Imbas Larang TV Nasional Siarkan Berita Demo DPR, Sejumlah Artis Geram Minta KPI Dibubarkan

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Beredar sebuah surat imbauan yang mengatasnamakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta dan menimbulkan kontroversi luas di masyarakat. Surat tersebut pertama kali ramai dibicarakan setelah diunggah oleh akun X (Twitter) @logos_id.

Dalam dokumen tersebut, KPID DKI Jakarta disebut mengimbau seluruh lembaga penyiaran, khususnya stasiun televisi, untuk tidak menayangkan siaran maupun liputan terkait gelombang aksi demonstrasi yang menolak isu tunjangan rumah bagi anggota DPR RI.

Isi imbauan itu keluar di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa di berbagai titik Jakarta. Massa menolak kebijakan baru yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Situasi semakin memanas setelah beredar video bentrokan antara aparat keamanan dengan para demonstran yang tersebar luas di media sosial.

Tragedi semakin menyita perhatian publik ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan tewas setelah tertabrak mobil rantis Brimob pada Kamis (28/8) malam. Ironisnya, surat imbauan KPID DKI tersebut dirilis di hari yang sama dengan insiden nahas itu.

Alih-alih meredam situasi, isi imbauan justru memicu gelombang kritik. Banyak warganet menilai langkah itu membatasi kebebasan pers sekaligus mengabaikan hak publik untuk memperoleh informasi. Tagar terkait pun menjadi trending di berbagai platform media sosial.

Sejumlah figur publik juga turut bersuara. Aktris Sheila Dara Aisha, yang dikenal jarang berkomentar soal isu politik, mengunggah foto surat tersebut di akun X miliknya pada Jumat (29/8). Ia hanya menambahkan tanda tanya berulang, seolah heran dengan sikap KPI.

Lebih keras lagi, sutradara Joko Anwar secara terbuka mengecam keras imbauan tersebut. Ia bahkan mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia dibubarkan. “LAWAN!!! BUBARKAN KPI!!!” tulisnya lantang.

Menurutnya, langkah KPID memperlihatkan bahwa lembaga penyiaran telah berubah menjadi alat kekuasaan dengan menutup akses informasi penting bagi rakyat.

Dalam unggahan berikutnya, Joko menekankan bahwa masyarakat harus tetap berani bersuara. “Marah artinya bukan ikut-ikutan, tapi masih punya nurani, tidak seperti mereka,” tulisnya.

Ia juga menyindir elite politik yang dinilai hanya mementingkan penumpukan harta tanpa peduli penderitaan rakyat.

“Rakyat cuma jadi objek, diperas dan ditertawakan, ditindas dan dilindas. Mereka nggak mau lihat rakyat menderita, nggak mau dengar rakyat teriak kelaparan,” lanjutnya penuh emosi.

Joko menutup pernyataannya dengan ajakan agar masyarakat tidak pasif menghadapi situasi tersebut.

“Hidup cuma sekali, lawan! Suarakan. Yang penting nggak diam,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPID DKI Jakarta belum memberikan klarifikasi resmi terkait kebenaran surat yang beredar. Publik pun menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai duduk perkara yang kini telah menjadi sorotan nasional.