Hindari Impor, Masyarakat Diimbau Prioritaskan Produk Makanan Lokal

JAKARTA- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan untuk menghadapi pasar bebas tersebut, masyarakat diminta menghindari produk-produk yang dihasilkan dari impor dan lebih memprioritaskan produk makanan lokal. Sebab, Indonesia sedang melawan perdagangan pasar bebas di mana yang mengatur adalah mereka yang kuat dan memiliki modal yang besar.

Pemerintah,katanya,mendorong para pemangku kepentingan di desa untuk mengembangkan ekonomi, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, program MBG bakal membutuhkan 82,9 juta produk seperti telur, ikan, ayam, sayur, hingga buah. Program tersebut jika dijalankan dengan benar akan menumbuhkan ekonomi desa dan memberikan dampak ke masyarakat.

Ia mengatakan saat ini komoditas ayam dan telur di Indonesia hanya diperoleh dari Thailand dan Malaysia. Indonesia juga mengimpor kedelai dan gandum dari Amerika Serikat (AS), karena komoditas-komoditas tersebut sulit tumbuh di Tanah Air.

“Masyarakat seharusnya mengonsumsi komoditas-komoditas yang memang melimpah di Indonesia. Indonesia harus bisa swasembada pangan, tak boleh ditawar-tawar lagi, agar ekonomi rakyat tumbuh,” kata Menko Pangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton pada 2025, naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024, yang dibarengi dengan tidak adanya impor komoditas tersebut pada tahun ini. Produksi jagung juga meningkat 9,34 persen pada tahun ini menjadi 16,55 juta ton.

Kenaikan harga gabah menjadi 6.500 rupiah per kg juga merupakan keberpihakan Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Data terbaru mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) telah menyentuh 124 pada tahun ini dari 116 pada 2024, meningkat 6,9 persen.

Walaupun perbaikan karbohidrat sudah hampir teratasi dengan membaiknya kondisi petani padi dan petani jagung, persoalan lain yang masih dihadapi terkait persoalan protein, menimbang nelayan dan peternak masih dalam kondisi miskin.

Paradigma Usang

Pada kesempatan berbeda, Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta mengatakan obsesi pemerintah terhadap swasembada beras sebagai bentuk “kemalasan kebijakan” yang berbahaya.

“Kita terjebak dalam paradigma usang bahwa ketahanan pangan sama dengan ketersediaan beras. Padahal, Indonesia adalah surga umbi-umbian (ubi, talas, singkong, jagung, porang, sagu) yang justru kita abaikan demi mengejar angka produksi satu jenis tanaman rumput bernama padi,”tandas Muliarta.

Padi terangnya adalah tanaman manja. Ia butuh air sangat banyak, butuh irigasi teknis, dan rentan hama. Namun, kita memaksakan padi ditanam di semua tempat, dari lahan rawa hingga lahan kering.

“Kebijakan Padi sentris membuat kita memboroskan anggaran triliunan rupiah untuk mencetak sawah baru di lahan yang tidak cocok, padahal di sana sagu atau ubi bisa tumbuh subur secara alami. Kita melawan alam demi nasi, dan itu biaya ekologisnya mahal sekali,” kata Muliarta.

Data kesehatan juga menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia sangat tinggi. Salah satu pemicunya adalah konsumsi nasi putih (indeks glikemik tinggi) yang berlebihan tanpa serat yang cukup. Sementara Talas dan ubi memiliki indeks glikemik yang lebih rendah (lebih sehat), kaya serat, dan mengandung antioksidan yang tidak dimiliki beras putih.

“Swasembada beras yang kita banggakan itu semu jika rakyatnya diabetes. Talas dan ubi bukan makanan orang miskin, itu superfood masa depan yang justru kita hinakan dengan label pangan inferior,”tegas Muliarta.

Selama indikator keberhasilan Kementerian Pertanian hanya diukur dari surplus beras, maka talas dan ubi akan selamanya menjadi yatim piatu dalam kebijakan negara. Pemerintah gagal menciptakan pasar. Petani mau menanam talas/ubi kalau ada industri yang menyerap (tepung, kosmetik, farmasi).

“Selama pemerintah hanya sibuk mengurus Bulog untuk beras, umbi-umbian akan tetap jadi tanaman pagar, bukan komoditas industri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai perlawanan terhadap perdagangan pasar bebas menunjukkan bahwa persoalan pangan Indonesia pada akhirnya bermuara pada keberanian politik pemerintah.

Iyuk mengatakan tantangan utama Indonesia bukan hanya soal kebergantungan terhadap impor komoditas, tetapi keberanian untuk mengambil langkah strategis yang berpihak pada produksi nasional.

“Pada akhirnya, muaranya adalah keberanian politik. Pemerintah harus berani mengambil keputusan yang melindungi produsen dalam negeri,” katanya.

Ia menilai dominasi negara-negara besar dalam arsitektur perdagangan global membuat posisi Indonesia seringkali lemah, terutama ketika komoditas pangan domestik harus berhadapan dengan harga impor yang lebih murah. Sebab itu, keberpihakan politik diperlukan agar Indonesia tidak terus terjebak dalam struktur pasar yang tidak menguntungkan.

Iyuk juga mendorong Pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penguatan produksi, tetapi juga reformasi kebijakan perdagangan dan perlindungan pasar domestik secara lebih sistematis.