Ingin Wujudkan Kota Ramah Anak, Berikut Langkah yang Dilakukan Pemprov Jakarta

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa pihak ingin terus menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah anak. Bahkan. Dalam program-program pembangunan, pihaknya akan terus memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak.

“Kami akan terus memastikan Jakarta benar-benar menjadi provinsi yang ramah anak,” ujar Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Dia mengatakan ini saat menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Provinsi Tahun 2026 di halaman Balai Kota, Senin.

Menurutnya, sejak 2022, Jakarta merupakan salah satu provinsi yang secara konsisten meraih predikat Provinsi Layak Anak. Dia mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan Peringatan HAN ke-42 Tingkat Provinsi Jakarta.

Dalam peringatan HAN tahun ini, peserta diajak menyaksikan anak-anak bergembira. Mereka belajar nilai-nilai kejujuran, sportivitas, gotong royong, kreativitas, dan semangat bangkit setelah menghadapi kegagalan melalui permainan tradisional serta perlombaan “Bermain Gembira.”

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tema Peringatan HAN Tahun 2026, “Lindungi dan Wujudkan Generasi Tangguh Berdaya.” Tema ini menegaskan masa depan bangsa, termasuk Jakarta menuju kota global, sangat ditentukan oleh upaya menjaga, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan Pemerintah Provinsi Jakarta terus memperkuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada anak. Antara lain penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Program Pemutihan Ijazah, pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, dan Program Sekolah Swasta Gratis di 103 sekolah. Selanjutnya, pembangunan 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta penyediaan layanan day care dan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang beroperasi selama 24 jam.

“Untuk anak-anak yang tinggal di Jakarta, sebagai kota ramah anak, saya berharap manfaatkan kesempatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Pemprov Jakarta membuka ruang seluas-luasnya melalui berbagai program bantuan pendidikan,” ungkap Pramono.

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mengapresiasi komitmen Pemprov Jakarta yang dinilainya konsisten menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. “Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemprov Jakarta karena berbagai kebijakannya benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak serta menciptakan suasana yang mendukung pemenuhan hak anak secara optimal,” ucap Seto.

Dalam kesempatan tersebut, LPAI juga menganugerahkan penghargaan Gubernur Sahabat Anak kepada Pramono Anung sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di Jakarta.

Dalam rangka mewujudkan kota ramah anak, Pemprov Jakarta akan melanjutkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Ini sebagai wujud komitmen penyediaan ruang bermain bagi anak yang aman dan nyaman. Menurut Pramono, saat ini baru ada 324 RPTRA. “Jadi, kita terus akan melanjutkan pembangunan RPTRA,” ujarnya.

Kendati demikian, dia tidak menyebutkan jumlah RPTRA yang akan dibangun pada tahun ini. Namun, dia menegaskan kini konsep pembangunan RPTRA tidak lagi secara besar-besaran. Menurut Pramono, RPTRA dapat dibangun di atas lahan-lahan kecil. Ia menilai, sebagai kota global yang ramah anak, Jakarta harus memiliki ruang bermain anak yang banyak. Dengan demikian, Jakarta dapat menjadi kota yang lebih hijau, aman, dan nyaman bagi anak-anak.

Sebelumnya, Keapala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan 324 RPTRA di Jakarta tersebar di 44 kecamatan dan 173 kelurahan. Jumlah tersebut sudah melampaui target yang awalnya berjumlah 267.

Sebanyak 253 RPTRA dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sisanya, 71 RPTRA dibangun menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.