'Voluntary Carbon Market' Buka Peluang Pendanaan Iklim dan Inovasi

JAKARTA- Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Ignatius Wahyu Marjaka dalam diskusi FOLU Talks Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (23/7) mengatakan VCM membuka peluang dalam penyediaan sumber pendanaan inovatif untuk proyek mitigasi dan adaptasi iklim.

“Diversifikasi sumber pendapatan bagi pemilik lahan atau pengelola hutan, dapat menjadi sumber pendapatan baru dari menjaga dan merestorasi ekosistem,” kata Ignatius.

Perdagangan karbon sukarela atau Voluntary Carbon Market/VCM) dinilai akan membuka banyak peluang strategis bagi Indonesia, mulai dari pendanaan iklim, hingga inovasi dan pengembangan teknologi hijau.

Peluang lainnya melalui VCM adalah percepatan aksi iklim karena memungkinkan perusahaan dan individu mengkompensasi emisi mereka, sehingga adopsi teknologi rendah karbon, praktik berkelanjutan, dan konservasi hutan bisa menjadi lebih cepat.

Dengan pemberdayaan komunitas lokal dan masyarakat adat akan memberikan manfaat ekonomi langsung (pembagian manfaat karbon) dan hak pengelolaan lahan.

VCM juga dinilai mampu meningkatkan citra keberlanjutan di mata konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, serta membantu memenuhi target keberlanjutan internal bagi perusahaan.

“VCM dapat mendorong investasi dalam solusi inovatif untuk mengurangi emisi, terciptanya transfer teknologi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas bagi para pihak khususnya negara tuan rumah,” katanya.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Andrew Sunarko mengatakan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management/SFM) perlu dioptimalkan bersama VCM.

“VCM dapat memberikan pendanaan dan akuntabilitas yang sangat dibutuhkan, tapi hanya jika pembuatan dan transaksi kredit karbon dibuat dengan cara yang dapat diinvestasikan dan disederhanakan,” kata Andrew.

“Jika diterapkan dengan tepat, SFM dapat membuka miliaran dollar pendanaan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung mata pencaharian pedesaan,” tambahnya.

Penilaian Karbon

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda mengatakan, salah satu masalah ketika mendorong VCM adalah penilaian karbon yang pesimis karena standar yang berbeda-beda antar verifikator/penilai. Bahkan dikhawatirkan terjadi double counting dalam penilaian kredit karbon.

“Transparansi penilaian ini bisa berpengaruh terhadap permintaan kredit karbon secara global,” ungkap Huda.

Kedua, terkait dengan dukungan regulasi terutama terkait dengan penghentian proyek-proyek yang menghasilkan emisi CO2 tinggi. Masih ada pembangunan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dan ketidakjelasan arah pemerintah dalam mengakhiri aktivitas karbon tinggi, membuat permintaan menjadi berkurang.

“Akibatnya, entitas yang menawarkan kredit karbon juga akan berpikir pasarnya seperti apa di Indonesia. Jangan-jangan tidak laku,” kata Huda.

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan cara memperdagangkan unit karbon.

Namun demikian, dia mengatakan masih ada kendala terutama sulitnya menentukan harga yang ideal untuk unit karbon. Selain itu, perlu pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan dan praktik tidak adil dalam perdagangan karbon.