Ni Luh Djelantik Geram Soal Bule Bonceng Tiga di Bali, Ultimatum Keras untuk Gojek dan Grab

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Sebuah rekaman aksi pengemudi ojek online yang membawa tiga turis asing sekaligus di Bali memicu reaksi keras dari tokoh publik sekaligus anggota DPD RI asal Bali, Ni Luh Djelantik.

Bagi Ni Luh, insiden itu bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, tetapi bentuk ketidakpedulian terhadap keselamatan dan citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam pernyataannya, Ni Luh menegaskan bahwa operator ojek online, baik Gojek maupun Grab tidak bisa lagi hanya mencari uang di Bali tanpa memikirkan dampak sosial dan keselamatan.

“Aplikator Gojek dan Grab jangan cuma cari duit saja di Bali. Lihat ini kelakuan siapa? Kalian harus bentuk tim satgas untuk razia oknum-oknum yang mengaku jadi driver kalian. Buat kartu khusus, jika tidak bisa menunjukkan maka pengemudi akan kami blacklist dari daerah kami," tulisnya sebagai caption.

Nada frustrasi itu muncul karena persoalan serupa sudah berlangsung lama. Bali, menurut Ni Luh, sudah cukup repot mengurus masalah pariwisata, lingkungan, dan sosial ditambah lagi kini harus menangani pengemudi ojek online yang ugal-ugalan.

Isu Utamanya: Keselamatan & Tanggung Jawab

Aksi membawa tiga penumpang bukan hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi sangat berisiko. Ni Luh bahkan menekankan soal pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan:

“Kalau kelima orang ini kecelakaan dan mati, biaya mecarunya ratusan juta rupiah. Siapa yang menanggung?”

Pernyataan itu menegaskan bahwa permasalahan bukan sekadar soal pelanggaran teknis, tetapi menyentuh aspek ekonomi, sosial, hingga adat. Dalam tradisi Bali, kecelakaan fatal menimbulkan rangkaian upacara dan biaya besar, sehingga pelanggaran semacam ini bukan hal sepele.

Tuntutan kepada Operator Ojek Online

Ni Luh menyampaikan seruan yang tergolong tegas dan terstruktur:

Pembentukan satgas internal untuk mengawasi pengemudi ojek online.

Penerbitan kartu khusus identitas pengemudi untuk wilayah Bali.

Sistem blacklist desa bagi pengemudi yang tidak memiliki kartu atau melanggar aturan.

Pemanggilan resmi manajemen Gojek dan Grab wilayah Bali–Nusra untuk memberikan penjelasan.

Keterlibatan perangkat desa, termasuk perbekel dan aparat desa di wilayah terdampak seperti Badung.

Menurut Ni Luh, desa-desa di Bali turut menanggung risiko sosial akibat pengemudi yang tidak tertib, mulai dari kemacetan, sengketa di jalan, hingga kecelakaan wisatawan.

Latar Emosional dalam Seruan Ni Luh

Reaksi Ni Luh bukan hanya soal ketertiban, tetapi kegelisahan atas gambaran Bali di mata pengunjung internasional. Baginya, keselamatan wisatawan justru menjadi investasi citra jangka panjang. Pengemudi ojek online yang tidak disiplin memperburuk reputasi Bali dan mengancam keberlanjutan pariwisata, sumber ekonomi utama bagi masyarakat.

Bali selama ini dikenal menegakkan prinsip ramah kepada tamu, tegas pada pelanggaran. Maka ketika pelanggaran terang-terangan terjadi di jalanan tanpa kontrol dari perusahaan penyedia aplikasi, wajar bila kritik tajam muncul.

Lebih dari Sekadar Pelanggaran Lalu Lintas

Kasus bule bonceng tiga hanyalah satu contoh dari persoalan sistemik yang dikhawatirkan Ni Luh, seperti maraknya driver dadakan tanpa identitas jelas, pengemudi pendatang yang tidak memahami standar keselamatan dan budaya lokal hingga wisatawan yang akhirnya beranggapan bahwa perilaku berbahaya dapat diterima di Bali.

Menurut Ni Luh, hal tersebut dapat dicegah apabila perusahaan aplikator menempatkan pengawasan ketat dan bukan sekadar memperluas jaringan demi pendapatan.

Apakah Ini Akan Menghasilkan Perubahan?

Ultimatum Ni Luh mendapat dukungan luas dari masyarakat Bali, khususnya pelaku adat, pekerja pariwisata, dan warga lokal yang merasa ketertiban kampung mereka terganggu akibat pengemudi ojek online yang tidak bertanggung jawab.

Seruan ini bukan sekadar amarah, tetapi panggilan untuk menata kembali industri transportasi daring di Bali agar wisatawan merasa aman, warga lokal tidak menanggung resiko budaya dan sosial dan operator ojek online bertanggung jawab terhadap platform yang mereka jalankan.

Bali menyambut semua wisatawan dengan tangan terbuka, tetapi bukan berarti menoleransi perilaku yang membahayakan orang lain dan merusak tatanan lokal. Sikap Ni Luh mencerminkan semangat Bali: menjaga harmoni, tetapi berani tegas ketika batas dilanggar.

Apakah ultimatum ini akan membuka jalan menuju regulasi baru? Satu hal jelas, masyarakat Bali tidak lagi ingin menjadi pihak yang selalu mengambil risiko dari kesalahan yang dibuat pihak lain.***