Harus Direformsi, Pemda Masih Banyak Penyelewengan Kekuasaan

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK), dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan, salah stunya di Bekasi. Masih maraknya penyelewengan kekuasaan itu menunjukkan reformasi tata kelola dalam Pemerintah Daerah (Pemda) belum usai.

“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” kata Menkeu da­lam rapat pengendalian inflasi tahun 2025, di Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Oleh karenanya, Pemerintah Daerah (Pemda) di­minta membenahi tata kelola Pemerintahan, ter­utama yang terkait dengan penyaluran belanja daerah yang sarat dengan praktik manipulasi dan mark up atau penggelembungan anggaran.

Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y. Sri Susilo menilai, pemberantasan korupsi me­rupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Korupsi jelasnya menciptakan distorsi pasar, menurunkan efisiensi birokrasi, serta meng­hambat penyaluran anggaran secara optimal. “Ketika korupsi ditekan, maka alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan produktif. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertum­buhan ekonomi nasional,” kata Sri Susilo.

Praktik korupsi jelasnya sering kali menim­bulkan biaya ekonomi tinggi (high cost eco­nomy) yang pada akhirnya membebani ma­syarakat dan pelaku usaha. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, in­vestor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia. “Kepastian hukum dan integritas birokrasi menjadi faktor utama da­lam menarik investasi dan memperkuat funda­mental ekonomi,” kata Susilo.

Dia pun menekankan perlunya konsistensi memberantas korupsi, karena efeknya ke eko­nomi baru kelihatan dalam jangka menengah hingga panjang. Dibutuhkan konsistensi, peng­awasan, serta pembenahan sistem tata kelola publik agar hasilnya bisa dirasa­kan secara merata oleh masyarakat.

“Yang terpenting adalah mem­bangun budaya antikorupsi secara sistemik, bukan hanya penindakan, agar stabilitas ekonomi bisa berjalan beriringan dengan keadilan sosial,” tutupnya.

Capaian Prestisius

Sementara itu, pengamat masalah sosial dan kemasyarakatan, Serian Wijatno menilai capaian prestisius di bidang pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto se­lama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka te­lah meningkatkan ekonomi hingga berdampak pada kesejahteraan sosial.

“Ini menunjukkan langkah yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ka­rena berkurangnya korupsi memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Serian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10).

Serian menilai langkah berani pemberan­tasan korupsi bisa menjadi strategi mening­katkan stabilitas ekonomi nasional. Karena dengan pemberantasan korupsi, maka keper­cayaan investor semakin tinggi dan uang yang dikorupsi dapat diambil untuk pembangunan.

Semakin kuatnya pondasi ekonomi, kata Se­rian, tak lepas dari upaya serius dan berkelan­jutan dalam pemberantasan korupsi pada satu tahun kepemimpinan Prabowo.

Menurut Serian, pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo dengan dukungan Ke­jaksaan Agung dan aparat penegak hukum lain­nya bukan sekadar penegakan hukum semata, tapi merupakan investasi jangka panjang yang mengembalikan hak-hak rakyat dan memasti­kan pembangunan berjalan tepat sasaran.

“Kita tahu selama bertahun-tahun, praktik korupsi telah menyebabkan kebocoran besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne­gara (APBN) sehingga mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik,” katanya.

Ketika dana-dana ini berhasil diselamatkan atau dikembalikan melalui upaya penegakan hukum, maka pemerintah dapat mengalo­kasikan kembali ke sektor-sektor vital seperti peningkatan anggaran untuk pendidikan, in­frastruktur dasar yakni pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang secara langsung mempermudah distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta mening­katkan pendapatan petani dan pedagang kecil.

Dia menegaskan, setiap rupiah yang di­selamatkan dari korupsi adalah potensi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di segala bidang. Korupsi tidak hanya mencuri uang, te­tapi juga merusak sistem dan integritas layanan publik. “Praktik suap dan pungli (pungutan liar) telah lama menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mengakses layan­an seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Ini sangat berbahaya bagi pembangunan nasional,” katanya.

Ketua Umum PITI itu optimis de­ngan membasmi praktik-praktik ra­suah, birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan.