Deindustrialisasi Perparah Angka Pengangguran

JAKARTA - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (API) DIY, Tim Aprianto, menilai tingginya tingkat pengangguran di Indonesia tidak lepas dari dua faktor utama yaitu, deindustrialisasi dan ketidaksinambungan kebijakan antar pemerintahan.

“Tren ini telah terbentuk dalam jangka panjang, seiring penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus terjadi sejak satu dekade terakhir,” kata Tim, Senin (11/8), menanggapi laporan Dana Moneter International (IMF) yang menyebut angka penangguran Indonesia tertinggi di ASEAN.

IMF dalam laporannya beberapa waktu lalu menyebut angka pengangguran di Indonesia pada April 2024 merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN yang pada April tahun lalu tercatat 5,2 persen dari total penduduk 279,96 juta jiwa.

Setelah Indonesia baru Filipina dengan angka pengangguran 5,1 persen dari 114,16 juta jiwa penduduk. Posisi ketiga ditempati Malaysia dengan angka pengangguran 3,5 persen dari 33,46 juta jiwa penduduknya.

Menurut Tim, kontribusi industri manufaktur yang dulu mencapai 23,5 persen kini tinggal 18,47 persen, dan tahun ini saya khawatir kembali menurun. “Dampak dari deindustrialisasi itu pasti pengangguran,” kata Tim.

Fenomena ini, katanya, diperparah oleh lemahnya kesinambungan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) antar rezim pemerintahan. Ia menyoroti bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus diarahkan pada revitalisasi pendidikan dan keterampilan vokasi. Namun, program tersebut tidak dilanjutkan secara konsisten oleh pemerintahan saat ini.

“Tiba-tiba sekarang bergeser ke sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis, tanpa kesinambungan dengan agenda vokasi,” katanya.

Tim menilai kebijakan vokasi semestinya mendapat prioritas karena menjadi kunci peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling. “Di era pasar bebas, kunci bertahan adalah efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Kalau tidak, pengangguran akan membesar karena tenaga kerja digantikan otomasi, kecerdasan buatan, atau tenaga kerja asing,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengangguran memiliki korelasi erat dengan kemiskinan dan kriminalitas. “Kemiskinan sangat dekat dengan pendidikan dan pengangguran, dan ujung-ujungnya bisa memicu kriminalitas,” katanya.

Masa Panen Raya

Pemerhati masalah kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengatakan, penilaian IMF bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan mencapai 5 persen atau menempati posisi tertinggi di ASEAN sebenarnya wajar saja, karena data BPS Mei lalu juga meirilis data yang mengindikasikan angka pengangguran terbuka 4,76 persen meski dengan nada optimis turun 0,06 persen dari tahun sebelumnya.

“Yang perlu dipahami adalah konsep pengangguran terbuka iniberdasarkan definisi survei ketenagakerjaan yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak sama sekali dalam seminggu dan aktif mencari kerja, angkanya mencapai 4,76 persen pada Februari 2025,” kata Hafidz.

Dia menjelaskan, untuk memahami dinamika ketenagakerjaan, juga perlu memberi perhatian tinggi pada angka setengah pengangguran atau penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, bukan karena keinginannya dan masih aktif mencari pekerjaan lainnya, angkanya mencapai 8 persen. Sekali lagi BPS menunjukan optimisme bahwa angka ini membaik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,52 persen.

“Kita akan melihat pada bulan agustus nanti, biasanya angkanya lebih rendah dikarenakan tibanya masa panen raya di sebagian daerah, serta banyaknya operasional pekerjaan pemerintah dan swasta yang sudah berjalan sehingga bisa menyerap lebih banyak pekerja, tetapi dengan melihat efisiensi yang diberlakukan bisa jadi angkanya justru turun,”papar Hafidz.

Angka tersebut kata Hafidz, bukan sekedar pendekatan data makro untuk melihat dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi sebagai acuan pengelolaan dinamika ketenagakerjaan di ranah praksis. Tentu banyak orang bekerja yang masih jauh penghasilannya dari layaknya meski bekerja lebih dari 36 jam seminggu.

Andalkan Pertambangan

Faktor rendahnya kualitas ketenagakerjaan di Indonesia, tidak lain karena pengaruh ekonomi yang bersifat ekstraktif dengan mengandalkan percepatan pembangunan berbasis pertambangan mineral dan batubara, hal ini bisa diamati dengan jelas di beberapa zona pertumbuhan seperti Sulawesi dan Maluku, agregat pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi serapan tenaga kerjanya relatif stagnan.

Artinya, meski menyerap tenaga kerja cukup besar tetapi project investasi ekstraktif masih minim multiplier effect-nya ke ekonomi sekitar.

Belakangan, pehatian juga harus diberikan pada sektor primer, terutama di kalangan petani dan nelayan yang terdampak perubahan iklim, kedua sektor ini semakin tidak produktif dan konsentrasi pekerja yang masih tinggi melahirkan penurunan kualitas kesejahteraan.

Perbaikan daya beli petani dan nelayan akan mendorong partisipasi yang efektif dan pada akhirnya mencegah urbanisasi ke kota yang menimbulkan dampak pengangguran yang lebih luas di perkotaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi petani dan nelayan juga bisa diharapkan jadi motor ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan jasa-jasa di desa, perdagangan khususnya bisa meningkat dan dampaknya industri akan optimis untuk tumbuh.

“Jadi mengatasi ketenagakerjaan, perlu mempertimbangkan skenario yang komprehensif sebagaimana yang dilakukan Vietnam dan Tiongkok, gencarnya industrialisasi dan jasa tidak mengabaikan produktifitas sektor primer,”ungkap Hafidz.

Untuk sektor manufaktur, dia mengatakan ketatnya persaingan dan efisiensi tenaga kerja dengan otomatisasi tak tehindarkan, namun perlu disikapi secara optimis, bahwa otomatisasi akan membutuhkan dukungan supply chains yang lebih berkualitas sehingga akan membuka banyak kesempatan usaha baru. Asalkan pemerintah serius mendorong perputaran ekonomi riil di masyarakat.