Efektivitas Sidang debottlenecking Masih Dipertanyakan

JAKARTA – Efektivitasnya masih dipertanyakan, apabila sidang debottlenecking untuk mengurai hambatan investasi di kawasan industri dinilai sebagai sinyal positif pemerintah memperbaiki iklim investasi hanya menjadi forum reaktif dan ad hoc.

Tanpa pembenahan struktural yang menyentuh akar persoalan, seperti tumpang tindih regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan lemahnya kapasitas institusi di tingkat pusat hingga daerah, upaya ini berisiko menghasilkan solusi jangka pendek tanpa dampak berkelanjutan bagi percepatan investasi.

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menilai forum debottlenecking menjadi sinyal adanya sense of urgency dalam memperbaiki iklim investasi. Keterlibatan langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi bagian dari keseriusan pemerintah mengoordinasikan persoalan lintas sektor yang selama ini terfragmentasi, terutama terkait pembiayaan, perizinan, dan perdagangan.

Namun, Badiul memperingatkan pendekatan debottlenecking tidak boleh berhenti sebagai forum teknokratis yang berorientasi pada percepatan investasi semata, tanpa memastikan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Menurutnya, akar persoalan investasi masih terletak pada tumpang tindih regulasi dan lemahnya kapasitas institusi pusat hingga daerah, serta minimnya pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

"Jika pendekatan tanpa pelibatan pemda dan masyarakat terdampak, debottlenecking berpotensi mengabaikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan," ungkap Badiul

Badiul menegaskan debottlenecking memang dapat dipandang sebagai langkah awal yang konstruktif, namun masih jauh dari kata memadai. Dia menekankan perlunya pemerintah memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, agar tidak menjadikan APBN maupun regulasi publik sebagai sarana subsidi terselubung yang hanya menguntungkan kepentingan investasi tertentu.

Tindaklanjuti Laporan

Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menggelar sidang perdana hambatan investasi atau debottlenecking yang dilaporkan oleh pengusaha ke kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Purbaya mengatakan kanal Satgas P2SP telah menerima 10 laporan sejak diluncurkan pada 16 Desember 2025 dan menindaklanjuti dua laporan pada sidang kali ini.

Laporan pertama berasal dari PT Sumber Organik terkait penghentian bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan laporan kedua disampaikan oleh PT Mayer Indah Indonesia yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Purbaya mengatakan hasil rapat akan terus dipantau secara berkala tiap minggunya untuk memastikan tiap kasus ditindaklanjuti hingga proses selesai.

Selama 2025, investasi di Indonesia menunjukkan momentum positif meskipun belum mencapai target tahunan. Data terbaru menunjukkan total realisasi investasi hingga September lalu (akhir kuartal III) mencapai 1.434,3 triliun rupiah atau sekitar 75,3 persen dari target tahunan 1.905,6 triliun rupiah.

Sidang perdana debottlenecking menuai respons positif dari pelaku industri. Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Daerah Istimeya Yogyakarta (DIY), Sapto Daryono menilai langkah pemerintah menggelar sidang debottlenecking sebagai sinyal penting bahwa negara mulai lebih serius membaca persoalan riil yang dihadapi pelaku industri.

“Selama ini, banyak kebijakan investasi berhenti di tataran regulasi, namun tidak sepenuhnya menyentuh hambatan teknis dan struktural di lapangan, terutama bagi industri manufaktur dan kerajinan,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Selasa (23/12).

Sapto menilai banyak pelaku industri furnitur dan kerajinan skala kecil-menengah di DIY memiliki potensi berkembang, namun masih terkendala perizinan yang berbelit dan akses pembiayaan yang belum mendukung. Hambatan tersebut membuat pelaku usaha sulit naik kelas meski peluang pasar domestik dan ekspor terbuka, sehingga ia berharap sidang debottlenecking mampu menghasilkan solusi operasional yang konkret, bukan sekadar rekomendasi normatif.ers/SB/YK/E-10