Deindustrialisasi Sebabkan Upah Riil Tak Meningkat

JAKARTA-Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan kebijakan yang tidak sinkron apalagi tanpa strategi khusus untuk menumbuhkan industri manufaktur, menyebabkan kontribusinya (terhadap produk domestik bruto/PDB) terus menurun.

“Ini menyebabkan adanya perubahan struktural dari tenaga kerja Indonesia. Ketika ada penurunan kontribusi dan peran industri manufaktur, mereka yang bekerja di sektor industri ini beralih ke sektor lain, di sektor jasa dan banyak yang bekerja di sektor informal,” kata Eisha, Rabu (10/9).

Deindustrialisasi,katanya,menjadi penyebab dari tidak meningkatnya upah riil, mengingat industrialisasi atau sektor manufaktur merupakan penopang di negara-negara terutama negara maju.

Deindustrialisasi dinilai menyebabkan perubahan struktural pada ketenagakerjaan Indonesia. Hal itu menyebabkan banyak pekerja beralih sebagai pekerja informal atau pekerja gig economy.

Eisha mengatakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap produk jadi (output) yang dihasilkan.

Namun, berdasarkan data Indef, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia hanya 18,98 persen. Kontribusi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan pun menurun dari 13,83 persen di tahun 2014, menjadi 13,63 persen tahun lalu.

Dengan beralihnya tenaga kerja Indonesia dari sektor industri ke sektor informal, Eisha menilai hal itu memberikan ketidakstabilan atas jaminan penghidupan atau pekerjaan yang layak bagi pekerja.

“Sektor informal juga memberikan pendapatan, tapi secara jaminan kesejahteraan, ini sangat tidak stabil karena sewaktu-waktu mereka bisa bekerja, sewaktu-waktu mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan pendapatan. Ini akan memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat,” ujar Eisha.

Untuk itu, ia meminta pemerintah agar fokus untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja. Terlebih, masyarakat juga menuntut hal tersebut melalui “17+8” dan pemerintah merespons dengan reshuffle atau penyegaran kabinet.

Turunkan Investasi

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Imron Mawardi, mengatakan, bila berlanjut dalam jangka panjang, deindustrialisasi dan deflasi yang terjadi akhir-akhir ini bisa berdampak serius termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimbulkan problem sosial baru.

“Tren ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pemerintah harus melakukan penanganan deindustrialisasi dan deflasi ini, karena dalam jangka panjang, itu akan menyebabkan pengangguran,” kata Imron.

Deflasi sendiri dapat menurunkan investasi, terutama di sektor konsumsi. Sementara ekonomi Indonesia didominasi konsumsi rumah tangga. Pemerintah perlu memastikan bahwa PHK tidak banyak terjadi. Industri dalam negeri harus produktif dengan mematikan deindustrialisasi.

“Anak muda sendiri harus lebih inovatif, bukan hanya sebagai mencari kerja, tapi jadilah job enabler. Produktifnya industri dapat membuka lapangan kerja baru sehingga meningkatkan masyarakat yang berpendapatan,” kata Imron.