Spanyol Larang Penggunaan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Perlindungan Generasi atau Kontrol Negara?

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Pemerintah Spanyol tengah melangkah ke arah kebijakan digital paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Negara tersebut berencana melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial, sebuah keputusan yang langsung memantik perdebatan global.

Apakah ini langkah berani demi melindungi generasi muda, atau justru awal dari penguatan kontrol negara atas ruang digital warganya?

Rencana tersebut diumumkan langsung Perdana Menteri Pedro Sanchez dalam forum World Government Summit di Dubai. Pemerintah Spanyol menyebut kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, aman, dan demokratis bagi anak dan remaja.

Larangan ini menjadi bagian dari paket legislasi yang lebih luas, yang dirancang untuk memperketat regulasi platform digital, memperkuat sistem verifikasi usia, serta meningkatkan tanggung jawab perusahaan teknologi terhadap penyebaran konten berbahaya.

Jika disahkan parlemen, perusahaan media sosial akan diwajibkan secara hukum untuk memverifikasi usia pengguna sebelum memberikan akses. Platform yang tidak mematuhi aturan tersebut terancam sanksi tegas. Pemerintah beralasan, kebijakan ini merupakan respons atas meningkatnya kecanduan algoritma, paparan konten ekstrem, perundungan daring, serta dampak psikologis media sosial terhadap anak-anak dan remaja.

Namun, narasi perlindungan anak ini tidak sepenuhnya diterima tanpa kritik. Sejumlah pegiat hak digital menilai langkah Spanyol berpotensi melampaui batas. Mereka memperingatkan bahwa teknologi verifikasi usia yang benar-benar akurat sekaligus aman bagi privasi masih belum tersedia. Kekhawatiran pun muncul bahwa kebijakan ini justru akan mendorong pengumpulan data pribadi dalam skala besar, memperketat kontrol identitas digital, dan membuka ruang pengawasan negara yang lebih luas atas aktivitas internet sehari-hari.

Bagi banyak pengamat, fokus perdebatan kini bergeser. Isunya bukan lagi sekadar bagaimana melindungi anak-anak di dunia maya, melainkan seberapa jauh pemerintah boleh mengatur akses terhadap informasi, kebebasan berekspresi, dan partisipasi digital masyarakat.

Pendekatan Spanyol ini kontras dengan Inggris. Di bawah Online Safety Act 2023, Inggris tidak memberlakukan larangan usia secara menyeluruh. Pemerintah lebih menekankan tanggung jawab platform untuk melindungi pengguna, terutama anak di bawah umur, dari konten ilegal dan berbahaya. Regulator Ofcom diberi kewenangan menjatuhkan denda besar, namun tanpa menutup akses media sosial secara langsung.

Amerika Serikat bahkan memilih jalur berbeda. Tidak ada larangan nasional berbasis usia. Pemerintah AS mengandalkan gugatan hukum terhadap perusahaan teknologi besar serta penegakan hukum perlindungan konsumen dan privasi anak melalui lembaga federal.

Dengan rencana ini, Spanyol menempatkan diri di garis depan upaya global untuk mengatur kehidupan digital generasi muda. Apakah kebijakan ini kelak dikenang sebagai terobosan penting demi keselamatan anak, atau justru preseden berbahaya bagi kebebasan digital, akan sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut dirumuskan, diterapkan, dan diuji publik di masa depan.