Purbaya Optimistis Catat Pertumbuhan 5,6% pada Triwulan IV-2025

JAKARTA- Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (27/11) mengatakan perlambatan ekonomi Indonesia pada Januari-Agustus 2025 bukan karena global namun diyakini lebih karena salah urus yang kini telah diperbaiki.

“Jadi kalau dilihat dari sini, perlambatan ekonomi kita sepanjang delapan bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam yang sudah kita perbaiki,” kata Purbaya.

Perekonomian Indonesia 2025 diperkirakan sulit mencapai target yang ditetapkan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2 persen.

Sulitnya mencapai target tersebut karena ekonomi di awal tahun khususnya triwulan I-2025 sudah salah urus di dalam, tetapi Pemerintah ketika itu selalu berdalaih akibat faktor ketidakpastian ekonomi global.

Seiring dengan perbaikan itu, Menkeu pun optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 bisa berada di rentang 5,6-5,7 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 di angka 4,87 persen, kemudian meningkat menjadi 5,12 persen pada triwulan II, dan kembali melambat ke level 5,04 persen pada triwulan III.

Dengan skenario pertumbuhan triwulan IV-2025 mampu mencapai 5,7 persen, maka secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi hanya akan berada di level 5,18 persen.

“Kami berharap ekonomi di triwulan IV bisa tumbuh 5,6-5,7 persen. Kalau ini terjadi, maka momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik, dari melambat ke arah percepatan. Laju pertumbuhan ekonomi setahun penuh bisa mencapai 5,2 persen,” kata Purbaya.

Salah satu sinyal pemulihan ekonomi, kata Menkeu terlihat pada pergerakan pasar saham yang naik signifikan. Pada penutupan perdagangan Rabu (26/11), misalnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus rekor baru di posisi 8.602.

Meski pasar saham kerap dianggap hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, namun Purbaya meyakini rekor baru IHSG menjadi sinyal positif bagi investor jangka panjang bahwa terjadi perbaikan kondisi ekonomi. Pada akhirnya, investor jangka pendek juga akan ikut masuk bila kinerja positif bisa terus dipertahankan.

Dia pun meyakini kebijakan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himbara yang sudah mencapai 276 triliun rupiah menjadi salah satu faktor pendorong pemulihan ekonomi. Stimulus itu juga meningkatkan optimisme masyarakat dan kembali memicu pergerakan ekonomi.

Dia merujuk pada data indeks kepercayaan konsumen terhadap kinerja pemerintah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meningkat menjadi 113,3 pada Oktober 2025 dari sebelumnya 101,5 pada September 2025.

“Kuncinya ke depan adalah kita harus terus jaga momentum perbaikan ini. Jangan sampai hilang sehingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Kalau kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6 persen dengan tidak terlalu sulit,” kata Purbaya.

Menuntut Konsistensi

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan target pertumbuhan ekonomi berapa pun, termasuk target 5,2 persen pada 2025 yang ditetapkan pemerintah dalam APBN pada dasarnya menuntut konsistensi pemulihan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Namun, jika mengikuti pola realisasi pertumbuhan triwulanan dari triwulan I di level 4,87 persen, lalu 5,12 persen di triwulan kedua dan 5,04 persen di triwulan ketiga, maka capaian tersebut membutuhkan akselerasi signifikan pada triwulan IV.

“Jika optimal skenario ini memang dapat mendorong pertumbuhan tahunan mendekati 5,2 persen. Dengan catatan pertumbuhan triwulan keempat harus mencapai level tertinggi sepanjang tahun, meski tren triwulan sebelumnya menunjukkan perlambatan kembali,”kata Badiul.

Akselerasi di triwulan IV, biasanya ditopang konsumsi akhir tahun, realisasi belanja pemerintah, dan pemulihan investasi. Namun kapasitas akselerasi tersebut bergantung pada eksekusi belanja negara, iklim investasi, dan sentimen global. Dengan mengendapnya dana Pemda saat ini, potensi akselerasi akan menghadapi tantangan serius. Sebab itu, proyeksi pertumbuhan 5,6–5,7 persen bukan tidak mungkin, tetapi memerlukan sejumlah kondisi ideal.

“Pernyataan Menkeu kondisi sekarang bukan karena faktor global, tapi domestik yang salah urus (mismanagement) yang saat ini sudah diperbaiki, tentu memiliki implikasi.

Implikasi itu di antaranya adanya masalah struktural internal, seperti koordinasi fiskal - moneter, eksekusi anggaran, maupun kebijakan sektoral yang berperan besar terhadap perlambatan,” kata Badiul.

Pemerintah katanya perlu mempercepat realisasi belanja yang berdampak langsung pada konsumsi dan investasi, terutama belanja modal, perlindungan sosial, serta program penguatan daya beli.

Selain itu, pelaksanaan anggaran ke depan harus diperbaiki dengan mempercepat eksekusi anggaran sejak awal tahun, sehingga mengurangi kebergantungan pada lonjakan belanja di akhir tahun yang sering terhambat proses administrasi.

Pengamat dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan, keoptimisan pemerintah soal target pertumbuhan tinggal dibuktikan sambil menunggu waktunya, namun salah urus ekonomi yang terjadi sudah cukup berat sehingga mungkin akan sulit tercapai.

“Terutama utang kita yang cukup fantastis, dengan beban pokok dan bunga yang tinggi, ini akan mengurangi kemampuan untuk membiayai program-program penting, sehingga ujung-ujungnya harus utang lagi menjadi lingkaran yang terus berputar,” kata Dian.