9 Fakta UU Perampasan Aset, Aturan Kejam yang Bikin Koruptor hingga Pelaku Investasi Bodong Ketakutan!
Kamis, 19 Nov 2026, 12:00 WIBJAKARTA, KUCANTIK.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi babak penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Pasalnya, pembahasan aturan tersebut telah berlangsung selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.
Sebelum disahkan, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU tersebut dalam pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Proses pembahasan melibatkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian negara sekaligus memberikan peluang pengembalian aset kepada korban kejahatan. Lantas, apa saja poin penting dalam aturan baru ini?
Berikut 9 fakta UU Perampasan Aset yang perlu diketahui.
1. Disahkan DPR pada 19 November 2026
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 254 anggota dewan. Pengesahan ini menjadi langkah penting setelah rancangan aturan tersebut melewati proses pembahasan panjang bersama pemerintah.
2. Perjuangan Pembahasannya Berlangsung Selama 18 Tahun
RUU Perampasan Aset bukan aturan yang muncul secara tiba-tiba. Gagasan ini pertama kali diusulkan PPATK pada 2008.
Setelah melalui perjalanan panjang, pembahasan intensif di Komisi III DPR mulai dilakukan sejak September 2025. Prosesnya melibatkan 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
DPR kemudian menetapkan RUU tersebut sebagai inisiatif parlemen pada 6 Oktober 2026.
3. Pembahasan Melibatkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi III DPR dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada 18 November 2026.
Dalam proses tersebut, terdapat 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas. Pembahasan ini menjadi bagian dari penyempurnaan substansi aturan sebelum disahkan menjadi undang-undang.
4. Menyasar Enam Kelompok Tindak Pidana
UU Perampasan Aset mengatur perampasan harta yang berkaitan dengan sejumlah tindak pidana. Cakupan yang dibahas meliputi enam kelompok, yaitu korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.
Kategori terakhir dapat mencakup berbagai kejahatan, seperti penipuan investasi, perdagangan saham palsu, hingga perjudian daring.
5. Aset Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Putusan Pidana dalam Kondisi Tertentu
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture.
Namun, mekanisme ini tidak berarti negara bisa mengambil harta seseorang secara sembarangan. Perampasan tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan melalui proses pengadilan sesuai ketentuan undang-undang.
Dengan mekanisme tersebut, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tertentu tetap dapat diproses meskipun terdapat kondisi yang membuat penuntutan pidana tidak dapat dilakukan.
6. Ada Tahapan Pelacakan hingga Putusan Pengadilan
Proses perampasan aset tidak dilakukan secara langsung. Terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pelacakan aset, pemblokiran, penyitaan, hingga pengajuan permohonan kepada pengadilan.
Pengadilan kemudian memeriksa permohonan tersebut sebelum memberikan keputusan. Tahapan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan agar proses perampasan aset tetap berjalan berdasarkan hukum.
7. Korban Penipuan Investasi Berpeluang Mendapatkan Ganti Rugi
UU Perampasan Aset juga membawa harapan bagi korban tindak pidana yang mengalami kerugian finansial.
Aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas berpotensi digunakan untuk pemulihan kerugian korban sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, korban penipuan investasi atau kejahatan finansial lainnya berpeluang memperoleh pengembalian kerugian dari hasil pengelolaan atau penjualan aset yang dirampas.
8. Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Tetap Dilindungi
Perampasan aset juga harus memperhatikan hak pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai harta secara sah dan beritikad baik.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan pentingnya rumusan aturan yang jelas, termasuk perlindungan terhadap pihak ketiga dan pemulihan hak korban.
Perlindungan ini diperlukan agar aturan perampasan aset tidak justru merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
9. Perampasan Aset Tidak Menghapus Hukuman Pidana
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa perampasan aset bukan pengganti hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan.
Artinya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perampasan aset menjadi instrumen tambahan untuk mengambil kembali hasil kejahatan, bukan jalan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana.
Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga mendukung mekanisme pengaturan perampasan aset tersebut.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Indonesia diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana, memulihkan kerugian negara, serta memberikan perlindungan bagi korban.
Meski begitu, pelaksanaan aturan ini tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.
- perampasan aset
- Fakta UU Perampasan Aset
- UU Perampasan Aset
Redaktur: Alfina Febriyana
Penulis: Alfina Febriyana
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2025 - 2026 Kucantik.Com ®
All rights reserved.