Sikap Terbaru MUI, Nasib Konser Andrea Bocelli di Borobudur Masih Menggantung

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Nasib konser penyanyi tenor dunia asal Italia, Andrea Bocelli, di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, masih menjadi sorotan.

Meski rekomendasi izin penyelenggaraan konser dari kepolisian dilaporkan telah dicabut, kepastian mengenai kelanjutan acara tersebut masih dinantikan. Konser yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026 itu menuai polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penolakan.

Keberatan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana yang dikaitkan dengan militer Israel serta penampilannya di Tel Aviv.

Di tengah polemik tersebut, MUI memilih membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk tokoh lintas agama. Langkah ini dilakukan untuk menghimpun informasi dan pandangan sebelum persoalan tersebut ditindaklanjuti lebih jauh.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menggelar dialog bersama tokoh lintas agama pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses tabayun atau klarifikasi untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.

“Ini forum tabayun, untuk melakukan tabayun dari berbagai perspektif. Sebelumnya, dengan pihak pariwisata dan ekonomi kreatif, mereka juga sudah hadir ke MUI. Kali ini, kita bertabayun dengan tokoh lintas agama,” ujarnya, dikutip dari laman resmi MUI pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Amirsyah menilai dialog diperlukan agar persoalan dapat dibahas secara menyeluruh tanpa memunculkan polemik baru. Menurutnya, keberagaman, kepentingan masyarakat, serta keberlangsungan sektor pariwisata dan perekonomian juga perlu menjadi bahan pertimbangan.

Meski demikian, MUI belum mengumumkan keputusan baru yang mengubah sikap organisasinya. Masyarakat diminta menunggu perkembangan selanjutnya, sementara keputusan mengenai perizinan konser tetap berada pada otoritas yang berwenang.

Awal Mula Penolakan Konser Andrea Bocelli

Polemik konser Andrea Bocelli bermula dari desakan sejumlah pihak agar penampilannya di Indonesia dibatalkan. Penolakan tersebut berkaitan dengan laporan mengenai keterlibatan sang penyanyi dalam kegiatan yang dikaitkan dengan Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, sebelumnya meminta pemerintah menjaga konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang menentang penjajahan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.

“Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” ujar Sudarnoto dalam pernyataan yang dikutip dari laman resmi MUI.

Sudarnoto menyoroti laporan mengenai keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010 serta penampilannya dalam konser di Tel Aviv pada 2022.

Informasi tersebut menjadi salah satu dasar keberatan MUI terhadap rencana penyelenggaraan konser di Indonesia.

MUI menilai rekam jejak yang dipersoalkan itu perlu dipertimbangkan pemerintah, terutama di tengah situasi kemanusiaan di Gaza dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Sudarnoto juga mengingatkan agar pertimbangan ekonomi tidak mengesampingkan prinsip kemanusiaan.

“Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina,” tegasnya.

MUI berpandangan bahwa penyelenggaraan acara internasional tidak hanya berkaitan dengan hiburan dan potensi pendapatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan nilai kemanusiaan serta sensitivitas masyarakat.

Penolakan tersebut sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, yang menjadi salah satu landasan sikap organisasi tersebut.

Sikap MUI Masih Tegas Menolak Konser

Dalam perkembangan berikutnya, MUI kembali menegaskan bahwa sikapnya terhadap rencana konser Andrea Bocelli belum berubah. Melalui pernyataan pada 14 Oktober 2026, MUI menyebut penolakan tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan penentangan terhadap penjajahan serta genosida.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Seni Budaya, Erick Yusuf, menjelaskan bahwa pertemuan dengan pemerintah dan penyelenggara bertujuan melakukan klarifikasi serta menghimpun informasi sebelum dibahas dalam rapat pimpinan.

Menurut Erick, MUI tidak hanya menilai seseorang berdasarkan popularitasnya, tetapi juga mempertimbangkan keberpihakan dan rekam jejak yang menjadi persoalan.

MUI juga meminta pemerintah mempertimbangkan sikap tersebut dalam menentukan kelanjutan acara. Namun, keputusan mengenai izin penyelenggaraan tetap menjadi kewenangan pemerintah dan instansi terkait.

Di sisi lain, Kementerian Pariwisata menyatakan akan menghormati dan mengikuti keputusan MUI. Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, mengatakan pemerintah masih mempelajari persoalan tersebut dan berupaya mencari titik temu.

Kementerian Pariwisata juga menyebut perlunya komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli, termasuk mengenai kemungkinan adanya pernyataan terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Kepastian Konser Masih Dinantikan

Di tengah penolakan MUI, status konser Andrea Bocelli di Borobudur masih menjadi perhatian publik. Sejumlah pemberitaan menyebut rekomendasi izin dari kepolisian telah dicabut, sementara MUI terus mendesak pemerintah mengambil keputusan tegas.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2026 di Candi Borobudur, sedangkan penampilan di Jakarta direncanakan pada 3 November 2026.

Informasi acara di Borobudur juga masih tercantum pada situs tiket resmi yang ditemukan saat penelusuran, sehingga status pembatalan final perlu dipastikan melalui pengumuman resmi penyelenggara dan otoritas terkait.

Dengan jadwal yang semakin dekat, keputusan pemerintah menjadi hal yang dinantikan. Hingga ada pengumuman resmi mengenai kelanjutan atau pembatalan acara, nasib konser Andrea Bocelli di Borobudur masih menyisakan ketidakpastian.