Tidak Sehat, Porsi Bunga Utang RI Terhadap Pendapatan Pajak Mencapai 25 Persen

JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira mengangkapkan kondisi utang Indonesia makin tidak produktif dan terjebak pada risiko sistemik.

“Yang dimaksud risiko sistemik ketika rasio bunga utang melebihi belanja kesehatan atau saat ini mencapai lebih dari 250 persen,” terang Bhima, Senin (4/8) yang diminta menanggapi hasil analisis ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

AMRO dalam keterangannya baru-baru ini menyatakan bahwa dari analisis berbasis data kondisi dan prospek ekonomi makro Indonesia, rasio utang Pemerintah dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42 persen pada 2029 mendatang apabila tren fiskal saat ini terus berlanjut.

Menurut Bhima, porsi bunga utang terhadap pendapatan pajak mencapai 25 persen. Jadi sudah kategori tidak sehat.“Tanpa melakukan upaya mitigasi risiko utang, maka ada bahaya fiskal yang siap menghambat pertumbuhan ekonomi,” ia memperingatkan.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti sepakat bahwa tanpa upaya mitigasi yang tepat Indonesia bisa seperti Srilangka.

“Makanya Indonesia harus melakukan manajemen utang. Jika mau naikkan rasio utang terhadap PDB harus diimbangi dengan penerimaan,” kata Esther.

Menurut Esther, pola pembangunan ekonomi RI memang membawa negara terjebak pada utang. Tiongkok menggunakan pendekatan mikro-utama dalam mentransformasi perekonomiannya. Reformasi ekonomi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pelaku domestik.

“Tiongkok tidak meliberalisasi perekonomiannya tanpa persiapan,” urainya.

Indonesia mengambil pendekatan yang sama sebelum krisis 1997/1998. Namun, Indonesia membiayai reformasi ekonominya melalui utang luar negeri, sementara Tiongkok melakukannya dengan investasi asing langsung.

Perbedaan sumber pembiayaan pembangunan menempatkan Indonesia dan Tiongkok pada jalur pembangunan ekonomi yang berbeda. Pada awal pembangunannya, Indonesia terjebak oleh utang luar negeri, faktor utama dalam dampak krisis moneter yang parah pada tahun 1997/1998.

“Sejak 1997/98, Indonesia mengadopsi pendekatan makro-utama yang dipimpin oleh International Monetary Fund (IMF). Pendekatan ini menekankan liberalisasi dan privatisasi. Kenyataannya, perekonomian domestik Indonesia terlalu rapuh untuk bersaing dengan negara lain,”tandas Esther.

Reformasi Fiskal

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata meminta Pemerintah agar lebih konsisten dalam menjalankan reformasi fiskal guna menghadapi tekanan utang yang semakin besar.

Ia menyoroti lemahnya penerimaan negara, sementara kebutuhan belanja terus meningkat, termasuk untuk program-program baru pemerintahan.

“Penerimaan negara yang belum pulih sepenuhnya membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Padahal, utang terus bertambah dan bunga yang harus dibayar semakin besar,” kata Aloysius di Yogyakarta, Senin (4/8).

Aloysius menyebut bahwa realisasi penerimaan yang masih rendah hanya 31,2 persen dari target per Mei 2025. Hal itu sebagai sinyal bahwa reformasi penerimaan belum berjalan optimal. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang sudah menyentuh hampir 50 persen dari target tahun 2025, hanya dalam waktu lima bulan pertama.

“Ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong transparansi dan efektivitas reformasi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Kebijakan subsidi dan kompensasi kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN juga harus dievaluasi agar tidak terus menjadi beban dalam jangka panjang.

“Jangan sampai defisit primer dibiarkan melebar tanpa strategi konsolidasi yang jelas,” katanya.

Dalam situasi ketidakpastian global, investor jelasnya akan memantau dengan cermat kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah. “Kalau tidak ada arah yang jelas, imbal hasil obligasi bisa naik dan biaya utang makin mahal,” pungkasnya.