Pemulihan Kepercayaan Publik Sinyal Positif bagi Stabilitas Ekonomi Nasional

JAKARTA – Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI) Iyuk Wahyudi mengatakan pemulihan kepercayaan publik merupakan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional.

Peningkatan IKKP LPS ke level 130,6 pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan hasil konkret dari kebijakan fiskal dan komunikasi ekonomi pemerintah.

“IKKP yang menguat ini bukan sekadar angka statistik, tapi juga cerminan bahwa masyarakat mulai percaya kembali pada arah ke­bijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah,” ujar Iyuk di Yogyakarta, Senin (27/10).

Ia menilai gaya komunikasi Purbaya yang blak-blakan dan sering disebut ‘koboi’ justru memberi efek kejut yang dibutuhkan publik di tengah ketidakpastian ekonomi.

“Masyarakat sering jenuh dengan bahasa birokratis yang terlalu diplomatis. Gaya seperti Purbaya bisa membuat pesan ekonomi lebih membumi dan terasa jujur,” lanjutnya.

Tantangan utama pemerintah ke depan kata Iyuk bukan hanya mempertahankan kepercayaan publik, tetapi juga memperluasnya mela­lui konsistensi kebijakan.

“Kepercayaan publik itu bukan sesuatu yang permanen. Ia harus terus dirawat dengan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat luas. Pemulihan kepercayaan publik harus diikuti dengan peningkatan kredibilitas institusional,” ujarnya.

Iyuk pun mengingatkan agar gaya komunikasi terbuka seperti yang diterapkan Purbaya tetap dibarengi dengan regulasi yang bisa benar-benar diterapkan. “Dan yang lebih penting, gebrakan-gebrakan verbal dan naratif di awal yang memiliki efek kejut itu harus diikuti oleh keberanian menerbitkan kebijakan atau regulasi yang konstruktif disertai reformasi kelembagaan yang terukur dan sistemik. Sebab tanpa kedua hal tersebut, hampir dipastikan keriuhan yang terjadi di masyarakat hanya bersifat gymic dan cari perhatian belaka

Mulai Pulih

Kepercayaan publik kepada Pemerintah dinilai mulai pulih kembali setelah sempat merosot dan puncaknya meledak pada kerusuhan di beberapa tempat pada akhir Agustus 2025 lalu.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan mulai pulihnya kepercayaan publik itu tecermin pada Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) yang dipublikasikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data IKKP LPS, indeks meng­alami penguatan ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya.

“Kemarin waktu Juli, Agustus, dan September, (indeks) turun terus ke titik terendah. Inilah terjadi banyak demo. Tapi, kami lakukan kebijakan yang, mungkin agak drastis atau ceplas-ceplos bagi sebagian kalangan, tapi berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut perbaikan kepercayaan itu didukung oleh kualitas kinerja ekonomi yang juga membaik. “Ketika ekonomi buruk, mereka (masyarakat-red) nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi, ketika (ekonomi) mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah,” papar Menkeu.

Dengan gaya komunikasi yang kerap dikritik lantaran dianggap ceroboh atau bergaya ‘koboi’ justru berpengaruh positif terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Menurut Menkeu, hal itu dia lakukan karena Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bergerak cepat supaya pertumbuhan ekonomi terakselerasi pada kuartal IV tahun 2025.

“Saya hanya perpanjangan tangan dari Presiden, Kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan IV tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan? Saya harapkan ke depan lebih bagus lagi,” tutur Purbaya.

Dalam kesempatan lain, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, mengatakan persoalannya buka pada gaya komunikasi, tetapi dalam komunikasi pemerintah harus konsisten dalam pernyataan dengan kenyataan di lapangan.

“Dalam keterbukaan informasi seperti saat ini, kebijakan ekonomi baik fiskal ataupun moneter tidak boleh satu arah lagi. Pemerintah perlu mempertimbangkan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang diumumkan,” kata Suhartoko.

Kredibilitas dan konsistensi pemerintah benar-benar dipertaruhkan untuk efektifitas kebijakannya. Komunikasi pejabat Pemerintah antara pernyataan dan kenyataan di lapangan sangat cepat diketahui masyarakat dan tentu saja akan muncul reaksi setelah itu.