Kim Jong Un Larang Warga Rayakan Natal, Diminta Fokus pada Ulang Tahun Neneknya

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Korea Utara, negara yang dikenal sangat tertutup dari dunia luar, kembali menjadi sorotan publik karena peraturan unik dan ketat yang diterapkan oleh pemerintah.

Di bawah kepemimpinan Presiden Kim Jong Un, kehidupan masyarakat di negara ini digambarkan seperti berada di dalam “sangkar emas”, di mana setiap tindakan diawasi secara ketat dan peraturan presiden bersifat mutlak.

Siapa pun yang melanggar aturan ini bisa menghadapi ancaman serius, bahkan nyawa menjadi taruhannya.

Salah satu peraturan yang dinilai aneh dan tidak biasa adalah larangan merayakan Natal. Sementara hampir semua negara di dunia memperingati Natal setiap tanggal 25 Desember, Korea Utara memiliki kebijakan berbeda.

Kim Jong Un menegaskan bahwa rakyatnya tidak boleh merayakan Natal. Sebagai gantinya, masyarakat diminta merayakan ulang tahun nenek sang presiden, Kim Jong Suk.

Kebijakan ini bukanlah hal baru, karena sudah diterapkan sejak tahun 2016. Pada tanggal 25 Desember 2016, Korea Utara merayakan Natal terakhirnya. Sejak saat itu, perayaan Natal dilarang total, termasuk penggunaan ornamen atau dekorasi Natal di rumah-rumah warga.

Larangan ini secara resmi menghapuskan perayaan hari besar tersebut dari kalender masyarakat, sehingga Natal dianggap bukan hari keagamaan yang penting, melainkan pengaruh asing yang harus dihilangkan dari kehidupan sehari-hari.

Beberapa tahun terakhir, Rezim Pyongyang terus menegaskan bahwa Natal bukanlah tradisi asli Korea Utara. Pemerintah menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan budaya dan ideologi nasional.

Larangan ini berlaku untuk seluruh warga, tanpa pengecualian, dan siapa pun yang mencoba merayakan Natal diyakini bisa menghadapi sanksi tegas dari pemerintah.

Di tahun 2025, larangan ini kembali diperkuat melalui peraturan presiden terbaru. Pemerintah menegaskan bahwa warga harus fokus pada perayaan yang dianggap sah dan resmi, termasuk menghormati figur keluarga pemimpin negara, seperti Kim Jong Suk, nenek Kim Jong Un.

Langkah ini sekaligus menjadi simbol kontrol pemerintah atas kehidupan masyarakat, yang menunjukkan bagaimana kebijakan negara bisa mengatur bahkan aspek budaya dan agama warganya.

Dengan kebijakan yang tegas ini, Natal bukan lagi menjadi hari besar bagi masyarakat Korea Utara, melainkan dihapus dari tradisi dan diganti dengan perayaan yang selaras dengan agenda politik dan ideologi pemerintah.

Hal ini menegaskan reputasi Korea Utara sebagai negara yang ketat, tertutup, dan selalu menjaga pengaruh asing seminimal mungkin dalam kehidupan rakyatnya.