Waspadalah! Dunia Diambang Krisis Pangan Global

JAKARTA- Setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain lantaran dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius terutama akibat konflik Timur Tengah yang berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan dan harga pangan di berbagai negara.

Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan eskalasi konflik dapat mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut dengan rekor tambahan hampir 45 juta orang pada 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan ketahanan pangan menjadi isu strategis global, karena kenaikan harga energi, gangguan pelayaran, dan biaya logistik dapat memicu inflasi pangan seperti krisis sebelumnya saat perang Russia-Ukraina pada 2022.

Dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat ke seluruh dunia melalui rantai pasok global. Negara-negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan menghadapi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

Anggota DPD Pemuda Tani Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pranasik Faihaan mengatakan ancaman krisis pangan global yang kembali menguat merupakan kondisi nyata dan mendesak. Konflik geopolitik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada energi, tetapi juga langsung memengaruhi rantai pasok pangan dunia. Dalam kondisi seperti itu, kebergantungan pada impor menjadi risiko serius bagi negara importir seperti Indonesia.

Peringatan dari WFP menunjukkan bahwa tekanan terhadap sistem pangan global sudah berada di titik kritis. “Ini bukan lagi soal kemungkinan, tapi realitas yang sedang berkembang. Indonesia harus membaca situasi ini dengan serius dan menyiapkan langkah antisipatif sejak sekarang,” kata Pranasik.

Penguatan produksi pangan dalam negeri harus menjadi prioritas utama. Mulai dari peningkatan produktivitas lahan, perlindungan terhadap petani, serta memastikan ketersediaan sarana produksi yang terjangkau. Tanpa langkah konkret di sektor hulu, Indonesia akan semakin rentan terhadap gejolak harga dan pasokan global.

Pranasik juga memandang perlu memperkuat distribusi dan cadangan pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak produksi, tetapi juga seberapa efektif negara mengelola distribusi dan menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan global.

“Kita harus memastikan bahwa pangan tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Peran generasi muda dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Regenerasi petani menjadi faktor kunci agar Indonesia tidak kehilangan kapasitas produksi dalam jangka panjang.

“Momentum krisis ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat kemandirian pangan nasional. Jika tidak, kita akan terus berada dalam posisi rentan setiap kali terjadi guncangan global,” tegas Pranasik.

Jaring Pengaman

Pada kesempatan lain, Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta menuturkan pandangannya kalau setiap negara harus memperkuat kekuatan pangannya sendiri dan berhenti bergantung pada negara lain. Hal itu sebagai reaksi yang masuk akal secara politik, namun memiliki risiko besar jika dikaji secara ilmiah.

Dalam ilmu ekonomi pertanian, upaya untuk memutus hubungan dagang dan memproduksi semua jenis makanan di dalam negeri sering kali berbenturan dengan kenyataan bahwa tidak semua tanah dan iklim cocok untuk segala jenis tanaman.

“Memaksakan penanaman komoditas yang tidak sesuai dengan kondisi alam lokal justru akan memicu pemborosan biaya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan kerusakan lingkungan jangka panjang,”tegas Muliarta.

Kebergantungan antarnegara dalam sistem pangan global papar dia sebenarnya berfungsi sebagai jaring pengaman bersama ketika terjadi bencana alam di suatu wilayah. Saat satu negara mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrem, akses ke pasar dunia menjadi penyelamat agar rakyatnya tidak kelaparan. Namun, kerentanan sistem itu memang sangat terasa ketika konflik besar terjadi, seperti ketegangan di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi dan jalur pengiriman barang.

Secara teknis, pertanian modern sangat bergantung pada bahan bakar dan gas alam, karena gas merupakan bahan baku utama untuk pembuatan pupuk. Ketika konflik di wilayah penghasil energi memanas, harga pupuk dunia akan melonjak, yang secara otomatis menaikkan biaya tanam petani dan berujung pada mahalnya harga makanan.

Laporan dari Badan Pangan Dunia mengenai ancaman tambahan puluhan juta orang yang kelaparan pada 2026 menunjukkan bahwa krisis ini lebih merupakan masalah keterjangkauan harga daripada ketiadaan barang.

Sebenarnya, menurut Muliarta, bumi menghasilkan jumlah kalori yang cukup untuk semua orang, namun gangguan distribusi dan lonjakan harga akibat konflik membuat masyarakat miskin tidak mampu lagi membelinya.

“Fenomena ini membuktikan bahwa hanya fokus pada peningkatan panen di dalam negeri saja tidaklah cukup jika daya beli masyarakat runtuh akibat inflasi dan mahalnya biaya logistik,”ungkap Muliarta.

Memperkuat ketahanan pangan tidak seharusnya diartikan sebagai menutup diri dari dunia luar, melainkan membangun sistem dalam negeri yang tahan banting. Langkah itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan konsumsi pangan lokal yang lebih kuat menghadapi iklim setempat, serta membangun gudang penyimpanan raksasa dengan teknologi modern untuk menjaga stok saat harga dunia tidak stabil.

Kekuatan pangan yang sejati tercapai ketika sebuah negara mampu memproduksi apa yang ia bisa secara efisien, namun tetap cerdas dalam mengelola hubungan dagang internasional agar rakyatnya tetap bisa makan dengan harga terjangkau, bahkan di tengah kemelut politik dunia yang paling berat sekalipun.YK/ers/E-9