Agar Ekonomi Tumbuh 8%, Butuh Serapan Investasi Rp13.032 Triliun

JAKARTA- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Indonesia perlu menyerap investasi senilai Rp13.032 triliun dalam lima tahun ke depan agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Target tersebut lebih tinggi dari total investasi selama satu dekade terakhir yang mencapai Rp9.117 triliun,” katanya dalam acaraInvestor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu (8/10).

“Kalau dalam 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024 investasi yang masuk adalah kurang lebih Rp9.100 triliun, lima tahun ke depan dari 2025 sampai 2029 (ditargetkan) mencapai lebih dari Rp13.032 triliun. Itu investasi yang diharapkan masuk dalam rangka kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen pada 2029,” ia menambahkan.

Menurut Rosan, investasi masih menjadi pendorong utama ekspansi ekonomi nasional. Sepanjang 2014-2024, total investasi domestik dan asing terus tumbuh stabil meski dihadapkan pada tekanan global.

BKPM mencatat realisasi investasi pada Januari-Juni 2025 telah mencapai 942,9 triliun rupiah atau 49,5 persen dari target tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun.

Sementara untuk kuartal III 2025, realisasi investasi diperkirakan telah mencapai sekitar 1.400 triliun rupiah atau 74 persen dari target tahunan.

Lebih lanjut, Rosan menekankan kalau percepatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat bergantung pada keberhasilan Indonesia menarik lebih banyak investor.

“Banyak sekali sebetulnya opportunity yang ada di kita, yang selama ini mungkin hanya menjadi kesempatan tanpa ada implementasi yang kuat,” katanya.

Ia menyebut sektor energi terbarukan sebagai salah satu frontier investasi yang sangat menjanjikan, namun belum dimanfaatkan optimal. Indonesia sendiri telah berkomitmen mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain sektor energi bersih, dirinya juga menyoroti sejumlah kesepakatan perdagangan seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA) dan Kanada (ICA CEPA) juga diharapkan memperkuat arus investasi asing ke sektor manufaktur dan infrastruktur digital.

Devisa Ekspor

Menanggapi pernyataan Rosan, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, kalau dałam 10 tahun terakhir investasi terealisasi 9117 triliun rupiah, maka dalam lima tahun ke depan jika ditargetkan naik itu sudah selayaknya. Sebab, Indonesia tidak bisa terus mengandalkan utang dań pająk untuk generate income.

“Kalau Indonesia bisa generate income dengan meningkatkan devisa melalui ekspor dan investasi, maka fundamental ekonomi makin menguat,” kata Esther.

Selama ini terang Esther, pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan target. Pertama, Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan peringkat Indeks Ease of Doing Business (EODB-nya), dengan perbaikan di berbagai bidang seperti perizinan usaha daring dan sistem perpajakan.

Kedua, reformasi, Pemerintah memperkenalkan inisiatif seperti sistem Pengajuan Tunggal Daring (OSS) untuk menyederhanakan proses pendaftaran usaha, meskipun implementasi awal menghadapi tantangan.

Kendati demikian papar Esther, Indonesia masih punya pekerjaan rumah (PR) besar dalam penyederhanaan perijinan bisnis, dan kepastian hukum dań regulasi.

“Selama itu belum beres, maka target investasi bisa meleset. Hal lain yang perlu dipertimbangkan lagi bagaimana investasi menciptakan lapangan pekerjaan, apalagi saat ini jumlah pengangguran meningkat,” katanya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan, Pemerintah harus meningkatkan kepercayaan asing agar caloninvestor lebih percaya menanamkan modalnya di Indonesia.

“Beberapa strategi dapat dilakukan tapi yang paling penting adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara serius dalam rangka menekan ekonomi biaya tinggi karena ini yang sering dikeluhkan,” kata Wibisono.

Selain penegakan hukum, langkah-langkah seperti insentif fiskal dan non-fiskal tetap dibutuhkan untuk menarik investor, memberi fasilitas pajak bagi yang berinvestasi di daerah terpencil, dan juga mempermudah proses investasi dengan memotong birokrasi,” pungkasnya.