Wajar, Trump Ganti Nama Departemen Pertahanan Menjadi Departemen Perang

JAKARTA - Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan, pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengubah nomenklatur Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang merupakan sesuatu yang wajar.

“Keputusan tersebut tidak aneh mengingat Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara selama ini memang menunjukkan sikap politik global yang berlawanan dengan AS dan sekutu barat,” katanya, Minggu (7/9), menanggapi wacana yang dilontarkan Trump itu.

Ia mengatakan secara psikologi politik ketiganya adalah musuh Amerika dan negara-negara barat karena selama ini menunjukkan sikap politik yang berseberangan. “Itu semakin nyata tampak dalam perang Ukraina di mana Korut terang-terangan mengirim pasukan untuk berperang membantu Russia di tanah asing,” kata Surokim.

Tiongkok, katanya, juga demikian yang selama ini sering mengadopsi teknologi militer Rusia, tidak pernah terlihat mengecam invasi ke Ukraina dan justru makin mesra hubungannya dengan Putin. Apalagi Tiongkok dan Rusia bersama Iran yang menjadi musuh AS menjadi inisiator BRICS untuk menentang dominasi ekonomi AS dan sekutu.

“Lebih dari itu, seharusnya klaim Trump itu didasari informasi intelejen bahwa memang ada rencana konspirasi yang lebih jauh, bukan sebatas insting politik yang memang semua orang juga sudah bisa menduganya,” kata Surokim.

Hegemoni Politik

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan penggantian nama kementerian di AS menunjukan agresivitas dan hegemoni negara adi daya itu dalam mempengaruhi ekonomi maupun politik global.

Selain itu, AS menunjukkan bahwa mereka tidak gentar dengan manuver negara- negara lain termasuk yang direpresentasikan pertemuan pemimpin dunia di Tiongkok.

“Dampaknya ke Indonesia, Indonesia harus bisa bermain cantik. Tidak hanya bermain denganTiongkok dan Russia yang menjadi lawan politik AS, tetapi harus bisa mengambil “hati” AS agar tetap bisa mengambil benefit dari kedua pihak,”ungkap Esther.

Etos Prajurit

Presiden Trump dikabarkan bakal mengganti nama Departemen Pertahanan Negara dari Pentagon menjadi Departemen Perang. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengatakan pergantian nama tersebut sejalan dengan etos prajurit.

Trump dikabarkan akan segera menandatangani pergantian nama instansi tersebut yang diperkirakan akan menelan biaya ratusan juta dolar AS dan disebut sebagai organisasi terbesar pemerintah.

Trump juga akan memerintahkan Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif dan eksekutif yang diperlukan untuk membuat perubahan nama tersebut menjadi permanen.

Sebagai informasi, hingga tahun 1949, departemen pertahanan AS disebut sebagai departemen perang. Namun, menurut para sejarawan, nama tersebut diubah sebagai sinyal bahwa di era nuklir, AS berfokus untuk mencegah perang.

Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump memang telah mengganti nama sejumlah tempat dan institusi, termasuk Teluk Meksiko, dan mengembalikan nama asli pangkalan militer yang diubah setelah protes keadilan rasial.

Perubahan nama departemen jarang terjadi dan membutuhkan persetujuan kongres, namun rekan-rekan Trump dari Partai Republik memegang mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi para pemimpin kongres partai hanya sedikit yang menunjukkan sikap menentang atas inisiatif Trump.