Bukan Sekadar Nama, Ini Sejarah Panjang Kata ‘Cina’ dari Zaman Mahabharata hingga Nusantara

JAKARTA, KUCANTIK.COM - Sejak dulu, masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan istilah Cina untuk menyebut etnis Tionghoa maupun negara China. Istilah tersebut digunakan secara luas, mulai dari percakapan sehari-hari, pemberitaan media massa, hingga tercantum dalam berbagai dokumen resmi negara.

Penggunaan istilah ini berlangsung dalam waktu yang sangat panjang dan dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Bahkan, selama bertahun-tahun, kata Cina tidak banyak dipersoalkan dalam ruang publik.

Namun, kebiasaan tersebut mulai mengalami perubahan signifikan pada tahun 2014. Pemerintah Indonesia secara resmi menganjurkan penggunaan istilah Tionghoa untuk menyebut etnis dan Tiongkok untuk nama negara.

Anjuran tersebut dikeluarkan dengan tujuan tertentu. Pemerintah menilai istilah lama memiliki kesan negatif yang berpotensi melanggengkan stigma dan prasangka sosial.

Meski demikian, istilah Cina sejatinya memiliki sejarah panjang dan tidak lahir sebagai bentuk penghinaan. Kata tersebut berasal dari bahasa kuno dan telah digunakan lintas peradaban jauh sebelum munculnya konsep negara modern.

Guru Besar National University of Singapore, Leo Suryadinata, menjelaskan asal-usul istilah tersebut dalam bukunya berjudul Negara dan Etnis Tionghoa yang terbit pada 2002. Ia menyebut bahwa secara etimologis, kata “Cina” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “daerah yang sangat jauh.”

Istilah Cina bahkan tercatat dalam kitab epik Mahabharata yang diperkirakan disusun sekitar 1.400 tahun sebelum Masehi. Pada masa tersebut, Cina belum merujuk pada sebuah negara, melainkan hanya sebagai penanda wilayah asing yang letaknya jauh dari pusat peradaban India.

Seiring berkembangnya hubungan dagang dan interaksi antarbangsa, istilah ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Dari Asia, kata tersebut mengalami penyesuaian bunyi dan akhirnya dikenal pula di Eropa.

Para pedagang dan penjelajah Barat membawa istilah Cina ke Nusantara sejak awal abad ke-16. Proses ini berlangsung bersamaan dengan masuknya kolonialisme Eropa ke wilayah kepulauan Indonesia.

Pada tahap awal, masyarakat Nusantara menggunakan kata Cina secara netral. Istilah tersebut dipakai untuk menyebut orang maupun barang yang berasal dari Tiongkok tanpa maksud merendahkan.

Namun, makna kata tersebut perlahan berubah seiring menguatnya kolonialisme Belanda. Pendiri Yayasan Nabil, Eddie Lembong, menjelaskan bahwa politik adu domba atau divide et impera yang diterapkan Belanda merusak relasi sosial antar kelompok masyarakat.

Dalam kondisi sosial yang semakin tegang, istilah “Cina” mulai diucapkan dengan muatan emosional. Dari situlah kata yang semula netral perlahan memperoleh konotasi negatif di sebagian kalangan masyarakat.

Situasi tersebut mendorong munculnya istilah alternatif yang dianggap lebih tepat, yakni Tionghoa. Sebutan ini mulai populer di daratan China sejak akhir abad ke-19, seiring menguatnya nasionalisme modern.

Di Indonesia, istilah Tionghoa mulai dikenal luas setelah berdirinya organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada tahun 1900. Melalui sekolah, surat kabar, dan kegiatan intelektual, istilah ini menyebar terutama di kalangan masyarakat Tionghoa perkotaan.

Meski demikian, penggunaan istilah Tionghoa belum sepenuhnya menggantikan kata Cina yang sudah terlanjur melekat. Kata tersebut tetap digunakan dalam bahasa sehari-hari masyarakat luas.

Keadaan justru berbalik setelah Indonesia merdeka. Sejak 1967, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah secara resmi menyeragamkan penggunaan istilah “Cina” atau “China” dalam dokumen negara.

Kebijakan ini diambil dengan alasan istilah tersebut sudah umum digunakan masyarakat. Pemerintah menilai penyeragaman dapat menghindari perbedaan penyebutan yang dianggap membingungkan.

Namun, banyak pihak menilai keputusan tersebut juga dipengaruhi sentimen politik terhadap etnis Tionghoa dan negara China. Kebijakan ini pun menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik pada masa itu.

Sejarah panjang penggunaan istilah Cina menunjukkan bahwa makna sebuah kata tidak bersifat tetap. Makna tersebut dapat berubah seiring waktu, kondisi sosial, dan konteks politik yang melingkupinya.