Kasus Keracunan Meningkat, Pandji Pragiwaksono Desak Pemerintah Tinjau Ulang Program MBG

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Komika sekaligus pegiat politik Pandji Pragiwaksono kembali mencuri perhatian publik usai menyuarakan pendapat tegasnya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut belakangan menjadi sorotan karena munculnya sejumlah kasus keracunan massal yang diduga terkait pelaksanaannya di beberapa daerah.

Melalui kanal YouTube pribadinya, Pandji merilis sebuah video pada Selasa, 7 Oktober 2025, di mana ia menyampaikan pandangannya bahwa program MBG sebaiknya dihentikan sementara waktu.

Menurut Pandji, langkah penghentian sementara bukanlah bentuk kegagalan, melainkan tindakan bijak yang justru dapat memberikan dampak positif bagi kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ia menilai bahwa jeda pelaksanaan diperlukan agar pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai kondisi di lapangan.

“Bagaimana caranya Pak Prabowo bisa melakukan keputusan-keputusan terbaik, kalau informasinya tidak terlengkap?” ujar Pandji dalam video tersebut.

Komika berusia 46 tahun itu menegaskan bahwa penghentian sementara akan memberi waktu bagi Presiden dan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme dan pelaksanaan program MBG.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan program tersebut benar-benar memberi manfaat sesuai tujuan awal yakni meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

“Dengan menghentikan program sejenak, Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh,” lanjutnya.

Pandji juga menyampaikan bahwa publik ingin melihat Presiden Prabowo mengoptimalkan segenap kemampuannya demi kemajuan bangsa.

“Kita semua, kami semua ini, pengin Pak Prabowo bisa melakukan yang terbaik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pandji menyarankan agar pemerintah secara terbuka mengumumkan penghentian sementara program MBG apabila langkah tersebut diambil.

Menurutnya, transparansi sangat penting agar masyarakat dapat memahami alasan di balik keputusan tersebut dan menghindari munculnya spekulasi liar.

“Pemerintah sebaiknya menjelaskan bahwa ini jeda untuk evaluasi, bukan pembatalan,” tambahnya.

Pernyataan Pandji ini pun menuai beragam tanggapan dari publik dan pengamat politik, yang menilai bahwa kritik konstruktif semacam ini perlu dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional.