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan kerangka regulasi yang nyata, meski belum sepenuhnya menjelma menjadi kapasitas struktural negara yang utuh.

Erwin menjelaskan, berbagai capaian seperti swasembada beras dan pembangunan bendungan menunjukkan kehadiran dan kerja negara dalam menjaga ketahanan sektor strategis. Namun, langkah-langkah tersebut baru berada pada level ketahanan komoditas, belum sampai pada tahap kemandirian struktural yang menyeluruh.

“Secara sederhana, program-program itu baru menjadi pondasi, belum bangunan yang utuh,” tutup Erwin.ers/YK/E-9