Banyak Negara yang Bergabung, Pasukan Stabilisasi Gaza Semakin Kuat

WASHINGTON- Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza sudah berjalan “dalam bentuk yang sangat kuat” dan akan terus diperkuat seiring bertambahnya negara-negara yang bergabung, kata Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Senin (15/12).

Pernyataan itu disampaikan Trump di tengah rencana Washington melangkah ke fase kedua proses perdamaian Gaza yang mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah tambahan, pembentukan struktur pemerintahan baru, serta penempatan pasukan internasional di wilayah kantong Palestina tersebut.

Trump mengatakan pasukan stabilisasi itu telah beroperasi secara efektif dan akan semakin kuat dengan dukungan internasional yang meluas.

Pernyataan itu muncul setelah Axios, awal Desember ini, melaporkan bahwa Trump berencana mengumumkan dimulainya fase kedua proses perdamaian Gaza sebelum Natal.

Berdasarkan rencana perdamaian 20 poin yang disusun Trump, fase kedua mencakup penarikan Israel dari area tambahan di Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), serta pembentukan tata kelola baru bagi wilayah yang dilanda perang tersebut.

Struktur pemerintahan baru itu akan dipimpin oleh apa yang disebut Dewan Perdamaian yang diketuai Trump dan beranggotakan sekitar 10 pemimpin negara Arab dan Barat.

Dewan tersebut diproyeksikan menjadi pucuk pimpinan pemerintahan Gaza pada masa transisi, dengan mandat menjaga stabilitas, memfasilitasi rekonstruksi, dan menyiapkan landasan pemerintahan sipil jangka panjang.

Di bawah Board of Peace itu akan dibentuk dewan eksekutif internasional yang, menurut laporan Axios, akan melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, utusan khusus Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff, serta sejumlah pejabat senior dari negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian.

Pemerintahan Trump menilai keterlibatan tokoh-tokoh internasional tersebut penting untuk memastikan koordinasi politik, keamanan, dan ekonomi berjalan seiring.

Rencana itu menandai upaya terbaru Washington untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan berkepanjangan, sekaligus memperluas peran internasional dalam menjaga keamanan pascaperang.

Namun, rencana tersebut juga diperkirakan akan menuai sorotan dan perdebatan luas, baik terkait legitimasi struktur pemerintahan baru maupun efektivitas pasukan stabilisasi internasional di lapangan, seiring masih rapuhnya situasi keamanan dan politik di Gaza.

Secara terpisah, Departemen Luar Negeri AS telah mengirimkan permintaan resmi kepada lebih dari 70 negara untuk meminta pasukan atau dana bagi pasukan keamanan internasional yang sedang dibentuk dan diharapkan dapat menjaga ketertiban di Gaza, sebuah upaya yang sejauh ini masih kesulitan untuk dimulai, demikian dilaporkan The Wall Street Journal.

Dari Times of Israel, permintaan tersebut mencatat bahwa negara-negara Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, sudah bekerja sama dengan AS untuk mengamankan pendanaan bagi pengerahan pasukan ke Gaza.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada WSJ bahwa 19 dari 70 negara yang dihubungi telah merespons dengan kesediaan untuk membantu, termasuk dengan menyediakan pasukan, dukungan logistik, atau peralatan.

Namun, media tersebut mencatat bahwa negara-negara yang sedang bernegosiasi dengan AS untuk mengirim pasukan telah menetapkan bahwa mereka hanya akan melakukannya jika pasukan tersebut ditempatkan semata-mata di wilayah yang dikuasai Israel, di belakang apa yang disebut Garis Kuning yang menandai batas sekitar 53 persen wilayah Gaza yang masih dikuasai oleh IDF