Tabiat Buruk DPR Dibongkar Angelina Sondakh: Rakyat Hanya Jadi Penonton di Balik Isu Tunjangan!

JAKARTA, KUCANTIK.COM — Isu kenaikan tunjangan DPR kembali memicu kemarahan publik. Di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat, pernyataan mengejutkan datang dari Angelina Sondakh, mantan anggota DPR yang kini lebih dikenal sebagai figur publik dan ibu dari Aaliyah Massaid.

Dalam sebuah tayangan di akun Instagram @rumpi_ttv yang diunggah Senin (1/9), Angelina dengan lugas membongkar "tradisi buruk" yang telah mengakar di tubuh parlemen. Ia menyebut bahwa budaya permisif membuat berbagai pelanggaran etika dianggap wajar dan nyaris tidak pernah dikoreksi.

“Kalau sudah jadi budaya, akhirnya jadi permisif dan selalu ada excuse, ‘Ah, sudah biasa lah,’” ungkap Angelina.

Pernyataannya langsung menyentuh akar masalah, rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru sering diabaikan. Dalam acara resmi sekalipun, rakyat tidak pernah menjadi pihak pertama yang dihormati.

“Dalam undangan resmi, memang rakyat disambut duluan? Selalu ‘Yang kami hormati...’ dan itu bukan rakyatnya,” ujarnya menambahkan.

Angelina juga menyiratkan bahwa bahkan anggota DPR yang idealis pun kerap "kalah set" dan akhirnya tunduk pada sistem yang sudah terbentuk—sistem yang menormalisasi penyimpangan.

Komentar ini sontak menyulut kembali kemarahan publik yang tengah geram dengan wacana kenaikan tunjangan anggota DPR, terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi parlemen.

Publik menilai, alih-alih fokus memperbaiki kualitas kerja dan membangun kembali kepercayaan rakyat, justru anggota DPR dianggap semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi.

Angelina, yang pernah merasakan langsung dunia politik Senayan, kini menjadi suara yang menambah kekuatan kritik terhadap sistem yang selama ini seolah kebal terhadap perubahan.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat terkait isu tabiat buruk DPR dan wacana kenaikan tunjangan, agar suara rakyat benar-benar didengar dan demokrasi berjalan sehat:

1. Aktif Mengawal Informasi dan Transparansi
   Masyarakat perlu terus memantau perkembangan kebijakan dan penggunaan anggaran DPR melalui media terpercaya dan kanal resmi. Jangan ragu untuk meminta transparansi lewat forum publik, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban wakil rakyat.

2. Menggunakan Hak Suara dengan Bijak
   Pilih wakil rakyat yang memiliki rekam jejak bersih, transparan, dan peduli pada kepentingan rakyat. Gunakan hak pilih pada pemilu sebagai senjata demokrasi untuk menyingkirkan politisi yang dianggap korup atau tidak bertanggung jawab.

3. Mendorong Partisipasi Publik dan Dialog Terbuka
   Ikut serta dalam diskusi publik, seminar, atau kampanye yang membahas reformasi parlemen dan pengawasan kinerja DPR. Semakin banyak suara dan aspirasi rakyat yang disuarakan, makin sulit bagi praktik buruk untuk bertahan.

4. Meminta Penegakan Hukum yang Tegas
   Dorong aparat hukum dan lembaga pengawas seperti KPK untuk menindak tegas pelanggaran etika dan korupsi di kalangan anggota DPR. Penegakan hukum tanpa pandang bulu akan memberi efek jera.

5. Mengawasi dan Kritik Melalui Media Sosial
   Gunakan platform digital untuk mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk isu kenaikan tunjangan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Media sosial jadi alat ampuh untuk menggalang opini publik.

6. Membangun Kesadaran Demokrasi
   Edukasi diri dan lingkungan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya etika politik, dan arti kedaulatan rakyat. Masyarakat yang melek demokrasi lebih sulit dimanipulasi.

Jangan diam dan pasif! Demokrasi hanya berjalan sehat kalau rakyat aktif mengawasi, mengkritik, dan memberi tekanan agar wakil rakyat bekerja sesuai amanah.