Presiden Hentikan Kunker DPR ke Luar Negeri dan Hapus Tunjangan

JAKARTA- Dalam pernyataan bersama dengan Ketua Umum Partai Politik di parlemen Presiden Prabowo Subianto, mengatakan sepakat untuk menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, Presiden menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” kata Prabowo.

Kepala Negara menambahkan, usulan lain dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh DPR RI.

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPI) dalam surat terbuka yang ditandatangani Ketua Umum PPI Australia, Wildan Ali di Canberra, Sabtu (30/8) menyampaikan rasa kecewa dan mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang lebih memilih untuk berada di Australia di saat rakyat Indonesia sedang menyuarakan aspirasi dan melakukan demonstrasi.

Terlebih lagi, jika memang betul kunjungan ke Sydney, Australia merupakan sebuah kunjungan kerja, maka publik berhak bertanya mengapa durasi kunjungan kerja hingga akhir pekan, padahal semua orang tahu bahwa tidak ada aktivitas kantor di Australia pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga kegiatan bilateral antar negara tidak mungkin dilaksanakan.

“Mengapa anggota dewan justru ikut serta dalam kegiatan non-kerja seperti ajang Sydney Marathon dan wisata ke Blue Mountain dan Scenic World & Echo Point,” sebut Wildan.

Gaya Hidup Mewah

Tindakan-tindakan tersebut jelas PPI bukan hanya bertolak belakang dengan rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran, tetapi juga memperlihatkan gaya hidup

bermewah-mewahan di tengah derita rakyat. Kalaupun menggunakan uang pribadi, PPI merasa hal itu tetap tidak pantas mengingat kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik

saja.

“Sikap demikian jelas memperlihatkan hilangnya empati terhadap penderitaan dan kemarahan rakyat Indonesia,” sebut PPI.

Mereka pun meminta delegasi Komisi XI DPR RI memberikan penjelasan secara langsung dan terbuka kepada rakyat terkait tujuan, manfaat, dan anggaran kegiatan ini, serta meminta pertanggungjawaban dari anggota yang terlibat.

Selain anggota Komisi XI dan Panja, kunjungan kerja juga diikuti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Kementrian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.

Ketua Komisi XI DPR, Ahmad Misbakhun mengaku selama beberapa hari di Sydney pihaknya bertemu kantor representative office Bank BNI, hingga Reserve Bank of Australia (RBA).